Ambon, 4/5 (Antara Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan membentuk tim monitoring guna memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar teridentifikasi kepada UKM yang potensial.
"Dalam waktu dekat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy akan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan tim monitoring penyaluran KUR di Ambon, " kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM setempat, Rulien Purmiasa di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan, pembentukan tim monitoring dilakukan untuk proses identifikasi lapangan terhadap calon debitur potensial penerima KUR.
Pemkot Ambon, kata Rulien, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi debitur potensial, melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
"Diharapkan jika tim bekerja dengan baik guna mendorong debitur menyerahkan berkas untuk diproses dan diidentifikasi melalui sistem," katanya.
Menurut dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta setiap Pemda untuk mengirimkan data calon debitur ke dalam sistem. selanjutnya pihak bank yang ditunjuk akan mengolah data tersebut.
Selanjutnya pihak bank melakukan fungsinya perbankan dalam penyaluran, tetapi sesudah itu harus mengolah kembali seluruh debitur dan data transaksinya ke dalam sistem.
"Bank bertugas mengklaim subsidi bunga dan mengajukan imbal jasa penjaminan (IJP), selanjutnya kuasa pengguna anggaran akan verifikasi melalui sistem informasi kredit program, " katanya.
Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan suku bunga KUR sebesar 9 persen mulai 4 Januari 2016, dari sebelumnya 12 persen. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
KUR terdiri dari KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI. Besaran KUR yang disalurkan berbeda-beda tergantung jenis KUR dan bank penyalur KUR.
"Sejumlah bank pemerintah seperti BRI, BNI dan Mandiri bahkan swasta telah ditetapkan untuk pelaksanaan KUR guna membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha," katanya.
Rulien menambahkan, target untuk provinsi Maluku sebanyak 30 ribu debitur. Dari jumlah tersebut diharapkan 50 persen dicapai kota Ambon.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Dalam waktu dekat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy akan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan tim monitoring penyaluran KUR di Ambon, " kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM setempat, Rulien Purmiasa di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan, pembentukan tim monitoring dilakukan untuk proses identifikasi lapangan terhadap calon debitur potensial penerima KUR.
Pemkot Ambon, kata Rulien, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi debitur potensial, melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
"Diharapkan jika tim bekerja dengan baik guna mendorong debitur menyerahkan berkas untuk diproses dan diidentifikasi melalui sistem," katanya.
Menurut dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta setiap Pemda untuk mengirimkan data calon debitur ke dalam sistem. selanjutnya pihak bank yang ditunjuk akan mengolah data tersebut.
Selanjutnya pihak bank melakukan fungsinya perbankan dalam penyaluran, tetapi sesudah itu harus mengolah kembali seluruh debitur dan data transaksinya ke dalam sistem.
"Bank bertugas mengklaim subsidi bunga dan mengajukan imbal jasa penjaminan (IJP), selanjutnya kuasa pengguna anggaran akan verifikasi melalui sistem informasi kredit program, " katanya.
Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan suku bunga KUR sebesar 9 persen mulai 4 Januari 2016, dari sebelumnya 12 persen. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
KUR terdiri dari KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI. Besaran KUR yang disalurkan berbeda-beda tergantung jenis KUR dan bank penyalur KUR.
"Sejumlah bank pemerintah seperti BRI, BNI dan Mandiri bahkan swasta telah ditetapkan untuk pelaksanaan KUR guna membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha," katanya.
Rulien menambahkan, target untuk provinsi Maluku sebanyak 30 ribu debitur. Dari jumlah tersebut diharapkan 50 persen dicapai kota Ambon.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016