Ternate, 19/6 (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) membentuk panitia seleksi calon Sekretaris Daerah, menyusul rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk melakukan seleksi terbuka.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara M Nirwanto Ali di Ternate, Minggu, mengatakan, dengan keluarnya surat Kemendagri dan LAN, Gubernur Malut Gani Kasuba langsung memerintahkan pembentukan tim seleksi.
"Kalau masalah Sekprov, kami sudah mendapat rekomendasi untuk melakukan assessment dan kami juga sudah menjalankan perintah gubernur tentang tim seleksi," katanya.
Tim Panitia Seleksi assessment itu, kata dia, terdiri dari lima orang, yakni satu orang dari Kemendagri dan satu orang dari LAN bernama Sri Hadiyati Warausrani, sementara dari Pemprov Malut melibatkan mantan Sekprov Muhadjir Allbar, kemudian tiga orang, dari perguruan tinggi salah satunya Rektor Universitas Khairun Husain Alting dan dua orang lainnya belum dapat dipastikan, sebab SK Pansel dapat berubah, karena tidak parmanen.
Nirwanto mengaku, surat Pansel dari Kemendagri dan LAN telah diterima pemprov pekan lalu, sehingga pemprov telah menyiapkan kesiapan Pansel Sekprov defitif.
Sebab, dalam waktu dekat tim Pansel dari Mendagri dan LAN akan tiba di Malut untuk bekerja dan menyiapkan perlengkapan Pansel pimpinan Madya Sekda, tingga menunggu keputusan waktunya saja.
Dia memastikan, SK Pansel dari Kemendagri dan LAN tidak dapat diubah oleh siapapun, karena parmanen langsung dari pusat, kemudian setelah selesai kegiatan, akan disampaikan pada KSN untuk diverifikasi nama-nama yang ikut seleksi Sekprov.
"Untuk rapat awal Pansel akan menyusun pedoman, karena sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, untuk melakukan seleksi terbuka Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, disini nanti termasuk menentukan persyaratan dan jadwal pelaksanaan," kata Nirwanto.
Dia mengatakan, secara umum syarat untuk ditunjuk sebagai Sekprov definitif tentunya melalui hasil seleksi dan pejabat yang berhak ikut seleksi merupakan eselon II yang sudah menjabat selama dua tahun berturut-turut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara M Nirwanto Ali di Ternate, Minggu, mengatakan, dengan keluarnya surat Kemendagri dan LAN, Gubernur Malut Gani Kasuba langsung memerintahkan pembentukan tim seleksi.
"Kalau masalah Sekprov, kami sudah mendapat rekomendasi untuk melakukan assessment dan kami juga sudah menjalankan perintah gubernur tentang tim seleksi," katanya.
Tim Panitia Seleksi assessment itu, kata dia, terdiri dari lima orang, yakni satu orang dari Kemendagri dan satu orang dari LAN bernama Sri Hadiyati Warausrani, sementara dari Pemprov Malut melibatkan mantan Sekprov Muhadjir Allbar, kemudian tiga orang, dari perguruan tinggi salah satunya Rektor Universitas Khairun Husain Alting dan dua orang lainnya belum dapat dipastikan, sebab SK Pansel dapat berubah, karena tidak parmanen.
Nirwanto mengaku, surat Pansel dari Kemendagri dan LAN telah diterima pemprov pekan lalu, sehingga pemprov telah menyiapkan kesiapan Pansel Sekprov defitif.
Sebab, dalam waktu dekat tim Pansel dari Mendagri dan LAN akan tiba di Malut untuk bekerja dan menyiapkan perlengkapan Pansel pimpinan Madya Sekda, tingga menunggu keputusan waktunya saja.
Dia memastikan, SK Pansel dari Kemendagri dan LAN tidak dapat diubah oleh siapapun, karena parmanen langsung dari pusat, kemudian setelah selesai kegiatan, akan disampaikan pada KSN untuk diverifikasi nama-nama yang ikut seleksi Sekprov.
"Untuk rapat awal Pansel akan menyusun pedoman, karena sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, untuk melakukan seleksi terbuka Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, disini nanti termasuk menentukan persyaratan dan jadwal pelaksanaan," kata Nirwanto.
Dia mengatakan, secara umum syarat untuk ditunjuk sebagai Sekprov definitif tentunya melalui hasil seleksi dan pejabat yang berhak ikut seleksi merupakan eselon II yang sudah menjabat selama dua tahun berturut-turut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016