Ambon, 10/2 (Antara Maluku) - Kota Ambon meraih peringkat terbaik pertama reformasi bikrokrasi hasil Survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Lembaga Survei Sigma Research.
Hasil Survei Kemenpan-RB bekerjasama dengan Sigma Research yang dilaksanakan 25 September - 24 Desember 2015 menetapkan Kota Ambon dipersepsikan sebagai kota terbaik penyelenggaraan reformasi birokrasi, kata Wali Kota Richard Louhenapessy di Ambon, Rabu.
"Kita patut bersyukur karena hasil survei Ambon mendapatkan prestasi yang baik dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi," katanya.
Menurut dia, dari 12 kota yang disurvei, Kota Ambon dipersepsikan paling baik dengan indeks sebesar 8,15. Indeks persepsi masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan hasil survei tahun 2014 adalah 5,50.
Setelah Ambon, kota yang dipersepsikan baik yakni Kota Denpasar (7,22), DKI Jakarta (7,17), Bandung (6,93), Banjarmasin (6,91), Palembang (6,87),Surabaya (6,78), Yogyakarta (6,25).
Sedangkan kota-kota yang indeksnya di bawah enam yakni Semarang (5,95), Makassar (5,94), Kota Medan (5,26) dan paling rendah Kota Jayapura dengan indeks sebesar 4,58.
Wali Kota Richard menyatakan, survei tersebut bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap gerakan reformasi birokrasi, khususnya pada layanan sektor publik.
"Kita bersyukur hasil survei tersebut mengalami peningkatan yang baik dibandingkan tahun 2014, diharapkan hal tersebut berdampak pada penigkatan pelayanan publik," ujarnya.
Ia menjelaskan, delapan parameter reformasi birokrasi yang diukur dalam survei yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM Aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.
"Dari delapan parameter yang dinilai paling tinggi oleh masyarakat adalah tata laksana dan pelayanan publik. Sementara yang dinilai paling rendah adalah pengawasan dan akuntabilitas," kata Richard.
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan data melalui survei tatap muka, serta sampling error pada survei kurang lebih 2,83 persen pada interval kepercayaan 9,50 persen total responden dalam survei ini mencapai 1.200 orang di 12 kota besar.
Survei juga menunjukan secara keseluruhan gerakan reformasi birokrasi dipersepsikan "cukup baik" oleh masyarakat dengan indeks sebesar 6.50.
Hasil tersebut menunjukkan indeks reformasi birokrasi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen dibandingkan periode sebelumnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Hasil Survei Kemenpan-RB bekerjasama dengan Sigma Research yang dilaksanakan 25 September - 24 Desember 2015 menetapkan Kota Ambon dipersepsikan sebagai kota terbaik penyelenggaraan reformasi birokrasi, kata Wali Kota Richard Louhenapessy di Ambon, Rabu.
"Kita patut bersyukur karena hasil survei Ambon mendapatkan prestasi yang baik dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi," katanya.
Menurut dia, dari 12 kota yang disurvei, Kota Ambon dipersepsikan paling baik dengan indeks sebesar 8,15. Indeks persepsi masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan hasil survei tahun 2014 adalah 5,50.
Setelah Ambon, kota yang dipersepsikan baik yakni Kota Denpasar (7,22), DKI Jakarta (7,17), Bandung (6,93), Banjarmasin (6,91), Palembang (6,87),Surabaya (6,78), Yogyakarta (6,25).
Sedangkan kota-kota yang indeksnya di bawah enam yakni Semarang (5,95), Makassar (5,94), Kota Medan (5,26) dan paling rendah Kota Jayapura dengan indeks sebesar 4,58.
Wali Kota Richard menyatakan, survei tersebut bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap gerakan reformasi birokrasi, khususnya pada layanan sektor publik.
"Kita bersyukur hasil survei tersebut mengalami peningkatan yang baik dibandingkan tahun 2014, diharapkan hal tersebut berdampak pada penigkatan pelayanan publik," ujarnya.
Ia menjelaskan, delapan parameter reformasi birokrasi yang diukur dalam survei yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM Aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.
"Dari delapan parameter yang dinilai paling tinggi oleh masyarakat adalah tata laksana dan pelayanan publik. Sementara yang dinilai paling rendah adalah pengawasan dan akuntabilitas," kata Richard.
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan data melalui survei tatap muka, serta sampling error pada survei kurang lebih 2,83 persen pada interval kepercayaan 9,50 persen total responden dalam survei ini mencapai 1.200 orang di 12 kota besar.
Survei juga menunjukan secara keseluruhan gerakan reformasi birokrasi dipersepsikan "cukup baik" oleh masyarakat dengan indeks sebesar 6.50.
Hasil tersebut menunjukkan indeks reformasi birokrasi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016