Jakarta, 18/4 (Antara Maluku) - Letjen TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan mengatakan di Jakarta, Senin, korban tragedi 1965 tidak sampai jutaan jiwa.
Mantan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) itu mengungkapkan hal tersebut pada Simposiun Nasional 1965.
Menurut dia, waktu itu Presiden Soekarno membentuk Komisi Pencari Fakta untuk menghitung jumlah korban pembantaian.
"Mayjen Soemarno yang waktu itu sebagai Menteri Dalam Negeri menjadi ketuanya melaporkan korban ada 80 ribu orang, dan angka 500 ribu pertama kali keluar dari Oei Tjoe Tat (pembantu Presiden Soekarno)," kata dia.
Sintong menilai angka-angka itu tidak masuk akal karena RPKAD waktu itu hanya memburu para pemimpin PKI saja.
"Memang benar kami diturunkan ke Jawa Tengah, waktu RPKAD dibantu oleh pemuda Ansor, Muhammadiyah, tetapi kami hanya menangkap para tokohnya saja" kata dia.
Dia mengatakan para tokoh yang ditangkap ada dua kategori yaitu pasif dan aktif. Ia mengaku jika tokoh itu pasif maka mereka akan dilepaskan.
"RPKAD tidak hanya melakukan operasi, tapi RPKAD harus melindungi masyarakat juga, baik PKI atau tidak," kata Sintong.
Sementara, Psikolog Risa Permanadeli mengatakan peristiwa 1965 itu bukan masalah angka, tetapi peradaban pembantaian tersebut yang akan terus diwariskan kepada generasi seterusnya.
"Masalahnya tragedi ini sudah berlangsung 50 tahun dan tidak pernah ada penyelesaiannya. Sejarah itu tersimpan pada warga negara Indonesia," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Mantan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) itu mengungkapkan hal tersebut pada Simposiun Nasional 1965.
Menurut dia, waktu itu Presiden Soekarno membentuk Komisi Pencari Fakta untuk menghitung jumlah korban pembantaian.
"Mayjen Soemarno yang waktu itu sebagai Menteri Dalam Negeri menjadi ketuanya melaporkan korban ada 80 ribu orang, dan angka 500 ribu pertama kali keluar dari Oei Tjoe Tat (pembantu Presiden Soekarno)," kata dia.
Sintong menilai angka-angka itu tidak masuk akal karena RPKAD waktu itu hanya memburu para pemimpin PKI saja.
"Memang benar kami diturunkan ke Jawa Tengah, waktu RPKAD dibantu oleh pemuda Ansor, Muhammadiyah, tetapi kami hanya menangkap para tokohnya saja" kata dia.
Dia mengatakan para tokoh yang ditangkap ada dua kategori yaitu pasif dan aktif. Ia mengaku jika tokoh itu pasif maka mereka akan dilepaskan.
"RPKAD tidak hanya melakukan operasi, tapi RPKAD harus melindungi masyarakat juga, baik PKI atau tidak," kata Sintong.
Sementara, Psikolog Risa Permanadeli mengatakan peristiwa 1965 itu bukan masalah angka, tetapi peradaban pembantaian tersebut yang akan terus diwariskan kepada generasi seterusnya.
"Masalahnya tragedi ini sudah berlangsung 50 tahun dan tidak pernah ada penyelesaiannya. Sejarah itu tersimpan pada warga negara Indonesia," kata dia.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016