Ambon, 22/4 (Antara Maluku) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon menolak kota ini dijadikan tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2017.
"Kami juga meminta Pemprov dan DPRD Maluku untuk mencabut kembali rekomendasi yang telah dikeluarkan guna mendukung pelaksanaan HPN di daerah ini," kata Ketua AJI Ambon, Abu Angkotasan di Ambon, Jumat.
AJI Ambon juga menyesalkan pernyataan Plt Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku, Freejohn Toumahuw ke sejumlah media massa yang mengklaim seluruh wartawan mendukung pelaksanaan HPN di Ambon tahun 2017.
Menurut dia, ada kekeliruan dari pernyataan tersebut karena AJI Ambon sebagai lembaga profesi yang juga beranggotakan para jurnalis atau wartawan dari berbagai media cetak, eletronik tidak pernah bersepakat untuk mendukung gagasan pelaksanaan HPN.
"Dasar apa mengklaim seluruh wartawan mendukung HPN, kami AJI Ambon menolak dan tidak terlibat dalam HPN," tegas Abu.
HPN, kata dia, hanya seremonial yang tidak menguntungkan insan pers di manapun terutama dalam kampanye kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Maluku.
Mestinya sebagai bagian dari pilar demokrasi, pers harus tetap menjadi anjing penjaga untuk mengawasi setiap penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelewengan yang terjadi dalam pemerintahan.
"Pers harus menjaga independensinya, dan berkaca dari berbagai HPN di daerah lain juga tidak menguntungkan daerah dan masyarakat," ujar Abu.
Olehnya itu, Gubernur Maluku dan Ketua DPRD Maluku diminta untuk mencabut rekomendasi dukungan pelaksanaan HPN yang telah dikeluarkan beberapa waktu lalu.
"Maluku masuk daerah termiskin dan APBD harusnya digunakan untuk pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat, perbaikan fasilitas kesehatan dan perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, karena APBD bukan untuk pers," tandasnya.
Dia juga meminta Dewan Pers untuk menyurati seluruh instansi pemerintah di Maluku agar tidak mengalokasikan anggaran demi pelaksanaan HPN di daerah ini.
AJI Ambon juga mendesak Dewan Pers dan Presiden untuk meninjau ulang penetapan HPN sesuai sejarah pers Indonesia.
HPN ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 dan HPN dipilih 9 Februari berdasarkan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Menurut Angkotasan, ada organisasi wartawan pada masa kolonialisme jauh sebelum PWI lahir, seperti Inlandsche Journalisten Bond (IJB) yang dipelopori Mas Marco Kartodikromo pada 1914, Sarekat Journalists Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), dan Persatoean Djurnalis Indonesia (1940), sementara PWI lahir pada 9 Februari 1946.
Kebangkitan pers nasional bahkan telah dipelopori sejak masa kolonialisme dengan terbitnya koran Bataviasche Nouvelles di Jakarta pada 1744-1746.
Kemudian pada 1900, Abdul Rivai menerbitkan koran berbahasa melayu, Pewarta Wolanda, dan kembali menerbitkan koran berbahasa Melayu, Bintang Hindia, pada 1902. Berikutnya, terbit Koran Medan Prijaji yang dipimpin Tirto Adhi Suryo pada 1 Januari 1907.
Gugat Keppres
Sementara itu, Plt Ketua PWI Maluku, Freejohn Toumahuw menyarankan AJI untuk menggugat Keppres Nomor 5 Tahun 1985 yang menyatakan HPN dilaksanakan setiap tanggal 9 Februari.
"Pelaksanaan HPN setiap tahun di berbagai daerah selalu didasarkan Keppres dimaksud, dan AJI selalu menolak untuk terlibat dalam kegiatan itu," katanya.
Menyangkut pelaksanaan HPN 2017 di Kota Ambon sebagai tuan rumah penyelenggara, sejauh ini juga belum ada keputusan resmi dari PWI pusat.
PWI Maluku juga bukan satu-satunya pihak yang mengusulkan Kota Ambon menjadi tuan rumah penyelenggara HPN 2017, tetapi ada juga dari Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah.
Ia mengakui PWI Maluku mengajukan pemberitahuan ke Pemprov dan DPRD Maluku tentang rencana itu dan mendapatkan rekomendasi sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah.
"Rekomendasi gubernur dan legislatif itu menyatakan dukungan terhadap Maluku siap menjadi tuan rumah penyelenggara HPN 2017, dan rekomendasinya telah disampaikan pengurus PWI Maluku ke PWI pusat saat berlangsung kegiatan koordinasi kerja PWI se-Indonesia tanggal 7 Februari 2016 di Lombok (NTB)," ujar Freejohn.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Kami juga meminta Pemprov dan DPRD Maluku untuk mencabut kembali rekomendasi yang telah dikeluarkan guna mendukung pelaksanaan HPN di daerah ini," kata Ketua AJI Ambon, Abu Angkotasan di Ambon, Jumat.
