Badan Pendapatan Daerah Maluku menggandeng Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan program SKALA untuk memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan pemeriksa pajak daerah dan jurusita pajak daerah bagi seluruh Bapenda serta UPTD Samsat di 11 kabupaten/kota se-Maluku.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Djalaluddin Salampessy di Ambon, Senin, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Keuangan RI dan tim Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) atas dukungan, sinergi, serta komitmen bersama dalam memperkuat kapasitas aparatur daerah, khususnya di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, kemandirian fiskal daerah menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku. Oleh karena itu, pajak daerah sebagai salah satu sumber utama PAD harus dikelola secara optimal.
Menurut dia, penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi teknis pemeriksa dan jurusita pajak daerah, sehingga proses pengawasan, pemeriksaan, hingga penagihan dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, implementasi kebijakan opsen pajak juga menuntut adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Dengan adanya opsen pajak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya peningkatan PAD di Bumi Para Raja,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Menyatu, bergerak bersama dengan hati, mencapai target PAD,” ujarnya.
Saat ini, target PAD Provinsi Maluku tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp490 miliar, dengan total APBD mencapai sekitar Rp2,52 triliun.
Upaya peningkatan PAD difokuskan pada optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kinerja perangkat pengelola pendapatan daerah, serta pemanfaatan digitalisasi untuk mendorong efektivitas pemungutan pajak.
Pemerintah daerah bersama DPRD juga menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor guna mengatasi realisasi PAD yang belum maksimal pada tahun sebelumnya, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara berkelanjutan.
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2026