Ambon, 26/8 (Antara Maluku) - Presidium Kaukus Perempuan Parlamen Indonesia, Kanjeng Ratu Hemas menilai keberadaan Undang-Undang Pemilu saat ini belum bisa dikatakan adil.
"UU Pemilu masih belum bisa dirasakan adil. Bukan hanya terhadap perempuan saja, tetapi UU ini juga sebetulnya harus diselesaikan secepatnya oleh KPU, di mana mereka harus bisa memperbaikinya," kata Kanjeng Ratu Hemas di Ambon, Jumat.
Menurut dia, pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum 2019 akan sangat berat karena dilakukan secara bersamaan antara pemilihan presiden dan legislatif baik DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi serta kabupaten dan kota.
Ini akan menjadi lebih berat karena sistem elektronik dalam Pemilu dua periode sebelumnya tidak bisa memberikan rasa adil kepada mereka yang ingin menjadi anggota legislatif maupun Presiden
"Jadi saya kira ini perlu ada UU Pemilu secepatnya karena sampai sekarang belum bisa diselesaikan oleh KPU, jadi kita tentu bekerjasama dengan Bawaslu supaya UU ini bisa tuntas paling lambat 2017 sudah harus siap," tandasnya.
Kemudian pada 2017 juga ada pemilihan umum kepala daerah serentak, sehingga kalau UU Pemilu bisa diselesaikan pada 2016 agar untuk digunakan 2017.
Jadi revisi UU Pemilu sangat diperlukan, di mana salah satu yang ditawarkan adalah mengenai kodifikasi UU Pemilu.
Kaukus Perempuan Parlamen juga telah menemui masyarakat sipil seperti kemitraan dan sekretariat bersama kodifikasi untuk membahas persoalan ini yang intinya membutuhkan hukum pemilu yang tidak gamang diubah-ubah.
Data Puskapol Universitas Indonesia menyebutkan, jika melihat hasil Pemilu 2014 secara umum di DPR dan DPD RI serta DPRD provinsi, tingkat keterwakilan perempuan mengalami penurunan, kecuali untuk DPRD kabupaten dan kota yang naik pada angka dua persen.
Untuk daerah Maluku yang sebelumnya mencapai 31 persen dan menjadi provinsi dengan keterwakilan perempuan tertinggi di parlamene, maka saat ini mengalami penurunan menjadi 26,67 persen sesuai hasil Pemilu 2014.
"Parpol yang lebih bertanguggjawab dalam melahirkan kader terbaiknya juga diharapkan lebih berpihak pada keterwakilan perempuan di legislatif," kata Kanjeng Ratu Hemas.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"UU Pemilu masih belum bisa dirasakan adil. Bukan hanya terhadap perempuan saja, tetapi UU ini juga sebetulnya harus diselesaikan secepatnya oleh KPU, di mana mereka harus bisa memperbaikinya," kata Kanjeng Ratu Hemas di Ambon, Jumat.
Menurut dia, pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum 2019 akan sangat berat karena dilakukan secara bersamaan antara pemilihan presiden dan legislatif baik DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi serta kabupaten dan kota.
Ini akan menjadi lebih berat karena sistem elektronik dalam Pemilu dua periode sebelumnya tidak bisa memberikan rasa adil kepada mereka yang ingin menjadi anggota legislatif maupun Presiden
"Jadi saya kira ini perlu ada UU Pemilu secepatnya karena sampai sekarang belum bisa diselesaikan oleh KPU, jadi kita tentu bekerjasama dengan Bawaslu supaya UU ini bisa tuntas paling lambat 2017 sudah harus siap," tandasnya.
Kemudian pada 2017 juga ada pemilihan umum kepala daerah serentak, sehingga kalau UU Pemilu bisa diselesaikan pada 2016 agar untuk digunakan 2017.
Jadi revisi UU Pemilu sangat diperlukan, di mana salah satu yang ditawarkan adalah mengenai kodifikasi UU Pemilu.
Kaukus Perempuan Parlamen juga telah menemui masyarakat sipil seperti kemitraan dan sekretariat bersama kodifikasi untuk membahas persoalan ini yang intinya membutuhkan hukum pemilu yang tidak gamang diubah-ubah.
Data Puskapol Universitas Indonesia menyebutkan, jika melihat hasil Pemilu 2014 secara umum di DPR dan DPD RI serta DPRD provinsi, tingkat keterwakilan perempuan mengalami penurunan, kecuali untuk DPRD kabupaten dan kota yang naik pada angka dua persen.
Untuk daerah Maluku yang sebelumnya mencapai 31 persen dan menjadi provinsi dengan keterwakilan perempuan tertinggi di parlamene, maka saat ini mengalami penurunan menjadi 26,67 persen sesuai hasil Pemilu 2014.
"Parpol yang lebih bertanguggjawab dalam melahirkan kader terbaiknya juga diharapkan lebih berpihak pada keterwakilan perempuan di legislatif," kata Kanjeng Ratu Hemas.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016