Tiakur, Maluku, 11/10 (Antara) - Gubernur Maluku, Said Assagaff mengancam akan mencopot pejabat Eselon III yang tidak menghadiri Rapat Kerja (Raker) Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2016 yang dipusatkan di Tiakur, ibu kota kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
"Saya sudah memerintahkan Sekda Hamin Bin Tahir untuk mendata Kepala Dinas, Badan dan biro maupun Kepala Seksi Perencanaan yang masih berada di Ambon dan tidak menghadiri Raker di MBD. Saya kembali ke Ambon dan langsung melakukan pergantian," katanya saat membuka Raker di Tiakur, Selasa.
Said menilai para Kepala Dinas, badan, biro dan kasi perencanaan tidak menghadiri Raker, karena tidak patuh terhadap perintah dan kebijakan pimpinan sehingga perlu ditertibkan.
"Mereka di non job saja sementara waktu. Ini bagian dari pembinaan kepada mereka sehingga taat terhadap aturan dan kebijakan pimpinan," ujarnya.
Gubernur menegaskan, kebijakan melakukan Raker di luar kota Ambon dan dipusatkan di kabupaten, adalah untuk mendengar secara langsung berbagai keluhan serta mendata berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di kabupaten/kota.
"Jadi ini (Raker) tidak sekedar untuk jalan-jalan. Jangan ada yang masa bodoh. Ini penting untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi riil ddi aerah," katanya.
Selaku Kepala Daerah, lanjutanya, dia mau datang ke Tiakur untuk memimpin langsung Raker tersebut, walau pun harus berlayar dengan kondisi gelombang 3 - 4 meter hanya untuk mendengar aspirasi pemerintah dan masyarakat MBD.
"Banyak pejabat yang mabuk laut. Bahkan ada yang harus dirujuk ke rumah sakit karena lemas saat tiba di Tiakur, hanya karena ingin mendengar jeritan dan suara masyarakat di MBD, makanya datang sendiri. Jadi pejabat yang tidak patuh harus diberi pelajaran," ujar Gubernur.
Dia mengemukakan, Raker tingkat provinsi yang sudah digelar di luar kota Ambon sebanyak empat kali, semata-mata untuk mendapatkan data riil tentang kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta mempertimbangkan masalah kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak hanya dirancang di belakang meja.
"Jadi kepala dinas, biro dan badan yang hadir tolong mencatat program pembangunan yang perlu segera ditangani, terutama yang dijanjikan agar segera direalisasi pada tahun pertama setelah Raker," ujarnya.
Gubernur menyatakan, banyak menerima pesan singkat(sms) melalui telepon genggam tentang program pembangunan yang telah dijanjikannya saat Raker lain, tetapi hingga dua tahun tidak direalisasikan oleh dinas-dinas.
"Karena itu jangan menganggap remeh kegiatan Raker yang digelar di luar daerah karena sangat strategis untuk percepatan pembangunan sesuai dengan prioritas kabupaten/kota maupun kebutuhan masyarakat," tandasnya.
Raker pemerintah provinsi Maluku yang berlangsung sehari di Tiakur, kabupaten MBD juga dihadiri Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Johozua Max Yoltuwu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Saya sudah memerintahkan Sekda Hamin Bin Tahir untuk mendata Kepala Dinas, Badan dan biro maupun Kepala Seksi Perencanaan yang masih berada di Ambon dan tidak menghadiri Raker di MBD. Saya kembali ke Ambon dan langsung melakukan pergantian," katanya saat membuka Raker di Tiakur, Selasa.
Said menilai para Kepala Dinas, badan, biro dan kasi perencanaan tidak menghadiri Raker, karena tidak patuh terhadap perintah dan kebijakan pimpinan sehingga perlu ditertibkan.
"Mereka di non job saja sementara waktu. Ini bagian dari pembinaan kepada mereka sehingga taat terhadap aturan dan kebijakan pimpinan," ujarnya.
Gubernur menegaskan, kebijakan melakukan Raker di luar kota Ambon dan dipusatkan di kabupaten, adalah untuk mendengar secara langsung berbagai keluhan serta mendata berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di kabupaten/kota.
"Jadi ini (Raker) tidak sekedar untuk jalan-jalan. Jangan ada yang masa bodoh. Ini penting untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi riil ddi aerah," katanya.
Selaku Kepala Daerah, lanjutanya, dia mau datang ke Tiakur untuk memimpin langsung Raker tersebut, walau pun harus berlayar dengan kondisi gelombang 3 - 4 meter hanya untuk mendengar aspirasi pemerintah dan masyarakat MBD.
"Banyak pejabat yang mabuk laut. Bahkan ada yang harus dirujuk ke rumah sakit karena lemas saat tiba di Tiakur, hanya karena ingin mendengar jeritan dan suara masyarakat di MBD, makanya datang sendiri. Jadi pejabat yang tidak patuh harus diberi pelajaran," ujar Gubernur.
Dia mengemukakan, Raker tingkat provinsi yang sudah digelar di luar kota Ambon sebanyak empat kali, semata-mata untuk mendapatkan data riil tentang kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta mempertimbangkan masalah kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak hanya dirancang di belakang meja.
"Jadi kepala dinas, biro dan badan yang hadir tolong mencatat program pembangunan yang perlu segera ditangani, terutama yang dijanjikan agar segera direalisasi pada tahun pertama setelah Raker," ujarnya.
Gubernur menyatakan, banyak menerima pesan singkat(sms) melalui telepon genggam tentang program pembangunan yang telah dijanjikannya saat Raker lain, tetapi hingga dua tahun tidak direalisasikan oleh dinas-dinas.
"Karena itu jangan menganggap remeh kegiatan Raker yang digelar di luar daerah karena sangat strategis untuk percepatan pembangunan sesuai dengan prioritas kabupaten/kota maupun kebutuhan masyarakat," tandasnya.
Raker pemerintah provinsi Maluku yang berlangsung sehari di Tiakur, kabupaten MBD juga dihadiri Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Johozua Max Yoltuwu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016