Ambon, 2/7 (Antara) - Konsorsium Pemekaran Kota Kepulauan Lease (KPK2L) kembali menerima dukungan warga Wasu, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah atas perjuangan wilayah itu menjadi daerah otonom baru (DOB).
"Kami sangat mendukung rencana pemekaran wilayah menjadi DOB agar bisa mendapatkan perhatian pemerintah dalam membangun daerah Wassu dan sekitarnya yang masih terisolasi," kata tokoh masyarakat Wasu, Pieter Ririhena di Ambon, Kamis.
Selama ini, Desa Wasu merupakan kawasan yang cukup terisolir akibat tidak adanya program pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalan masuk ke sana.
Menurut Piter, jarak tempuh dari Wasu ke Desa Aboru sekitar tujuh kilo meter, Wasu-Desa Oma tiga kilo meter, tetapi tidak bisa ditempuh melalui jalur darat akibat tidak ada jalan.
"Kami harus melalui jalur laut, termasuk ke Masohi yang merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, dan saat musim ombak maka warga tidak bisa pergi ke mana-mana," ujarnya.
Anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat SMA harus keluar dari Wasu menuju Masohi atau Kota Ambon, tetapi kalau musim badai maka mereka terpaksa menunggu.
Belum lagi biaya perjalanan, menginap, dan biaya makan saat ke Masohi dalam sehari bisa mencapai Rp1 juta per orang.
Sekretaris KPK2L, Saleh Wattiheluw mengaku perjuangan DOB ini masih mendapat hambatan dari oknum-oknum tertentu.
"Kami agak heran dengan sikap sejumlah raja (kepala desa) asal Nusalaut mengatasnamakan latupati (kumpulan raja) mendatangi DPRD Malteng dan menyatakan sikap menolak pemekaran Kota Kepulauan Lease," katanya.
Padahal KPK2L sejak dideklarasikan tahun 2010 lalu, semua unsur latupati, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupu pemuda dari kecamatan lease, salahutu, nusalaut, dan haruku telah memberikan dukungan penuh untuk memperjuangkan DOB.
"Kota Kepulauan Lease bersama 12 DOB lainnya di Maluku telah mendapat rekomendasi DPRD dan Pemprov Maluku kemudian telah dibawa ke Kemendagri dan DPR-RI serta DPD-RI untuk diproses," jelas Saleh.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kami sangat mendukung rencana pemekaran wilayah menjadi DOB agar bisa mendapatkan perhatian pemerintah dalam membangun daerah Wassu dan sekitarnya yang masih terisolasi," kata tokoh masyarakat Wasu, Pieter Ririhena di Ambon, Kamis.
Selama ini, Desa Wasu merupakan kawasan yang cukup terisolir akibat tidak adanya program pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalan masuk ke sana.
Menurut Piter, jarak tempuh dari Wasu ke Desa Aboru sekitar tujuh kilo meter, Wasu-Desa Oma tiga kilo meter, tetapi tidak bisa ditempuh melalui jalur darat akibat tidak ada jalan.
"Kami harus melalui jalur laut, termasuk ke Masohi yang merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, dan saat musim ombak maka warga tidak bisa pergi ke mana-mana," ujarnya.
Anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat SMA harus keluar dari Wasu menuju Masohi atau Kota Ambon, tetapi kalau musim badai maka mereka terpaksa menunggu.
Belum lagi biaya perjalanan, menginap, dan biaya makan saat ke Masohi dalam sehari bisa mencapai Rp1 juta per orang.
Sekretaris KPK2L, Saleh Wattiheluw mengaku perjuangan DOB ini masih mendapat hambatan dari oknum-oknum tertentu.
"Kami agak heran dengan sikap sejumlah raja (kepala desa) asal Nusalaut mengatasnamakan latupati (kumpulan raja) mendatangi DPRD Malteng dan menyatakan sikap menolak pemekaran Kota Kepulauan Lease," katanya.
Padahal KPK2L sejak dideklarasikan tahun 2010 lalu, semua unsur latupati, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupu pemuda dari kecamatan lease, salahutu, nusalaut, dan haruku telah memberikan dukungan penuh untuk memperjuangkan DOB.
"Kota Kepulauan Lease bersama 12 DOB lainnya di Maluku telah mendapat rekomendasi DPRD dan Pemprov Maluku kemudian telah dibawa ke Kemendagri dan DPR-RI serta DPD-RI untuk diproses," jelas Saleh.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015