Ternate, 11/3 (Antara Maluku) - Masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara menolak jika daerahnya dijadikan lokasi penempatan transmigran mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) karena khawatir dapat menimbulkan masalah.
"Masyarakat Morotai menginginkan daerahnya tetap tenang dan tidak terganggu dengan adanya ideologi menyimpang seperti Gafatar," kata salah seorang tokoh masyarakat Morotai, Muhammad Salim di Ternate, Jumat.
Penolakan tersebut menangapi adanya rencana pemerintah untuk mengirim mantan anggota Gafatar sebagai transmigran di berbagai daerah di Indonesia.
Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu kabupaten/kota di Maluku Utara yang hingga kini masih menerima penempatan transmigran untuk mempercepat pengembangan potensi sumber daya alam di daerah itu, khususnya sektor pertanian dan perkebunan.
Menurut Muhammad, mantan anggota Gafatar yang akan dikirim menjadi transmigran itu pasti melalui proses seleksi dan telah mendapat pembinaan dari instansi terkait serta meninggalkan idiologi yang dianut sebelumnya.
Namun, masyarakat Morotai tetap tidak menghendaki masuknya transmigran mantan anggota Gafatar ke daerah ini.
Pertimbangannya, tidak tertutup kemungkinan setelah mereka menetap di Morotai, transmigran itu kembali menganut idiologi Gafatar dan menyebarkannya kepada masyarakat setempat.
Sedangkan, anggota DPR asal Maluku Utara, Edi Langkara, memahami alasan masyarakat Morotai karena idiologi menyimpang seperti yang dimiliki Gafatar sangat meresahkan masyarakat.
Karena itu, pemerintah pusat harus mempertimbangkan dengan matang aspirasi masyarakat, jika ingin menempatkan transmigran mantan anggota Gafatar di Morotai, termasuk di daerah lainnya di Maluku Utara guna mencegah munculnya masalah baru dengan masyarakat lokal.
"Kehadiran transmigran di suatau daerah adalah untuk membangun daerah bersama masyarakat setempat. Hanya saja, kalau antara transmigran dan masyarakat lokal terjadi konflik. Apalagi kalau konfliknya menyangkut masalah yang sangat sensitif seperti idiologi Gafatar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Masyarakat Morotai menginginkan daerahnya tetap tenang dan tidak terganggu dengan adanya ideologi menyimpang seperti Gafatar," kata salah seorang tokoh masyarakat Morotai, Muhammad Salim di Ternate, Jumat.
Penolakan tersebut menangapi adanya rencana pemerintah untuk mengirim mantan anggota Gafatar sebagai transmigran di berbagai daerah di Indonesia.
Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu kabupaten/kota di Maluku Utara yang hingga kini masih menerima penempatan transmigran untuk mempercepat pengembangan potensi sumber daya alam di daerah itu, khususnya sektor pertanian dan perkebunan.
Menurut Muhammad, mantan anggota Gafatar yang akan dikirim menjadi transmigran itu pasti melalui proses seleksi dan telah mendapat pembinaan dari instansi terkait serta meninggalkan idiologi yang dianut sebelumnya.
Namun, masyarakat Morotai tetap tidak menghendaki masuknya transmigran mantan anggota Gafatar ke daerah ini.
Pertimbangannya, tidak tertutup kemungkinan setelah mereka menetap di Morotai, transmigran itu kembali menganut idiologi Gafatar dan menyebarkannya kepada masyarakat setempat.
Sedangkan, anggota DPR asal Maluku Utara, Edi Langkara, memahami alasan masyarakat Morotai karena idiologi menyimpang seperti yang dimiliki Gafatar sangat meresahkan masyarakat.
Karena itu, pemerintah pusat harus mempertimbangkan dengan matang aspirasi masyarakat, jika ingin menempatkan transmigran mantan anggota Gafatar di Morotai, termasuk di daerah lainnya di Maluku Utara guna mencegah munculnya masalah baru dengan masyarakat lokal.
"Kehadiran transmigran di suatau daerah adalah untuk membangun daerah bersama masyarakat setempat. Hanya saja, kalau antara transmigran dan masyarakat lokal terjadi konflik. Apalagi kalau konfliknya menyangkut masalah yang sangat sensitif seperti idiologi Gafatar," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016