Ternate (Antara Maluku) - Pengamat perikanan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Mahmud Hasan mengatakan selama 70 tahun Indonesia merdeka sektor perikanan di Maluku Utara masih terabaikan, tercermin dari kurangnya sentuhan pembangunan terhadap sektor ini.
"Terabaikannya sektor perikanan mengakibatkan potensi perikanan Malut yang sangat melimpah tidak memberi kontribusi maksimal bagi kemajuan ekonomi daerah," kata Mahmud Hasan di Ternate, Kamis, terkait peringatan 70 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
Begitu pula kondisi kehidupan nelayan di Malut, menurut Mahmud Hasan, secara umum masih jauh dari standar sejahtera, padahal tujuan dari proklamasi kemerdekaan adalah mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk nelayan.
Ia mengatakan, sebagian besar wilayah Maluku Utara terdiri atas perairan laut dan menyediakan potensi ikan sekitar satu juta ton per tahun, tetapi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota lebih mengarahkan pembangunan di daratan.
"Program pembangunan yang ditujukan di sektor kelautan, khususnya perikanan kurang menyentuh kebutuhan itu, bahkan tidak jarang programnya hanya diatas kertas, tetapi pelaksanaannya kuran serius dan pendekatannya lebih kepada pendekatan proyek, bukan pada pendekatan manfaat," ujar Mahmud Hasan.
Ia mencontohkan program pemberdayaan nelayan melalui pemberian bantuan alat tangkap berupa kapal ikan, program itu memang dilaksanakan tetapi bantuan kapal yang diberikan kepada nelayan tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan dan pemerintah daerah tidak mau peduli apakah bantuan itu dimanfaatkan atau tidak.
Kondisi tersebut, kata Mahmud Hasan, mengakibatkan potensi perikanan Malut lebih banyak dinikmati nelayan dari luar Malut, baik dari negara tetangga maupun provinis lain di Indonesia dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
"Pemerintahan Jokowi telah mencanangkan pembangunan sektor maritim dan ini seharusnya didukung oleh pemerintah daerah di Malut. Momentum peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka sebaiknya dijadikan tonggak keseriusan bagi pemerintah daerah di Malut untuk mengembangkan sektor perikanan dengan memanfaatkan kebijakan pemerintahan Jokowi itu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Terabaikannya sektor perikanan mengakibatkan potensi perikanan Malut yang sangat melimpah tidak memberi kontribusi maksimal bagi kemajuan ekonomi daerah," kata Mahmud Hasan di Ternate, Kamis, terkait peringatan 70 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
Begitu pula kondisi kehidupan nelayan di Malut, menurut Mahmud Hasan, secara umum masih jauh dari standar sejahtera, padahal tujuan dari proklamasi kemerdekaan adalah mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk nelayan.
Ia mengatakan, sebagian besar wilayah Maluku Utara terdiri atas perairan laut dan menyediakan potensi ikan sekitar satu juta ton per tahun, tetapi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota lebih mengarahkan pembangunan di daratan.
"Program pembangunan yang ditujukan di sektor kelautan, khususnya perikanan kurang menyentuh kebutuhan itu, bahkan tidak jarang programnya hanya diatas kertas, tetapi pelaksanaannya kuran serius dan pendekatannya lebih kepada pendekatan proyek, bukan pada pendekatan manfaat," ujar Mahmud Hasan.
Ia mencontohkan program pemberdayaan nelayan melalui pemberian bantuan alat tangkap berupa kapal ikan, program itu memang dilaksanakan tetapi bantuan kapal yang diberikan kepada nelayan tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan dan pemerintah daerah tidak mau peduli apakah bantuan itu dimanfaatkan atau tidak.
Kondisi tersebut, kata Mahmud Hasan, mengakibatkan potensi perikanan Malut lebih banyak dinikmati nelayan dari luar Malut, baik dari negara tetangga maupun provinis lain di Indonesia dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
"Pemerintahan Jokowi telah mencanangkan pembangunan sektor maritim dan ini seharusnya didukung oleh pemerintah daerah di Malut. Momentum peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka sebaiknya dijadikan tonggak keseriusan bagi pemerintah daerah di Malut untuk mengembangkan sektor perikanan dengan memanfaatkan kebijakan pemerintahan Jokowi itu," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015