Pemprov Maluku perkuat Program MBG dengan manfaatkan pangan lokal

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong pemanfaatan pangan lokal, seperti hasil laut, sagu, produk pertanian, dan UMKM sebagai bagian utama rantai pasok guna memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Kamis, mengatakan Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan pelaku usaha daerah.

“Potensi pangan lokal Maluku seperti hasil laut, sagu, serta produk pertanian, dan UMKM, perlu menjadi bagian utama dalam rantai pasok Program MBG agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata Hendrik saat Sosialisasi Program MBG bersama Komunitas di Provinsi Maluku.

Ia mengatakan Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, program tersebut telah menunjukkan capaian signifikan secara nasional, baik dari sisi jumlah penerima manfaat maupun dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

“Program MBG tidak hanya berbicara soal pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat melalui keterlibatan tenaga kerja, UMKM, dan pelaku usaha lokal,” ujarnya.

Berdasarkan data pelaksanaan MBG di Maluku, sebanyak 106 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dari total potensi 192 unit atau sekitar 55,21 persen. Program tersebut juga telah menjangkau 222.640 siswa dari total potensi 488.994 siswa atau sekitar 45,54 persen.

Sementara itu untuk kelompok rentan 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penerima manfaat mencapai 19.345 orang dari total potensi 67.562 orang atau sekitar 28,63 persen.

Selain penerima manfaat, pelaksanaan Program MBG di Maluku turut melibatkan sekitar 14.075 relawan dan tenaga kerja yang dinilai berkontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah.

“Program ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Ini membuktikan bahwa MBG memiliki efek berganda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya.

Dari aspek keamanan pangan, sebanyak 69 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sedangkan 37 unit lainnya masih dalam proses pemenuhan standar.

Meski demikian Hendrik mengakui pelaksanaan Program MBG di Maluku masih menghadapi tantangan, terutama kondisi geografis kepulauan, keterbatasan distribusi, dan pemerataan layanan hingga daerah terpencil.

Karena itu Pemprov Maluku berkomitmen mempercepat pembangunan dan pemerataan SPPG, meningkatkan cakupan penerima manfaat, memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal.

“Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi. Semua pihak harus bergerak bersama agar manfaat Program MBG benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat Maluku,” katanya.