Ambon, 7/9 (Antara Maluku) - Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa meresmikan 235 rumah pengungsi Batu Gajah korban retakan tanah sejak tahun 2012 di Negeri Halong Kecamatan Baguala,Ambon Senin.
Mensos melakukan pengguntingan pita sekaligus membuka pintu rumah pengungsi Batu Gajah dan meninjau kondisi rumah yang ditempati keluarga Johanes de Fretes.
Usai melakukan peninjauan Mensos Khofifah menyatakan, di Indonesia ada 274 kabupaten dan kota yang potensial terjadi bencana banjir dan tanah longsor, dan jika terjadi bencana dibutuhkan opsi relokasi warga.
"Bagi daerah yang tekstur tanahnya tidak memungkinkan menjadi hunian tetap, maka opsi relokasi sangat tepat. Hari ini saya meresmikan rumah pengungsi yang direlokasi akibat bencana, dua minggu lalu saya juga resmikan relokasi di Gunung Mas Kalimantan Tengah," katanya, di Ambon.
Ia mengatakan, relokasi merupakan salah satu format daerah yang potensial terjadi bencana longsor dan banjir, jika tidak memungkinkan dijadikan hunian tetap maka opsinya adalah relokasi.
Posisi relokasi ini setiap kementerian lembaga indeksnya memang tidak sama. Untuk Kementerian Sosial indeksnya Rp10 juta per unit, sedangkan untuk kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Nsional Penanggulangan Bencana (BNPB) indeksnya juga berbeda
"Di sinilah `sharing` anggaran terjadi bukan hanya dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari APBD provinsi dan kota sangat penting," katanya.
Menurut Khofifah, pembangunan rumah pengungsi di Ambon terjadi pembagian yang sangat baik untuk setiap unit rumah, yakni antara Pemkot dan Pemprov, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kemensos dan BNPB.
"Setiap rumah memiliki indeks yang berbeda yakni bagaimana sistem pembangunan rumah dilakukan secara gotong royong. Pembangunan rumah pengungsi Rp59 juta dengan bangunan fisik yang sudah siap huni, jika dihitung dengan pembangunan secara kasar pasti akan lebih tetapi disi dilakukan secara gotong royong maka dibangun dengan baik," ujarnya.
Dia menjelaskan, Kemensos ada pembagian bantuan bencana sosial dan bencana alam, dan masing-masing ada unit anggaran dan volume bantuan sehingga dapat dipastikan besaran anggaran untuk pembangunan hunia tetap dan hunian sementara.
"Jadi kita bisa melakukan pengecekan di setiap direktorat untuk angka per tahun. Krn ada direktorat yg siapkan itu di bencana alam dan bencana sosial," kata Khofifah.
Disinggung mengenai sarana prasarana Ia mengakui, alokasi anggaran untuk keserasian sosial juga disiapkan untuk pembangunan jalan setapak dan MCK.
Rencana aksi nasional penanggulangan bencana komanndannya adalah BNPB yakni untuk proses pemulihan, tetapi berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.
"BNPB akan koordinasikan dengan semua kementerian lembaga terkait. Untuk pembagunan hunia di Ambon ini merupakan percontohan yang cukup ideal yakni bagaimana kementerian dan lembaga bersama Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon bisa melakukan relokasi warga," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
Mensos melakukan pengguntingan pita sekaligus membuka pintu rumah pengungsi Batu Gajah dan meninjau kondisi rumah yang ditempati keluarga Johanes de Fretes.
Usai melakukan peninjauan Mensos Khofifah menyatakan, di Indonesia ada 274 kabupaten dan kota yang potensial terjadi bencana banjir dan tanah longsor, dan jika terjadi bencana dibutuhkan opsi relokasi warga.
"Bagi daerah yang tekstur tanahnya tidak memungkinkan menjadi hunian tetap, maka opsi relokasi sangat tepat. Hari ini saya meresmikan rumah pengungsi yang direlokasi akibat bencana, dua minggu lalu saya juga resmikan relokasi di Gunung Mas Kalimantan Tengah," katanya, di Ambon.
Ia mengatakan, relokasi merupakan salah satu format daerah yang potensial terjadi bencana longsor dan banjir, jika tidak memungkinkan dijadikan hunian tetap maka opsinya adalah relokasi.
Posisi relokasi ini setiap kementerian lembaga indeksnya memang tidak sama. Untuk Kementerian Sosial indeksnya Rp10 juta per unit, sedangkan untuk kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Nsional Penanggulangan Bencana (BNPB) indeksnya juga berbeda
"Di sinilah `sharing` anggaran terjadi bukan hanya dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari APBD provinsi dan kota sangat penting," katanya.
Menurut Khofifah, pembangunan rumah pengungsi di Ambon terjadi pembagian yang sangat baik untuk setiap unit rumah, yakni antara Pemkot dan Pemprov, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kemensos dan BNPB.
"Setiap rumah memiliki indeks yang berbeda yakni bagaimana sistem pembangunan rumah dilakukan secara gotong royong. Pembangunan rumah pengungsi Rp59 juta dengan bangunan fisik yang sudah siap huni, jika dihitung dengan pembangunan secara kasar pasti akan lebih tetapi disi dilakukan secara gotong royong maka dibangun dengan baik," ujarnya.
Dia menjelaskan, Kemensos ada pembagian bantuan bencana sosial dan bencana alam, dan masing-masing ada unit anggaran dan volume bantuan sehingga dapat dipastikan besaran anggaran untuk pembangunan hunia tetap dan hunian sementara.
"Jadi kita bisa melakukan pengecekan di setiap direktorat untuk angka per tahun. Krn ada direktorat yg siapkan itu di bencana alam dan bencana sosial," kata Khofifah.
Disinggung mengenai sarana prasarana Ia mengakui, alokasi anggaran untuk keserasian sosial juga disiapkan untuk pembangunan jalan setapak dan MCK.
Rencana aksi nasional penanggulangan bencana komanndannya adalah BNPB yakni untuk proses pemulihan, tetapi berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.
"BNPB akan koordinasikan dengan semua kementerian lembaga terkait. Untuk pembagunan hunia di Ambon ini merupakan percontohan yang cukup ideal yakni bagaimana kementerian dan lembaga bersama Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon bisa melakukan relokasi warga," tandasnya.
Editor : Imansyah
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015