Ambon (Antara Maluku) - Pangdam XVI/Patimura Mayjen TNI Wiyarto mengimbau masyarakat di Provinsi Maluku tidak terpancing peristiwa di Tolikara Papua, karena apa yang terjadi di daerah itu bukan masalah pembakaran masjid.
"Peristiwa di Papua bukan pembakaran masjid, tetapi kios yang dibakar dan merembet ke masjid sehingga rumah ibadah bukan sasaran utama dari peristiwa tersebut," kata Pangdam Wiyarto, di Ambon, Rabu.
Pangdam mengutarakan pernyataan itu, pada pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku, yang dihadiri Sekretaris Daerah Ros Far Far, Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismail, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
Menurut Pangdam, insiden di Talikara Papua, hanya sebagian kecil dari sebuah skenario besar, dan jika masyarakat terpancing maka pihak yang membuat skenario merasa berhasil, karena itu yang diharapkan.
"Saya kira kita semua berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk senantiasa memberikan rahmat kebijakan, sehingga kita di Maluku tidak terpancing, karena jika hal itu terjadi masyarakat sendiri yang menderita sengsara," katanya.
Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismail pada kesempatan itu memaparkan peta konflik komunal di daerah itu dan menjelaskan kronologis peristiwa konflik Negeri/Desa Mamala dengan Negeri Morela yang terjadi beberapa hari yang lalu.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ros Far Far, pada kesempatan itu juga berharap kepada aparat keamanan, baik aparat TNI maupun Polri untuk senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di daerah ini.
"Saya sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aparat TNI dan Polri untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan. Begitu juga kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama, agar bersama-sama dengan pimpinan TNI dan Polri saling berkoordinasi dalam memantau situasi keamanan di dalam masyarakat," katanya.
Selanjutnya pada pertemuan itu, dilakukan penandatanganan dan pembacaan pernyataan bersama tentang stabilitas keamanan di Maluku.
"Kami para pejabat di Provinsi Maluku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi massa serta pejabat TNI dan Polri, menyatakan dengan sungguh dan atas kesadaran bersama untuk menjalin silahturahmi antarumat beragama berlandaskan persaudaraan sejati untuk menjaga stabilitas keamanan, sehingga rakyat di daerah ini merasa aman, tenteram, damai dan sejahtera," ujar mereka.
Pernyataan bersama itu, diitandatangani oleh Gubernur Maluku Said Assagaff, Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX/Ambon, Danlanud Pattimura, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Ketua Pengadilan Ambon.
Selanjutnya juga oleh Wali Kota Ambon, Rektor Universitas Pattimura, Rektor IAIN Ambon, Rektor Univ Darussalam, Rektor UKIM, Kakanwil Kementeriaan Agama Provinsi Maluku, Ketua MUI Maluku, Uskup Amboina, Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM)), Ketua Walubi Maluku, Ketua Muhammadiyah Maluku, Ketua BKPRMI Maluku, Ketua FKUB, dan Ketua PHBI Maluku.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Peristiwa di Papua bukan pembakaran masjid, tetapi kios yang dibakar dan merembet ke masjid sehingga rumah ibadah bukan sasaran utama dari peristiwa tersebut," kata Pangdam Wiyarto, di Ambon, Rabu.
Pangdam mengutarakan pernyataan itu, pada pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku, yang dihadiri Sekretaris Daerah Ros Far Far, Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismail, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
Menurut Pangdam, insiden di Talikara Papua, hanya sebagian kecil dari sebuah skenario besar, dan jika masyarakat terpancing maka pihak yang membuat skenario merasa berhasil, karena itu yang diharapkan.
"Saya kira kita semua berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk senantiasa memberikan rahmat kebijakan, sehingga kita di Maluku tidak terpancing, karena jika hal itu terjadi masyarakat sendiri yang menderita sengsara," katanya.
Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismail pada kesempatan itu memaparkan peta konflik komunal di daerah itu dan menjelaskan kronologis peristiwa konflik Negeri/Desa Mamala dengan Negeri Morela yang terjadi beberapa hari yang lalu.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ros Far Far, pada kesempatan itu juga berharap kepada aparat keamanan, baik aparat TNI maupun Polri untuk senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di daerah ini.
"Saya sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aparat TNI dan Polri untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan. Begitu juga kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama, agar bersama-sama dengan pimpinan TNI dan Polri saling berkoordinasi dalam memantau situasi keamanan di dalam masyarakat," katanya.
Selanjutnya pada pertemuan itu, dilakukan penandatanganan dan pembacaan pernyataan bersama tentang stabilitas keamanan di Maluku.
"Kami para pejabat di Provinsi Maluku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi massa serta pejabat TNI dan Polri, menyatakan dengan sungguh dan atas kesadaran bersama untuk menjalin silahturahmi antarumat beragama berlandaskan persaudaraan sejati untuk menjaga stabilitas keamanan, sehingga rakyat di daerah ini merasa aman, tenteram, damai dan sejahtera," ujar mereka.
Pernyataan bersama itu, diitandatangani oleh Gubernur Maluku Said Assagaff, Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX/Ambon, Danlanud Pattimura, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Ketua Pengadilan Ambon.
Selanjutnya juga oleh Wali Kota Ambon, Rektor Universitas Pattimura, Rektor IAIN Ambon, Rektor Univ Darussalam, Rektor UKIM, Kakanwil Kementeriaan Agama Provinsi Maluku, Ketua MUI Maluku, Uskup Amboina, Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM)), Ketua Walubi Maluku, Ketua Muhammadiyah Maluku, Ketua BKPRMI Maluku, Ketua FKUB, dan Ketua PHBI Maluku.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015