Ambon (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku memfokuskan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2026, melalui penertiban administrasi, penguatan unit pelaksana teknis, hingga perluasan objek pajak di wilayah kepulauan.
Kepala Bapenda Maluku Djalaludin Salampessy di Ambon, Kamis, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
“Saya telah melaporkan kepada Gubernur bahwa saya akan berusaha mewujudkan harapan beliau dengan doa dan kerja keras. Perintah Gubernur segera akan kita wujudkan dalam beberapa langkah,” kata dia.
Pasalny,a kata dia, berdasarkan data Bapenda Maluku, realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,08 triliun atau 96,4 persen dari target Rp1,12 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari PKB sebesar Rp402 miliar, disusul BBNKB Rp278 miliar dan PBBKB Rp265 miliar.
Menurut dia, sektor pajak kendaraan bermotor menjadi penyumbang dominan dalam struktur PAD provinsi.
Dia menyatakan, langkah awal yang dilakukan adalah penertiban administrasi internal, mengingat Bapenda memiliki 12 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang tersebar di kabupaten/kota dan menjadi ujung tombak pelayanan pajak kendaraan bermotor.
“Kita harus memastikan seluruh UPTD bergerak serentak untuk mendukung peningkatan PKB dan BBNKB. Tertib administrasi menjadi fondasi agar potensi pajak bisa tergarap optimal,” ujarnya.
Selain kendaraan darat, Bapenda juga akan mengoptimalkan potensi pajak kendaraan di atas air, termasuk armada transportasi antarpulau dan kapal milik badan usaha, sejalan dengan karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan.
“Pajak kendaraan di atas air ini potensinya cukup besar, seperti armada milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan transportasi laut lainnya. Dalam pertemuan kami, sudah diusulkan beberapa langkah strategis yang sesuai dengan ciri kepulauan Maluku,” katanya.
Bapenda juga mendorong percepatan pemungutan pajak air permukaan dengan melibatkan investor yang beroperasi di Maluku, serta memperkuat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dalam penataan distribusi bahan bakar minyak guna mengoptimalkan penerimaan PBBKB.
Menurut dia, pihaknya tidak hanya berfokus pada peningkatan angka penerimaan, tetapi juga mendorong relaksasi pajak secara selektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Selain sektor kendaraan, Bapenda juga menjajaki kerja sama pemanfaatan aset daerah seperti ruko dan Pasar Mardika bersama instansi terkait guna mendongkrak PAD nonpajak.
Dengan berbagai langkah tersebut, Bapenda Maluku menargetkan peningkatan signifikan penerimaan pajak daerah pada 2026, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi pajak kendaraan bermotor sebagai kontributor utama pendapatan daerah.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisEditor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026