Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak aparatur negara di wilayah kepulauan tersebut.
“Wilayah kerja kami mencakup seluruh Provinsi Maluku yang terdiri dari banyak pulau. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian, menjadi sangat penting untuk memastikan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dapat berjalan tepat waktu,” kata Kepala KPP Pratama Ambon Dian Savitri Esthi di Ambon, Selasa.
Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan audiensi, membahas penguatan koordinasi antara kepolisian dan otoritas perpajakan dalam mendorong kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, khususnya bagi personel kepolisian yang bertugas di wilayah Provinsi Maluku.
Kepala KPP Dian Savitri menjelaskan bahwa koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah menjadi bagian dari strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan pelaporan SPT dapat berjalan efektif hingga ke daerah-daerah terpencil.
Sebagai upaya mempermudah wajib pajak, ia mengatakan KPP Pratama Ambon juga menjalankan program Layanan di Luar Kantor berupa layanan jemput bola untuk membantu wajib pajak di daerah dengan keterbatasan akses menuju kantor pajak.
Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni mengatakan mereka siap mendukung program peningkatan kepatuhan pajak di lingkungan kepolisian.
“Kami di Polda Maluku siap memberikan dukungan penuh agar seluruh personel dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sinergi ini penting untuk memperkuat kepatuhan administrasi negara, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku,” katanya.
Ia menambahkan, Polda Maluku pertama-tama akan mendorong seluruh satuan kerja untuk mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan bagi personel kepolisian.
Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait di lingkungan Polda Maluku serta jajaran pejabat pengawasan dari KPP Pratama Ambon.
Melalui kolaborasi itu, lanjutnya, diharapkan kesadaran dan kepatuhan aparatur negara terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat sekaligus memperkuat tata kelola administrasi negara yang transparan dan akuntabel di wilayah Maluku.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2026