Ambon, 2/9 (Antara Maluku) - Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat selama bulan Juli 2015 tidak ada kegiatan ekspor dari wilayah tersebut, menyusul terungkapnya perbudakan nelayan asing yang dikenal dengan kasus Benjina.
"Itu berarti nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 100 persen jika dibandingkan dengan kegiatan ekspor pada bulan Juni 2015 sebesar 0,33 juta dolar AS," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Diah Utami di Ambon, Rabu.
Jika dibandingkan lagi dengan nilai ekspor pada bulan Juli 2014 yang mencapai 8,43 juta dolar AS, lanjutnya, pascaterungkapnya kasus Benjina itu juga terjadi penurunan 100 persen.
Diah Utami menjelaskan, ekspor Maluku selama periode Januari-Juli 2015 mencapai nilai sekitar 19,73 juta dolar AS, dan jika nilai tersebut dibandingkan dengan nilai ekspor Januari-Juli 2014 yang mencapai 90,09 juta dolar AS maka terjadi penurunan sebesar 78,08 persen.
"Ekspor Maluku selama periode Januari-Juli 2015 berasal dari kelompok komoditas ikan dan udang, bahan bakar mineral dan komoditi lainnya," katanya.
Rinciannya, nilai ekspor komoditas ikan dan udang sebesar 3,58 juta dolar as, bahan bakar mineral 15,43 juta dolar AS dan komoditas lainnya sebesar 0,72 juta dolar AS. Komoditas lainnya yang diekspor selama Januari-Juli 2015 antara lain kapal laut dan bangunan terapung.
Negara tujuan ekspor Maluku selama periode Januari-Juli 2015 adalah Tiongkok dengan nilai 16,24 juta dolar AS, disusul Thailand 1,02 juta dolar AS.
Ditanya apakah dengan adanya moratorium ikut memengaruhi sehingga Maluku tidak ada kegiatan ekspor pada bulan Juli 2015, Diah Utami mengatakan, selama moratorium kegiatan ekspor perikanan baik dari Kabupaten Maluku Tenggara yakni Kota Tual maupun Kota Dobo dan Benjina di Kabupaten Aru tidak ada laporan ekspor sama sekali. Itu berarti tidak ada kegiatan ekspor.
"Kemudian ada kasus ilegal terhadap nelayan asing yang terjadi di Benjina di mana ada beberapa perusahaan yang memperbudakan nelayannya," ujarnya.
Itu beberapa contoh yang terjadi di Maluku, lanjutnya, sehingga tidak ada kegiatan ekspor.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Itu berarti nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 100 persen jika dibandingkan dengan kegiatan ekspor pada bulan Juni 2015 sebesar 0,33 juta dolar AS," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Diah Utami di Ambon, Rabu.
Jika dibandingkan lagi dengan nilai ekspor pada bulan Juli 2014 yang mencapai 8,43 juta dolar AS, lanjutnya, pascaterungkapnya kasus Benjina itu juga terjadi penurunan 100 persen.
Diah Utami menjelaskan, ekspor Maluku selama periode Januari-Juli 2015 mencapai nilai sekitar 19,73 juta dolar AS, dan jika nilai tersebut dibandingkan dengan nilai ekspor Januari-Juli 2014 yang mencapai 90,09 juta dolar AS maka terjadi penurunan sebesar 78,08 persen.
"Ekspor Maluku selama periode Januari-Juli 2015 berasal dari kelompok komoditas ikan dan udang, bahan bakar mineral dan komoditi lainnya," katanya.
Rinciannya, nilai ekspor komoditas ikan dan udang sebesar 3,58 juta dolar as, bahan bakar mineral 15,43 juta dolar AS dan komoditas lainnya sebesar 0,72 juta dolar AS. Komoditas lainnya yang diekspor selama Januari-Juli 2015 antara lain kapal laut dan bangunan terapung.
Negara tujuan ekspor Maluku selama periode Januari-Juli 2015 adalah Tiongkok dengan nilai 16,24 juta dolar AS, disusul Thailand 1,02 juta dolar AS.
Ditanya apakah dengan adanya moratorium ikut memengaruhi sehingga Maluku tidak ada kegiatan ekspor pada bulan Juli 2015, Diah Utami mengatakan, selama moratorium kegiatan ekspor perikanan baik dari Kabupaten Maluku Tenggara yakni Kota Tual maupun Kota Dobo dan Benjina di Kabupaten Aru tidak ada laporan ekspor sama sekali. Itu berarti tidak ada kegiatan ekspor.
"Kemudian ada kasus ilegal terhadap nelayan asing yang terjadi di Benjina di mana ada beberapa perusahaan yang memperbudakan nelayannya," ujarnya.
Itu beberapa contoh yang terjadi di Maluku, lanjutnya, sehingga tidak ada kegiatan ekspor.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015