Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda instruksikan ke seluruh jajarannya melakukan langkah konkret dalam pengendalian inflasi agar dapat dirasakan langsung masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri.
"Inflasi bukan hanya soal angka, tapi soal kesejahteraan rakyat. Saya instruksikan seluruh OPD terkait untuk tidak hanya melakukan rutinitas, tetapi mengimplementasikan solusi nyata guna menstabilkan harga dalam waktu cepat," kata Gubernur Sherly saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD Provinsi Maluku Utara pada Jumat.
Berdasarkan data terbaru, Maluku Utara mencatatkan inflasi sebesar 1,48 persen (Januari-Februari 2026) dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 8,79 persen. Angka ini menempatkan Maluku Utara pada peringkat tertinggi secara nasional.
Komoditas ikan segar, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam ras menjadi pendorong utama kenaikan harga akibat kendala cuaca ekstrem dan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Gubernur memaparkan sejumlah langkah strategis untuk memitigasi dampak cuaca ekstrem terhadap stok ikan, di antaranya optimalisasi Cold Storage erbaikan fasilitas penyimpan berkapasitas 100 ton dan penambahan 100 ton lagi tahun ini. Gubernur melarang penjualan stok ikan ke luar daerah saat musim ombak guna menjaga stabilitas harga domestik.
Selain itu, Dinas Pertanian diinstruksikan menghidupkan kembali sentra bawang merah di Topo, Kota Tidore. Selain itu, rencana pembangunan pabrik peternakan di Halmahera Utara, Barat, dan Timur terus didorong untuk mencapai swasembada daging ayam dan telur.
Pembangunan 30 titik Kampung Nelayan Merah Putih dan penambahan kuota BBM melalui SPBUN guna menekan biaya operasional nelayan.
Pemprov Malut juga bersinergi dengan Bank Indonesia Maluku Utara dan Badan Pangan Nasional melalui akan melakukan gerakan pangan murah (GPM) terintegrasi dengan paket pangan senilai Rp200.000 akan dijual seharga Rp50.000 selama Safari Ramadhan.
Kemudian, Kios Sigap pangan (KSP) dilaksanakan minimal 8 kali sebulan sebagai penyeimbang harga di pasar-pasar utama.
Lalu, subsidi ongkos angkut, Menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai mandat Permendagri No. 15 Tahun 2024.
Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi 10 Kepala Daerah di Maluku Utara.
"Pengendalian inflasi adalah kerja kolektif. Dengan cuaca yang mulai membaik dan stok yang terjaga, kita harap umat muslim dapat menjalankan puasa dengan harga pangan yang lebih ekonomis," katanya .
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah, Samsuddin A.Kadir, unsur Forkopimda Malut, para Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku Utara, para Anggota TPID dan TP2DD se-Malut.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Malut, Handi Susila, merekomendasikan perluasan GPM di 10 Kabupaten/Kota serta pengawasan ketat distribusi bahan pokok dan energi bersama Tim Saber Pangan.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2026