Ternate (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Maluku Utara membutuhkan komitmen dan sinergisitas sektor terkait
untuk optimalisasi dan penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting.
"Penurunan angka stunting di Malut ini terbilang cukup tinggi, namun masih di atas rata-rata nasional yaitu 21,5 persen," kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN RI Nopian Andusti di Ternate, Senin.
Karena itu, katanya, kondisi ini diperlukan upaya nyata melalui penguatan program kependudukan, serta membangun komitmen dengan sektor terkait guna memberikan dampak terhadap penurunan stunting agar dapat mengejar target 14 persen di tahun 2024 ini.
Dia mengatakan, penguatan program kependudukan membutuhkan komitmen, kerja sama serta dukungan dari lintas sektor terkait.
Baca juga: BKKBN Malut sebut Program GenRe siapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja
Karena itu, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara pada Senin (29/04/2024).
Kegiatan Rakerda yang bertema Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045 bertempat di Kota Ternate itu dihadiri dan dibuka langsung oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahterga dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN RI Nopian Andusti SE MT selaku pembina wilayah Provinsi Maluku Utara.
Nopian menyampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Maluku Utara yang meliputi Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun mencapai 91,29 persen dengan target 2,2 dan capaian 2,41.
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive Prevelance Rate/mCPR) mencapai 49,2 persen dengan target 54,71 dan capaian 49,2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) mencapai 140,3 persen dengan target 18,94 dan capaian 13,5, Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) mencapai 106,38 persen dengan target 35 kelahiran per 1000 WUS 15-17 dan capaian 32,9.
Kemudian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) mencapai 99,54 persen dengan target 62,44 dan capaian 62,15, serta Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) mencapai 101,36 persen dengan target 22,1 dan capaian 22,4.
Baca juga: BKKBN Malut edukasi remaja soal anemia untuk cegah stunting
Nopian Andusti juga menyinggung data prevalensi stunting di Maluku Utara berdasarkan hasil SSGI Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dari 27,5 persen menjadi 26,1 persen, dan berdasarkan data SKI tahun 2023 angka stunting Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 2,4 persen menjadi 23,7 persen.
Kendati demikian, dirinya mengapresiasi Malut bahwa dua tahun berturut-turut dari tahun 2022 sampai 2023 memiliki serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi yaitu di atas 95 persen.
Akan tetapi, tidak kalah penting adalah kualitas dari serapan DAK itu sendiri, artinya akuntabilitas belanja terjamin dan bisa berguna bagi masyarakat luas.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin berharap melalui kegiatan Rakerda Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2024 itu dapat menjadi momentum sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan untuk mampu menciptakan SDM yang unggul dan mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Maluku Utara.
Baca juga: BKKBN Malut gelar pelatihan fasilitator percepatan penurunan stunting
Sebab, di tengah-tengah kegiatan Rakerda ini, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (Perkin) dengan 10 OPD KB se-Maluku Utara, serta penyerahan penghargaan Peserta KB Baru Tubektomi Terbanyak tahun 2023 Kabupaten Pulau Morotai.
Kemudian peserta KB Baru IUD terbanyak tahun 2023 Kota Tidore Kepulauan, Juara 1 Kampung KB Goal Kabupaten Halmahera Barat, Juara 2 Kampung KB Gammarasai Kota Ternate, dan Juara 3 Kampung KB Majiko Daloha Kabupaten Pulau Morotai.
Hadir pada kegiatan itu Kepala BPKAD kabupaten/jota se-Malut, Kepala OPD KB kabupaten/kota se-Malut, Kepala Bidang KB Dinas KB Kabupaten/Kota se-Malut, Koordinator Lapangan Penyuluh KB kabupaten/kota se-Maluku Utara, Satgas Stunting Provinsi Malut, serta Pejabat Fungsional Madya dan Muda di lingkup Perwakilan BKKBN Provinsi Malut.
Baca juga: BKKBN Malut perkuat implementasi kampung KB di kawasan pesisir
