Saumlaki, 6/9 (Antara Maluku) - Rencana Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk membuka jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, Australia yang kini dalam tahapan kajian, perlu diiringi dengan penyiapan sejumlah infrastruktur penunjang Bandara Mathilda Batlayeri.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri Saumlaki, Chairul Humam mengatakan, jika ingin membuka jalur penerbangan Saumlaki-Darwin maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi faktual bandara itu, yang baru bisa melayani jenis pesawat ATR 72.
"Karena dari segi infrastruktur penunjang, Bandar udara Mathilda Batlayeri baru mencapai target kesiapan 80 persen," katanya di Saumlaki, Selasa.
Terkait kesiapan Garuda Indonesia untuk melayani rute penerbangan Saumlaki-Darwin, ia menyatakan maskapai penerbangan itu memiliki tingkat pengamanan yang membutuhkan standar tinggi persyaratan untuk mengoperasikan pesawat-pesawatnya.
"Karena itu, kondisi di lapangan harus diperhatikan," katanya.
Chairul juga menyatakan, selain masalah SDM, ada sejumlah hal yang perlu disiapkan, di antaranya alat X-Ray, fasilitas penunjang keamanan, penambahan ruang tunggu khusus penumpang internasional, navigasi, sarana pengisian bahan bakar (Aftur), dan kantor serta fasilitas penunjang urusan bea cukai dan keimigrasian.
"Kalau soal SDM itu kita bisa minta dukungan pemerintah daerah, tetapi dari sisi pembangunan, kami belum bisa berbuat banyak. Saat ini kami masih fokus untuk pembangunan sisi udara berdasarkan arahan dari pemerintah pusat, dan saat ini pun kami belum terima pengajuan sloft time untuk penerbangan internasional," ujarnya.
Dia juga mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi resmi tentang kepastian dibukanya jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, meskipun telah beredar informasi melalui media massa.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat, J.Huwae mengatakan, untuk membenahi sejumlah kekurangan terkait rencana dibukanya jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, Pemkab MTB dan Pemprov Maluku telah melakukan berbagai hal, termasuk menyurati kantor Imigrasi untuk membuka kantor cabang di Saumlaki.
Selain itu, menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM terkait permohonan pembukaan jalur penerbangan Darwin-Saumlaki-Ambon.
"Berdasarkan koordinasi dengan General Manager Garuda Indonesia wilayah Maluku, maskapai itu masih melakukan kajian, dimana salah satu persyaratan yang perlu diajukan oleh Pemkab MTB adalah data traffic penerbangan," katanya.
J. Huwae berharap usulan pembukaan kantor cabang Imigrasi, bea dan cukai secepatnya bisa terjawab, sehingga dapat memastikan proses usulan dibukanya jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, serta penyiapan infrastruktur lain di bandara.
Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki saat ini memiliki panjang landasan pacu 1.641 meter dengan lebar 30 meter. Apron bandara berukuran 152 x 90 meter dengan satu taxiway (jalan penghubung landasan pacu dan pelataran pesawat).
Tahun ini, perpanjangan landasan pacu hingga mencapai 2 kilometer sedang dilakukan dan ditargetkan rampung pada Desember 2016.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri Saumlaki, Chairul Humam mengatakan, jika ingin membuka jalur penerbangan Saumlaki-Darwin maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi faktual bandara itu, yang baru bisa melayani jenis pesawat ATR 72.
"Karena dari segi infrastruktur penunjang, Bandar udara Mathilda Batlayeri baru mencapai target kesiapan 80 persen," katanya di Saumlaki, Selasa.
Terkait kesiapan Garuda Indonesia untuk melayani rute penerbangan Saumlaki-Darwin, ia menyatakan maskapai penerbangan itu memiliki tingkat pengamanan yang membutuhkan standar tinggi persyaratan untuk mengoperasikan pesawat-pesawatnya.
"Karena itu, kondisi di lapangan harus diperhatikan," katanya.
Chairul juga menyatakan, selain masalah SDM, ada sejumlah hal yang perlu disiapkan, di antaranya alat X-Ray, fasilitas penunjang keamanan, penambahan ruang tunggu khusus penumpang internasional, navigasi, sarana pengisian bahan bakar (Aftur), dan kantor serta fasilitas penunjang urusan bea cukai dan keimigrasian.
"Kalau soal SDM itu kita bisa minta dukungan pemerintah daerah, tetapi dari sisi pembangunan, kami belum bisa berbuat banyak. Saat ini kami masih fokus untuk pembangunan sisi udara berdasarkan arahan dari pemerintah pusat, dan saat ini pun kami belum terima pengajuan sloft time untuk penerbangan internasional," ujarnya.
Dia juga mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi resmi tentang kepastian dibukanya jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, meskipun telah beredar informasi melalui media massa.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat, J.Huwae mengatakan, untuk membenahi sejumlah kekurangan terkait rencana dibukanya jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, Pemkab MTB dan Pemprov Maluku telah melakukan berbagai hal, termasuk menyurati kantor Imigrasi untuk membuka kantor cabang di Saumlaki.
Selain itu, menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM terkait permohonan pembukaan jalur penerbangan Darwin-Saumlaki-Ambon.
"Berdasarkan koordinasi dengan General Manager Garuda Indonesia wilayah Maluku, maskapai itu masih melakukan kajian, dimana salah satu persyaratan yang perlu diajukan oleh Pemkab MTB adalah data traffic penerbangan," katanya.
J. Huwae berharap usulan pembukaan kantor cabang Imigrasi, bea dan cukai secepatnya bisa terjawab, sehingga dapat memastikan proses usulan dibukanya jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, serta penyiapan infrastruktur lain di bandara.
Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki saat ini memiliki panjang landasan pacu 1.641 meter dengan lebar 30 meter. Apron bandara berukuran 152 x 90 meter dengan satu taxiway (jalan penghubung landasan pacu dan pelataran pesawat).
Tahun ini, perpanjangan landasan pacu hingga mencapai 2 kilometer sedang dilakukan dan ditargetkan rampung pada Desember 2016.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016