Ternate (Antara Maluku) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan masih menunggu surat Gubernur Maluku Utara, terkait penonaktifan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua yang ditahan KPK dalam kasus suap Ketua MK Akil Muchtar.
"Hingga kini, status Bupati Rusli Sibua masih tersangka, kalau berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan statusnya terdakwa maka sudah bisa diusulkan untuk dinonaktifkan," katanya di Ternate, Kamis.
Dia mengatakan, sampai saat ini, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai tetap berjalan dan Sekkab Kabupaten Pulau Morotai Ramli Yaman dipercayakan menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pulau Morotai, setelah Bupati Rusli Sibua ditahan KPK dalam kasus dugaan suap mantan Hakim MK Akil Muchtar.
Sehingga, tanggung jawab itu diberikan kepada Sekkab, tetapi sebagai Plh memiliki kewenangan yang terbatas dalam menjalankan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai.
Mendagri dalam kesempatan melakukan serangkaian kunjungan kerjanya di Malut, mengumpulkan seluruh bupati/walikota untuk menggelar rapat kerja yang berlangsung di aula Nuku lantai II Kantor Gubernur Malut di Sofifi.
Setelah melakukan rapat kerja di Sofifi, Mendagri bersama rombongan kemudian menuju ke Ternate dan akan dijamu oleh Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba di kediamannya di Kota Ternate.
Sementara itu, Karo Humas dan Protokoler Pemprov Malut Salmin Janidi ketika dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, nama-nama para penjabat bupati/walikota yang akan mengisi kekosongan jabatan di delapan kabupaten/kota itu sudah di tangan Gubernur Malut dan sebagian besar merupakan pejabat di eselon II, termasuk di Kabupaten Pulau Morotai yang bupatinya tersangkut kasus suap Ketua MK Akil Muchtar di KPK.
Dia mengatakan, sejumlah nama-nama yang disiapkan menjadi penjabat bupati/walikota tentunya memiliki rekam jejak yang baik dan tentunya tidak terkontaminasi dengan kepentingan partai politik atau kandidat yang bertarung.
Sementara itu, terkait nama-nama pejabat carateker yang nantinya disiapkan Gubernur, setidaknya Gubernur sudah menyiapkan dua nama kandidat kuat untuk menjabat sebagai pejabat carateker di dua kota yang dalam waktu dekat ini akan melangsungkan hajatan Pilkada wali kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate.
"Untuk pejabat carateker di kota Tikep itu, saat ini bersangkutan menjabat sebagai kepala Biro Pemerintahan, sedangkan untuk kota Ternate yang diusulkan ke Kemendagri, ada Staf Ahli Gubernur Malut La Bayoni dan Karo Organisasi Idrus Assagaf," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Hingga kini, status Bupati Rusli Sibua masih tersangka, kalau berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan statusnya terdakwa maka sudah bisa diusulkan untuk dinonaktifkan," katanya di Ternate, Kamis.
Dia mengatakan, sampai saat ini, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai tetap berjalan dan Sekkab Kabupaten Pulau Morotai Ramli Yaman dipercayakan menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pulau Morotai, setelah Bupati Rusli Sibua ditahan KPK dalam kasus dugaan suap mantan Hakim MK Akil Muchtar.
Sehingga, tanggung jawab itu diberikan kepada Sekkab, tetapi sebagai Plh memiliki kewenangan yang terbatas dalam menjalankan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai.
Mendagri dalam kesempatan melakukan serangkaian kunjungan kerjanya di Malut, mengumpulkan seluruh bupati/walikota untuk menggelar rapat kerja yang berlangsung di aula Nuku lantai II Kantor Gubernur Malut di Sofifi.
Setelah melakukan rapat kerja di Sofifi, Mendagri bersama rombongan kemudian menuju ke Ternate dan akan dijamu oleh Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba di kediamannya di Kota Ternate.
Sementara itu, Karo Humas dan Protokoler Pemprov Malut Salmin Janidi ketika dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, nama-nama para penjabat bupati/walikota yang akan mengisi kekosongan jabatan di delapan kabupaten/kota itu sudah di tangan Gubernur Malut dan sebagian besar merupakan pejabat di eselon II, termasuk di Kabupaten Pulau Morotai yang bupatinya tersangkut kasus suap Ketua MK Akil Muchtar di KPK.
Dia mengatakan, sejumlah nama-nama yang disiapkan menjadi penjabat bupati/walikota tentunya memiliki rekam jejak yang baik dan tentunya tidak terkontaminasi dengan kepentingan partai politik atau kandidat yang bertarung.
Sementara itu, terkait nama-nama pejabat carateker yang nantinya disiapkan Gubernur, setidaknya Gubernur sudah menyiapkan dua nama kandidat kuat untuk menjabat sebagai pejabat carateker di dua kota yang dalam waktu dekat ini akan melangsungkan hajatan Pilkada wali kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate.
"Untuk pejabat carateker di kota Tikep itu, saat ini bersangkutan menjabat sebagai kepala Biro Pemerintahan, sedangkan untuk kota Ternate yang diusulkan ke Kemendagri, ada Staf Ahli Gubernur Malut La Bayoni dan Karo Organisasi Idrus Assagaf," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015