Ambon, 12/1 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff menegur Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jakobus Puttileihalat dan jajarannya karena hingga saat ini belum mengajukan RAPBD 2016 untuk dievaluasi.
"Saya telah mengarahkan agar memanggil Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB, karena konsekuensinya cukup berat," katanya, di Ambon, Selasa.
Gubernur mengharapkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB manaruh perhatian serius terhadap masalah RAPBD 2016 karena semua itu menyangkut kebutuhan rakyat daerah itu.
Gubernur juga siap memfasilitasi pertemuan Pemkab SBB dengan DPRD setempat, agar setiap masalah dapat segera diselesaikan dan RAPBD 2016 segera tertangani.
"Bila Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB memenuhi panggilan, maka tinggal memfasilitasi DPRD untuk duduk bersama menyelesaikan RAPBD 2016," katanya.
Dia menyatakan, apabila RAPBD 2016 tidak tuntas, maka pasti Pemkab SBB dikenakan sanksi.
"Konsekuensinya realisasi program 2016 menerapkan APBD 2015," tandas gubernur.
Gubernur juga memandang perlu mengingatkan Bupati SBB soal penyerahan DIPA 2016 yang seharusnya direalisasikan pada Januari 2016.
"Saya saat menyerahkan DIPA APBN 2016 di Ambon pada akhir Desember 2015 telah mengingatkan semua bupati dan wali kota. Sayangnya saat itu tidak ada perwakilan dari SBB," ujar Gubernur.
Bupati SBB, Jakobus Putileihalat belum bisa dikonfirmasi karena telpon genggam (HP-) nya tidak aktif.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Saya telah mengarahkan agar memanggil Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB, karena konsekuensinya cukup berat," katanya, di Ambon, Selasa.
Gubernur mengharapkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB manaruh perhatian serius terhadap masalah RAPBD 2016 karena semua itu menyangkut kebutuhan rakyat daerah itu.
Gubernur juga siap memfasilitasi pertemuan Pemkab SBB dengan DPRD setempat, agar setiap masalah dapat segera diselesaikan dan RAPBD 2016 segera tertangani.
"Bila Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB memenuhi panggilan, maka tinggal memfasilitasi DPRD untuk duduk bersama menyelesaikan RAPBD 2016," katanya.
Dia menyatakan, apabila RAPBD 2016 tidak tuntas, maka pasti Pemkab SBB dikenakan sanksi.
"Konsekuensinya realisasi program 2016 menerapkan APBD 2015," tandas gubernur.
Gubernur juga memandang perlu mengingatkan Bupati SBB soal penyerahan DIPA 2016 yang seharusnya direalisasikan pada Januari 2016.
"Saya saat menyerahkan DIPA APBN 2016 di Ambon pada akhir Desember 2015 telah mengingatkan semua bupati dan wali kota. Sayangnya saat itu tidak ada perwakilan dari SBB," ujar Gubernur.
Bupati SBB, Jakobus Putileihalat belum bisa dikonfirmasi karena telpon genggam (HP-) nya tidak aktif.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016