Saumlaki, 24/9 (Antara Maluku) - Angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) pada 2016 diproyeksikan sebesar 27,13 persen, atau naik 0,65 persen dari proyeksi tahun 2014 yang sebesar 26,48 persen.
"Kenaikan sebesar 0,65 persen ini karena sampai dengan semester pertama realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagian desa belum dapat mencairkan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa," kata Pelaksana Tugas Skretaris Daerah Maluku Tenggara Barat, Piet Rangkoratat di Saumlaki, Sabtu.
Selain itu, sebagian besar kegiatan fisik dan pemberdayaan ekonomi belum bisa dilaksanakan, dan belum ada mekanisme pasar yang dapat menampung hasil pertanian masyarakat dan menaikkan harga produksi pertanian.
Ia mengakui masalah meningkatnya proyeksi angka kemiskinan itu termasuk salah satu materi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS) tahun 2016 antara pemerintah daerah dengan DPRD Maluku Tenggara Barat.
Menurut Piet, Pemkab MTB mengakui kenaikan angka kemiskinan itu juga disebabkan faktor internal birokrasi, seperti belum adanya rencana bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menjalankan program pemberdayaan, juga tidak akuratnya data rekaman atau catatan tentang sumber daya alam dan bahan baku yang dibawa ke luar daerah.
Mengenai laju pertumbuhan ekonomi, ia mengatakan ada penurunan dari proyeksi pada APBD 2016 sebesar 6,51 persen menjadi 6,22 persen pada APBDP 2016.
Proyeksi menurun itu didasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2015 mengecewakan, dengan proyeksi sebesar 2,6 persen menjadi 2,4 persen. Sedangkan pada 2016 diproyeksikan sebesar 3,0 persen, dimana pelambatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang," katanya.
"Di Maluku Tenggara Barat, terjadi pelambatan pada produksi pertanian sebagai sektor potensial. Misalnya, turunnya produksi rumput laut akibat hama yang berkepanjangan, tidak ada varietas baru dan turunnya harga di tingkat pasar mempengaruhi lesunya produksi di tingkat pembudidaya," katanya.
"Faktor determinan (penentu) lainnya yang membuat laju pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas adalah terjadinya perubahan sektor basis, yakni dari sektor pertanian beralih ke sektor administrasi pemerintah dan konstruksi," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Kenaikan sebesar 0,65 persen ini karena sampai dengan semester pertama realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagian desa belum dapat mencairkan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa," kata Pelaksana Tugas Skretaris Daerah Maluku Tenggara Barat, Piet Rangkoratat di Saumlaki, Sabtu.
Selain itu, sebagian besar kegiatan fisik dan pemberdayaan ekonomi belum bisa dilaksanakan, dan belum ada mekanisme pasar yang dapat menampung hasil pertanian masyarakat dan menaikkan harga produksi pertanian.
Ia mengakui masalah meningkatnya proyeksi angka kemiskinan itu termasuk salah satu materi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS) tahun 2016 antara pemerintah daerah dengan DPRD Maluku Tenggara Barat.
Menurut Piet, Pemkab MTB mengakui kenaikan angka kemiskinan itu juga disebabkan faktor internal birokrasi, seperti belum adanya rencana bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menjalankan program pemberdayaan, juga tidak akuratnya data rekaman atau catatan tentang sumber daya alam dan bahan baku yang dibawa ke luar daerah.
Mengenai laju pertumbuhan ekonomi, ia mengatakan ada penurunan dari proyeksi pada APBD 2016 sebesar 6,51 persen menjadi 6,22 persen pada APBDP 2016.
Proyeksi menurun itu didasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2015 mengecewakan, dengan proyeksi sebesar 2,6 persen menjadi 2,4 persen. Sedangkan pada 2016 diproyeksikan sebesar 3,0 persen, dimana pelambatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang," katanya.
"Di Maluku Tenggara Barat, terjadi pelambatan pada produksi pertanian sebagai sektor potensial. Misalnya, turunnya produksi rumput laut akibat hama yang berkepanjangan, tidak ada varietas baru dan turunnya harga di tingkat pasar mempengaruhi lesunya produksi di tingkat pembudidaya," katanya.
"Faktor determinan (penentu) lainnya yang membuat laju pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas adalah terjadinya perubahan sektor basis, yakni dari sektor pertanian beralih ke sektor administrasi pemerintah dan konstruksi," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016