Ambon, 24/8 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku, Said Assagaff menyatakan penduduk miskin di wilayah Indonesia Timur saat ini mencapai 13,13 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional.
"Penduduk miskin di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTB dan NTT tertinggal jika dibandingkan dengan daerah di wilayah Barat Indonesia," katanya, di Ambon, Senin.
Pernyataan Gubernur Said itu disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Lutfy Rumbia saat membuka Rapat Koordinasi Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah V.
Kemiskinan tersebut, menurut Gubernur Said, disebabkan masih rendahnya tingkat produktivitas penduduk serta rendahnya akses penduduk pada pelayanan-pelayanan dasar, selain juga belum terkelolanya potensi sumber daya alam (SDA) karena terbatasnya infrastruktur.
"Jadi dibutuhkan penataan ruang kawasan perdesaan dalam rangka mengembangkan keterpaduan pusat-pusat kegiatan yang terintergrasi dengan sarana fisik yang memadai sesuai karakteristik perdesaan di suatu wilayah," ujarnya.
Kawasan perdesaan idialnya membutuhkan perencanaan dan pengendalian tata ruang secara sistematis, layaknya kawasan perkotaan.
Karena selama ini perencanaan kawasan perdesaan tidak mendapat perhatian para perencana profesional, sehingga seolah-olah kawasan perdesaan tidak memerlukan perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
"Saya percaya, melalui perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tepat, akan melahirkan alternatif pengembangan kawasan khusus berdasarkan potensi yang dimiliki di desa, seperti zona pengembangan peternakan, zona pengembangan hutan tanaman industri (HTI), zona pengembangan komoditas pertanian unggulan, zona pengembangan pemukiman, zona kegiatan perekonomian masyarakat, zona potensi wisata dan lainnya," tegas Gubernur Said.
Dia juga mengapresiasi program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempercayakan Provinsi Maluku sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Rancangan Pedoman Kawasan Perdesaan Wilayah V.
"Rapat Koordinasi dan Focus Group Disscusion (FGD) yang dilaksanakan ini, menjadi momentum strategis untuk membangun komitmen bersama, sehingga bisa menghasilkan berbagai rekomendasi penting sebagai kontribusi pemikiran bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan di wilayah timur Indonesia," katanya.
Rapat Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah V, dihadiri utusan dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB dan NTT.
Hadir juga Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Harlina Sulistyorini dan Kasubdit Wilayah V Rafdinal serta Rektor Universitas Pattimura, Rektor Universitas Cendana Kupang, Rektor Universitas Tribuana Kalabahi, Alor NTT, Rektor IAIN Mataram, NTB.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Penduduk miskin di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTB dan NTT tertinggal jika dibandingkan dengan daerah di wilayah Barat Indonesia," katanya, di Ambon, Senin.
Pernyataan Gubernur Said itu disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Lutfy Rumbia saat membuka Rapat Koordinasi Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah V.
Kemiskinan tersebut, menurut Gubernur Said, disebabkan masih rendahnya tingkat produktivitas penduduk serta rendahnya akses penduduk pada pelayanan-pelayanan dasar, selain juga belum terkelolanya potensi sumber daya alam (SDA) karena terbatasnya infrastruktur.
"Jadi dibutuhkan penataan ruang kawasan perdesaan dalam rangka mengembangkan keterpaduan pusat-pusat kegiatan yang terintergrasi dengan sarana fisik yang memadai sesuai karakteristik perdesaan di suatu wilayah," ujarnya.
Kawasan perdesaan idialnya membutuhkan perencanaan dan pengendalian tata ruang secara sistematis, layaknya kawasan perkotaan.
Karena selama ini perencanaan kawasan perdesaan tidak mendapat perhatian para perencana profesional, sehingga seolah-olah kawasan perdesaan tidak memerlukan perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
"Saya percaya, melalui perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tepat, akan melahirkan alternatif pengembangan kawasan khusus berdasarkan potensi yang dimiliki di desa, seperti zona pengembangan peternakan, zona pengembangan hutan tanaman industri (HTI), zona pengembangan komoditas pertanian unggulan, zona pengembangan pemukiman, zona kegiatan perekonomian masyarakat, zona potensi wisata dan lainnya," tegas Gubernur Said.
Dia juga mengapresiasi program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempercayakan Provinsi Maluku sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Rancangan Pedoman Kawasan Perdesaan Wilayah V.
"Rapat Koordinasi dan Focus Group Disscusion (FGD) yang dilaksanakan ini, menjadi momentum strategis untuk membangun komitmen bersama, sehingga bisa menghasilkan berbagai rekomendasi penting sebagai kontribusi pemikiran bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan di wilayah timur Indonesia," katanya.
Rapat Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah V, dihadiri utusan dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB dan NTT.
Hadir juga Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Harlina Sulistyorini dan Kasubdit Wilayah V Rafdinal serta Rektor Universitas Pattimura, Rektor Universitas Cendana Kupang, Rektor Universitas Tribuana Kalabahi, Alor NTT, Rektor IAIN Mataram, NTB.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015