Ambon, 15/11 (Antara Maluku) - Penjabat Wali Kota Ambon Frans Johanis Papilaya berkomitmen menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan wali kota dan wakil wali 2017.
"Wujud komitmen tersebut diimplementasikan dalam sosialisasi netralitas ASN dalam pilkada 2017, sehingga ASN dapat memahami tugas dan tanggung jawab, katanya di Ambon, Selasa.
Menurut dia, netralitas ASN menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pilkada dengan menciptakan kondisi yang kondusif, serta memberikan pencerahan bagi masyarakat.
"Selaku Penjabat Wali kota tidak mempunyai kepentingan politik dengan pasangan calon mana pun, sehingga melalui kesempatan ini menginstruksikan seluruh ASN Pemkot Ambon untuk bersikap netral," ujar Frans.
Frans menyatakan, UU No 5 tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Begitu pula, Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN.
UU dan PP tersebut mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh atau intervensi semua golongan dan partai politik. Bagi ASN yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi.
"ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Apalagi terlibat sebagai tim sukses. Jika ada yang terlibat, akan diambil sikap tegas," katanya.
Tim pemantau ASN juga telah bertugas dan saat ini dalam tahapan pemeriksaan sejumlah ASN yang diduga terlibat dalam aktifitas politik salah satu pasangan calon.
Pihaknya juga banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait sejumlah ASN yang terlibat politik, di antaranya kepala sekolah.
Jika terbukti dan mengarah oknum ASN terlibat dalam politik praktis, maka yabng bersangkutan akan ditindak tegas dengan hukuman disiplin, sedang hingga berat, penundaan kenaikan pangkat, bahkan hukuman terberat yakni pemecatan sebagai ASN.
"Jangan coba-coba ada ASN yang terlibat dalam politik praktis. Jika sampai ada yang terlibat akan diberikan sanksi. Instruksi jelas agar netralitas ASN terjaga dengan baik karena saya tidak main-main dengan apa yang disampaikan," katanya.
Ia menambahkan, ASN juga diimbau untuk menyampaikan pesan di media sosial yang bersifat membangun, memberikan semangat, bukan bersifat provokatif, tetapi untuk menyampaikan pesan yang dapat menjaga keutuhan dan kesatuan nilai nilai orang basudara.
"Aktivitas politik itu bukan bagian kita, tugas kita adalah bekerja melayani masyarakat, karena keluhan masyarakat sekecil apapun merupakan tanggung jawab kita," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Wujud komitmen tersebut diimplementasikan dalam sosialisasi netralitas ASN dalam pilkada 2017, sehingga ASN dapat memahami tugas dan tanggung jawab, katanya di Ambon, Selasa.
Menurut dia, netralitas ASN menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pilkada dengan menciptakan kondisi yang kondusif, serta memberikan pencerahan bagi masyarakat.
"Selaku Penjabat Wali kota tidak mempunyai kepentingan politik dengan pasangan calon mana pun, sehingga melalui kesempatan ini menginstruksikan seluruh ASN Pemkot Ambon untuk bersikap netral," ujar Frans.
Frans menyatakan, UU No 5 tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Begitu pula, Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN.
UU dan PP tersebut mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh atau intervensi semua golongan dan partai politik. Bagi ASN yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi.
"ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Apalagi terlibat sebagai tim sukses. Jika ada yang terlibat, akan diambil sikap tegas," katanya.
Tim pemantau ASN juga telah bertugas dan saat ini dalam tahapan pemeriksaan sejumlah ASN yang diduga terlibat dalam aktifitas politik salah satu pasangan calon.
Pihaknya juga banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait sejumlah ASN yang terlibat politik, di antaranya kepala sekolah.
Jika terbukti dan mengarah oknum ASN terlibat dalam politik praktis, maka yabng bersangkutan akan ditindak tegas dengan hukuman disiplin, sedang hingga berat, penundaan kenaikan pangkat, bahkan hukuman terberat yakni pemecatan sebagai ASN.
"Jangan coba-coba ada ASN yang terlibat dalam politik praktis. Jika sampai ada yang terlibat akan diberikan sanksi. Instruksi jelas agar netralitas ASN terjaga dengan baik karena saya tidak main-main dengan apa yang disampaikan," katanya.
Ia menambahkan, ASN juga diimbau untuk menyampaikan pesan di media sosial yang bersifat membangun, memberikan semangat, bukan bersifat provokatif, tetapi untuk menyampaikan pesan yang dapat menjaga keutuhan dan kesatuan nilai nilai orang basudara.
"Aktivitas politik itu bukan bagian kita, tugas kita adalah bekerja melayani masyarakat, karena keluhan masyarakat sekecil apapun merupakan tanggung jawab kita," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016