Ambon, 2/8 (Antara Maluku) - Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menyatakan masalah kependudukan menjadi perhatian utama dalam penyelengaraan pemerintahan ke depan.
"Masalah penduduk terus mengalami pertumbuhan setiap tahun, dan harus dikendalikan melalui registrasi penduduk maupun operasi justicia, termasuk pengendalian masuk dan keluar orang di Kota Ambon, " katanya dalam rapat paripurna akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Selasa.
Ia menyatakan, dalam pelayanan kependudukan pihaknya akan terus meningkatkan optimalisasi pelayanan melalui penyediaan sumber daya yang profesional, serta peralatan pendukung yang memadai dalam menunjang implementasi pelayanan.
"Optimalisasi pelayanan dilakukan pada pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-ktp), kami berupaya menyiapkan sumber daya serta peralatan pendukung yang memadai," katanya.
Richard menjelaskan, selain masalah kependudukan, optimalisasi pelayanan dasar khususnya di bidang kesehatan juga menjadi prioritas, terutama menyangkut kinerja Puskesmas, Puskemas pembantu maupun rawat inap.
Selain itu, peningkatan pelayanan persalinan yang berkualitas kepada masyarakat.
Ke depan, sejumlah Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan akan diupayakan peningkatan status menjadi puskesmas rawat inap, melalui penyediaan tenaga dokter dan medis yang lebih profesional ditunjang peralatan pendukung yang memadai.
Di bidang pariwisata, Pemkot Ambon tetap memperhatikan pengalihan status situs sejarah maupun objek wisata yang selama ini masih ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, maupun yang berada pada wilayah TNI untuk dialihkan ke kota Ambon.
Menyangkut pengalihan situs sejarah seperti Benteng Victoria, telah dibentuk tim terpadu pengalihan fungsinya melalui surat keputusan Wali Kota Ambon nomor 31 tahun 2016, dengan melibatkan unsur DPRD Kota Ambon dan mendapat dukungan Gubernur Maluku, DPRD Maluku dan Pangdam XVI Pattimura.
"Ke depan, kami juga akan membuat terobosan dengan menggabungkan event budaya dan pariwisata, serta kegiatan yang langsung melibatkan krestifitas pemuda," ujarnya.
Prioritas lainnya adalah pelayanan persampahan yang selama ini telah ditangani secara teknis maupun manajerial sesuai program yang dicanangkan Pemkot Ambon.
Wali kota Richard menambahkan, armada sampah masih terbatas sehingga belum dapat menjangkau seluruh lokasi, begitu pun lahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) perlu ditambah.
"Masalah kebersihan kota tetap menjadi perhatian pemerintah kota dengan terus mendorong budaya untuk tertib sampah, dan kalesang kota secara berkelanjutan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Masalah penduduk terus mengalami pertumbuhan setiap tahun, dan harus dikendalikan melalui registrasi penduduk maupun operasi justicia, termasuk pengendalian masuk dan keluar orang di Kota Ambon, " katanya dalam rapat paripurna akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Selasa.
Ia menyatakan, dalam pelayanan kependudukan pihaknya akan terus meningkatkan optimalisasi pelayanan melalui penyediaan sumber daya yang profesional, serta peralatan pendukung yang memadai dalam menunjang implementasi pelayanan.
"Optimalisasi pelayanan dilakukan pada pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-ktp), kami berupaya menyiapkan sumber daya serta peralatan pendukung yang memadai," katanya.
Richard menjelaskan, selain masalah kependudukan, optimalisasi pelayanan dasar khususnya di bidang kesehatan juga menjadi prioritas, terutama menyangkut kinerja Puskesmas, Puskemas pembantu maupun rawat inap.
Selain itu, peningkatan pelayanan persalinan yang berkualitas kepada masyarakat.
Ke depan, sejumlah Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan akan diupayakan peningkatan status menjadi puskesmas rawat inap, melalui penyediaan tenaga dokter dan medis yang lebih profesional ditunjang peralatan pendukung yang memadai.
Di bidang pariwisata, Pemkot Ambon tetap memperhatikan pengalihan status situs sejarah maupun objek wisata yang selama ini masih ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, maupun yang berada pada wilayah TNI untuk dialihkan ke kota Ambon.
Menyangkut pengalihan situs sejarah seperti Benteng Victoria, telah dibentuk tim terpadu pengalihan fungsinya melalui surat keputusan Wali Kota Ambon nomor 31 tahun 2016, dengan melibatkan unsur DPRD Kota Ambon dan mendapat dukungan Gubernur Maluku, DPRD Maluku dan Pangdam XVI Pattimura.
"Ke depan, kami juga akan membuat terobosan dengan menggabungkan event budaya dan pariwisata, serta kegiatan yang langsung melibatkan krestifitas pemuda," ujarnya.
Prioritas lainnya adalah pelayanan persampahan yang selama ini telah ditangani secara teknis maupun manajerial sesuai program yang dicanangkan Pemkot Ambon.
Wali kota Richard menambahkan, armada sampah masih terbatas sehingga belum dapat menjangkau seluruh lokasi, begitu pun lahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) perlu ditambah.
"Masalah kebersihan kota tetap menjadi perhatian pemerintah kota dengan terus mendorong budaya untuk tertib sampah, dan kalesang kota secara berkelanjutan," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016