Ambon, 13/8 (Antara Maluku) - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengalokasikan anggaran senilai Rp600 miliar untuk menunjang program pembagunan kelistrikan pada 400 desa di Provinsi Maluku yang selama ini belum teraliri listrik.
"sudah ada jaminan dari pihak Kementerian untuk mengalokasikan kembali anggaran itu pada tahun anggaran 2016 setelah kami melakukan penyampaian aspirasi ke pemerintah," kata Ketua Komisi B DPRD Maluku, Reinhard Toumahuw di Ambon, Kamis.
Dana tersebut sebenarnya sudah bisa dikucurkan pemerintah tahun anggaran 2015 tetapi ditolak PT (Persero) PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara karena sejumlah pertimbangan.
Menurut Reinhard, setelah dilakukan rapat kerja dengan pimpinan PT PLN maka Komisi B berniat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar bisa mendapatkan dana tersebut guna menunjang program kelistrikan di daerah ini.
"Meski sudah mendekati usia 70 tahun kemerdekaan RI, jumlah desa yang belum tersentuh pelayanan listrik di Maluku mencapai 400 lebih dan hal ini diakibatkan kondisi geografis wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dan letaknya sangat terpencil," katanya.
Apalagi Menteri ESDM dijadwalkan akan meresmikan pengoperasian listrik pada 47 wilayah terluar di Indonesia dan di pusatkan di Saumlaki, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada 20 Agustus mendatang.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Maluku dengan pimpinan PLN akhir Juli lalu dijelaskan kalau pemerintah akan mengucurkan dana bantuan sebesar Rp600 miliar untuk membangun jaringan listrik di daerah.
Manejer umum PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Ikhsan Asaad menjelaskan pihaknya menolak rencana pengucuran dana dari Kementerian ESDM saat itu karena hanya akan digunakan untuk membangun jaringan listrik.
Namun anggarannya hanya diperuntukkan bagi pembangunan jaringan tetapi tidak ada pembangkitnya maka itu sama saja dengan membuat tiang jemuran.
Kemudian bila anggaran Rp600 miliar itu sekarang dikucurkan, tentunya tidak bisa serta-merta dipakai karena sudah memasuki akhir bulan Juni 2015 mengingat untuk proses tendernya saja sudah memakan waktu, kemudian pengadaannya berupa barang impor yang butuh waktu empat sampai lima bulan baru tiba jadi sudah lewat bulan Desember.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"sudah ada jaminan dari pihak Kementerian untuk mengalokasikan kembali anggaran itu pada tahun anggaran 2016 setelah kami melakukan penyampaian aspirasi ke pemerintah," kata Ketua Komisi B DPRD Maluku, Reinhard Toumahuw di Ambon, Kamis.
Dana tersebut sebenarnya sudah bisa dikucurkan pemerintah tahun anggaran 2015 tetapi ditolak PT (Persero) PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara karena sejumlah pertimbangan.
Menurut Reinhard, setelah dilakukan rapat kerja dengan pimpinan PT PLN maka Komisi B berniat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar bisa mendapatkan dana tersebut guna menunjang program kelistrikan di daerah ini.
"Meski sudah mendekati usia 70 tahun kemerdekaan RI, jumlah desa yang belum tersentuh pelayanan listrik di Maluku mencapai 400 lebih dan hal ini diakibatkan kondisi geografis wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dan letaknya sangat terpencil," katanya.
Apalagi Menteri ESDM dijadwalkan akan meresmikan pengoperasian listrik pada 47 wilayah terluar di Indonesia dan di pusatkan di Saumlaki, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada 20 Agustus mendatang.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Maluku dengan pimpinan PLN akhir Juli lalu dijelaskan kalau pemerintah akan mengucurkan dana bantuan sebesar Rp600 miliar untuk membangun jaringan listrik di daerah.
Manejer umum PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Ikhsan Asaad menjelaskan pihaknya menolak rencana pengucuran dana dari Kementerian ESDM saat itu karena hanya akan digunakan untuk membangun jaringan listrik.
Namun anggarannya hanya diperuntukkan bagi pembangunan jaringan tetapi tidak ada pembangkitnya maka itu sama saja dengan membuat tiang jemuran.
Kemudian bila anggaran Rp600 miliar itu sekarang dikucurkan, tentunya tidak bisa serta-merta dipakai karena sudah memasuki akhir bulan Juni 2015 mengingat untuk proses tendernya saja sudah memakan waktu, kemudian pengadaannya berupa barang impor yang butuh waktu empat sampai lima bulan baru tiba jadi sudah lewat bulan Desember.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015