Ambon, 5/10 (Antara Maluku) - Keterlambatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam menyampaikan rancangan KUA dan PPAS, prognosis serta perkiraan anggaran enam bulan berikutnya menjadi perhatian serius DPRD Maluku untuk segera diminimalisir.
"Keterlambatan ini menjadi atensi pimpinan DPRD maupun fraksi karena telah menyurati Pemprov Maluku sejak Juli 2015 agar menyampaikannya, tetapi ada beberapa alasan," kata Ketua DPRD setempat, Edwin Adrian Huwae, di Ambon, Minggu.
Karena terlambat, maka DPRD telah mengundang Sekda Maluku sebagai ketua tim anggaran pemerintah provinsi dan beberapa SKPD pada pekan lalu.
Menurut Edwin, sebelumnya juga sudah dilakukan rapat koordinasi dalam rangka membicarakan penyampaian dokumen laporan realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan ke depan.
"Dokumennya memang sudah disampaikan termasuk KUA dan PPAS APBD Perubahan, namun ini menjadi catatan kritis bagi Pemprov Maluku bahwa keterlembatan kesiapan dokumen ini sangat mengganggu tahapan kerja dan mempengaruhi kinerja legislatif dalam melaksanakan seluruh tugasnya," tandas Edwin.
Dalam waktu ke depan, terutama APBD murni sebisa mungkin pada pertengahan Oktober 2015 sebenarnya juga sudah bisa disampaikan.
Minimal setelah penetapan APBD Perubahan 2015 menjadi Perda, maka dokumen APBD murni itu sudah dapat disampaikan Pemprov Maluku agar DPRD juga tidak disudutkan dengan waktu yang relatif sempit untuk melakukan pembahasan.
Sehingga persoalan ini menjadi atensi serius bagi Pemprov Maluku agar tidak terulang lagi karena ini pengalaman yang cukup panjang.
Wagub Maluku Zeth Sahuburua mengatakan, soal keterlambatan penyampaian KUA PPAS, itu bukan alasan yang dibuat-buat tetapi banyak hal yang harus dikerjakan dan perlunya melakukan berbagai penyesuaian.
"Nanti pada saat pembahasan di badan anggaran akan dijelaskan secara terperinci apa alasannya," katanya.
Soal besar belanja dari pendapatan, itu disebabkan sebagian besar PAD Maluku dari dinas-dinas mengalami penurunan drastis sehingga kondisi ini cukup menyulitkan.
Kondisi ekonomi juga sangat memungkinkan dan tingkat penyerapan anggaran di daerah masih rendah, jadi semua itu membuat pemprov Maluku miliki kekurangan dan akan diperbaiki pada tahun mendatang namun prosesnya harus bertahap.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Keterlambatan ini menjadi atensi pimpinan DPRD maupun fraksi karena telah menyurati Pemprov Maluku sejak Juli 2015 agar menyampaikannya, tetapi ada beberapa alasan," kata Ketua DPRD setempat, Edwin Adrian Huwae, di Ambon, Minggu.
Karena terlambat, maka DPRD telah mengundang Sekda Maluku sebagai ketua tim anggaran pemerintah provinsi dan beberapa SKPD pada pekan lalu.
Menurut Edwin, sebelumnya juga sudah dilakukan rapat koordinasi dalam rangka membicarakan penyampaian dokumen laporan realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan ke depan.
"Dokumennya memang sudah disampaikan termasuk KUA dan PPAS APBD Perubahan, namun ini menjadi catatan kritis bagi Pemprov Maluku bahwa keterlembatan kesiapan dokumen ini sangat mengganggu tahapan kerja dan mempengaruhi kinerja legislatif dalam melaksanakan seluruh tugasnya," tandas Edwin.
Dalam waktu ke depan, terutama APBD murni sebisa mungkin pada pertengahan Oktober 2015 sebenarnya juga sudah bisa disampaikan.
Minimal setelah penetapan APBD Perubahan 2015 menjadi Perda, maka dokumen APBD murni itu sudah dapat disampaikan Pemprov Maluku agar DPRD juga tidak disudutkan dengan waktu yang relatif sempit untuk melakukan pembahasan.
Sehingga persoalan ini menjadi atensi serius bagi Pemprov Maluku agar tidak terulang lagi karena ini pengalaman yang cukup panjang.
Wagub Maluku Zeth Sahuburua mengatakan, soal keterlambatan penyampaian KUA PPAS, itu bukan alasan yang dibuat-buat tetapi banyak hal yang harus dikerjakan dan perlunya melakukan berbagai penyesuaian.
"Nanti pada saat pembahasan di badan anggaran akan dijelaskan secara terperinci apa alasannya," katanya.
Soal besar belanja dari pendapatan, itu disebabkan sebagian besar PAD Maluku dari dinas-dinas mengalami penurunan drastis sehingga kondisi ini cukup menyulitkan.
Kondisi ekonomi juga sangat memungkinkan dan tingkat penyerapan anggaran di daerah masih rendah, jadi semua itu membuat pemprov Maluku miliki kekurangan dan akan diperbaiki pada tahun mendatang namun prosesnya harus bertahap.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015