Ambon, 12/1 (Antara Maluku) - Penanganan kemiskinan menjadi program prioritas utama pembangunan Maluku tahun anggaran 2016 dengan posisi hingga September 2015 sebesar 19,36 persen dari 1,8 juta jiwa penduduk setempat.
Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam percakapan dengan Antara, di Ambon, Senin, mengatakan, pihaknya menargetkan penanganan kemiskinan hingga akhir tahun anggaran 2016 mencapai 15 persen.
Pada Maret 2015 angka kemiskinan penduduk di Maluku sebesar 19,36 persen karena dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, kenaikan harga BBM dan dampak pemberlakuan moratorium.
Pemberlakuan moratorium berdampak terhadap angka kemiskinan di Maluku karena sebagai sentra produksi ikan maupun biota laut lainnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehubungan perusahaan penangkapan ikan tidak beroperasi.
Gubernur Said didampingi Penjabat Sekda Maluku, Anthonius Sihaloho yang juga Ketua Bappeda setempat itu mengemukakan, salah satu kegiatan untuk menangani kemiskinan adalah pembangunan desa terpadu, menindaklanjuti program Kementerian Sosial (Kemensos).
"Jadi diinventarisasi data keluarga miskin dengan alamat jelas sehingga intervensi program tepat sasaran agar target menurunkan angka kemiskinan bisa terealisasi," ujarnya.
Programnya direalisasikan terpadu di masing - masing pulau di Maluku. Di Maluku terdapat 1.340 buah pulau tersebar di sembilan Kabupaten dan dua Kota.
Gubernur mengatakan, prioritas pembangunan tahun anggaran 2016 lainnya adalah reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta penataan ruang.
Pastinya prioritas pembangunan itu sinergis dengan program sembilan Pemkab dan dua Pemkot yang mengacu kepada visi dan misi pembangunan Maluku periode 2014 - 2019.
"Saya dan Wagub, Zeth Sahuburua memimpin Maluku periode 2014 - 2019 dilandasi visi `mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan`," tandas Gubernur.
Misinya adalah memantapkan masyarakat Maluku yang rukun, religius, aman dan damai. Menjadikan masyarakat Maluku yang berkualitas dan sejahtera. Mewujudkan pembangunan Provinsi Maluku yang adil dan demokratis berbasis kepulauan secara berkelanjutan.
"Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki program penanganan kemiskinan yang tepat sasaran dan intensif dievaluasi Wagub Zeth," tegas Gubernur Said.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam percakapan dengan Antara, di Ambon, Senin, mengatakan, pihaknya menargetkan penanganan kemiskinan hingga akhir tahun anggaran 2016 mencapai 15 persen.
Pada Maret 2015 angka kemiskinan penduduk di Maluku sebesar 19,36 persen karena dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, kenaikan harga BBM dan dampak pemberlakuan moratorium.
Pemberlakuan moratorium berdampak terhadap angka kemiskinan di Maluku karena sebagai sentra produksi ikan maupun biota laut lainnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehubungan perusahaan penangkapan ikan tidak beroperasi.
Gubernur Said didampingi Penjabat Sekda Maluku, Anthonius Sihaloho yang juga Ketua Bappeda setempat itu mengemukakan, salah satu kegiatan untuk menangani kemiskinan adalah pembangunan desa terpadu, menindaklanjuti program Kementerian Sosial (Kemensos).
"Jadi diinventarisasi data keluarga miskin dengan alamat jelas sehingga intervensi program tepat sasaran agar target menurunkan angka kemiskinan bisa terealisasi," ujarnya.
Programnya direalisasikan terpadu di masing - masing pulau di Maluku. Di Maluku terdapat 1.340 buah pulau tersebar di sembilan Kabupaten dan dua Kota.
Gubernur mengatakan, prioritas pembangunan tahun anggaran 2016 lainnya adalah reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta penataan ruang.
Pastinya prioritas pembangunan itu sinergis dengan program sembilan Pemkab dan dua Pemkot yang mengacu kepada visi dan misi pembangunan Maluku periode 2014 - 2019.
"Saya dan Wagub, Zeth Sahuburua memimpin Maluku periode 2014 - 2019 dilandasi visi `mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan`," tandas Gubernur.
Misinya adalah memantapkan masyarakat Maluku yang rukun, religius, aman dan damai. Menjadikan masyarakat Maluku yang berkualitas dan sejahtera. Mewujudkan pembangunan Provinsi Maluku yang adil dan demokratis berbasis kepulauan secara berkelanjutan.
"Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki program penanganan kemiskinan yang tepat sasaran dan intensif dievaluasi Wagub Zeth," tegas Gubernur Said.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016