AJI Ambon juga menyesalkan pernyataan Plt Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku, Freejohn Toumahuw ke sejumlah media massa yang mengklaim seluruh wartawan mendukung pelaksanaan HPN di Ambon tahun 2017.
Menurut dia, ada kekeliruan dari pernyataan tersebut karena AJI Ambon sebagai lembaga profesi yang juga beranggotakan para jurnalis atau wartawan dari berbagai media cetak, eletronik tidak pernah bersepakat untuk mendukung gagasan pelaksanaan HPN.
"Dasar apa mengklaim seluruh wartawan mendukung HPN, kami AJI Ambon menolak dan tidak terlibat dalam HPN," tegas Abu.
HPN, kata dia, hanya seremonial yang tidak menguntungkan insan pers di manapun terutama dalam kampanye kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Maluku.
Mestinya sebagai bagian dari pilar demokrasi, pers harus tetap menjadi anjing penjaga untuk mengawasi setiap penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelewengan yang terjadi dalam pemerintahan.
"Pers harus menjaga independensinya, dan berkaca dari berbagai HPN di daerah lain juga tidak menguntungkan daerah dan masyarakat," ujar Abu.
Olehnya itu, Gubernur Maluku dan Ketua DPRD Maluku diminta untuk mencabut rekomendasi dukungan pelaksanaan HPN yang telah dikeluarkan beberapa waktu lalu.
"Maluku masuk daerah termiskin dan APBD harusnya digunakan untuk pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat, perbaikan fasilitas kesehatan dan perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, karena APBD bukan untuk pers," tandasnya.
Dia juga meminta Dewan Pers untuk menyurati seluruh instansi pemerintah di Maluku agar tidak mengalokasikan anggaran demi pelaksanaan HPN di daerah ini.
AJI Ambon juga mendesak Dewan Pers dan Presiden untuk meninjau ulang penetapan HPN sesuai sejarah pers Indonesia.
HPN ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 dan HPN dipilih 9 Februari berdasarkan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Menurut Angkotasan, ada organisasi wartawan pada masa kolonialisme jauh sebelum PWI lahir, seperti Inlandsche Journalisten Bond (IJB) yang dipelopori Mas Marco Kartodikromo pada 1914, Sarekat Journalists Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), dan Persatoean Djurnalis Indonesia (1940), sementara PWI lahir pada 9 Februari 1946.
Kebangkitan pers nasional bahkan telah dipelopori sejak masa kolonialisme dengan terbitnya koran Bataviasche Nouvelles di Jakarta pada 1744-1746.
Kemudian pada 1900, Abdul Rivai menerbitkan koran berbahasa melayu, Pewarta Wolanda, dan kembali menerbitkan koran berbahasa Melayu, Bintang Hindia, pada 1902. Berikutnya, terbit Koran Medan Prijaji yang dipimpin Tirto Adhi Suryo pada 1 Januari 1907.
Gugat Keppres
Sementara itu, Plt Ketua PWI Maluku, Freejohn Toumahuw menyarankan AJI untuk menggugat Keppres Nomor 5 Tahun 1985 yang menyatakan HPN dilaksanakan setiap tanggal 9 Februari.
"Pelaksanaan HPN setiap tahun di berbagai daerah selalu didasarkan Keppres dimaksud, dan AJI selalu menolak untuk terlibat dalam kegiatan itu," katanya.
Menyangkut pelaksanaan HPN 2017 di Kota Ambon sebagai tuan rumah penyelenggara, sejauh ini juga belum ada keputusan resmi dari PWI pusat.
PWI Maluku juga bukan satu-satunya pihak yang mengusulkan Kota Ambon menjadi tuan rumah penyelenggara HPN 2017, tetapi ada juga dari Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah.
Ia mengakui PWI Maluku mengajukan pemberitahuan ke Pemprov dan DPRD Maluku tentang rencana itu dan mendapatkan rekomendasi sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah.
"Rekomendasi gubernur dan legislatif itu menyatakan dukungan terhadap Maluku siap menjadi tuan rumah penyelenggara HPN 2017, dan rekomendasinya telah disampaikan pengurus PWI Maluku ke PWI pusat saat berlangsung kegiatan koordinasi kerja PWI se-Indonesia tanggal 7 Februari 2016 di Lombok (NTB)," ujar Freejohn.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016