Ambon, 19/11 (Antara Maluku) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassonna H Laoly mengatakan dalam waktu dekat akan ada pos Imigrasi yang ditempatkan di Saumlaki, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Sekaligus bisa menjawab permintaan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua yang menginginkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka Kantor Imigrasi di Saumlaki, katanya di Ambon Sabtu.
"Terus terang saya mau katakan bahwa Kemenkum dan HAM kekurangan tenaga Imigrasi yang akan ditempatkan di Saumlaki dan sekaligus membantu kegiatan pariwisata yang ada di sana," ujarnya.
Dia mengatakan, dalam acara tatap muka dengan dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Sabtu pagi tadi, sempat menandatangani nota kesepahaman (MOU) yang merupakan hibah dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk pembangunan Kantor Imigrasi dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).
"Selain itu juga penandatangan nota kesepahaman hibah dari Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan (Lapas), kemudian MOU dengan Universitas Kristen Indonesia Maluku (Ukim) Ambon tentang penelitian dan pengabdian masyarakat," ujarnya.
Selain itu, ada juga MOU dengan Ombudsman tentang pelayanan publik, kemudian penandatanganan MOU dengan komnas HAM tentang penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM.
Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua pada jamuan makan malam dengan Menteri Hukum dan HAM RI Yassonna H Laoly di kediamannya di Ambon, Jumat (18/11) malam meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka Kantor Imigrasi di Saumlaki, Barat, guna mendukung kerja sama antara daerah setempat dengan Darwin, Australia.
"Saya meminta kalau boleh dalam waktu dekat ini membuka Kantor Imigrasi di Saumlaki guna ditingkatkan dalam rangka melayani wisatawan yang berkunjung langsung ke daerah itu," ujarnya.
Ia menjelaskan pentingnya pembukaan Kantor Imigrasi di Saumlaki karena pada Desember akan dibuka hubungan antara Darwin dan Saumlaki.
"Pihak mereka sudah bersedia tetapi mereka minta perlu ada Kantor Imigrasi di Saumlaki. Karena itu, saya minta secara resmi kepada Bapak Menteri, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan atas nama rakyat Maluku," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Sekaligus bisa menjawab permintaan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua yang menginginkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka Kantor Imigrasi di Saumlaki, katanya di Ambon Sabtu.
"Terus terang saya mau katakan bahwa Kemenkum dan HAM kekurangan tenaga Imigrasi yang akan ditempatkan di Saumlaki dan sekaligus membantu kegiatan pariwisata yang ada di sana," ujarnya.
Dia mengatakan, dalam acara tatap muka dengan dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Sabtu pagi tadi, sempat menandatangani nota kesepahaman (MOU) yang merupakan hibah dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk pembangunan Kantor Imigrasi dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).
"Selain itu juga penandatangan nota kesepahaman hibah dari Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan (Lapas), kemudian MOU dengan Universitas Kristen Indonesia Maluku (Ukim) Ambon tentang penelitian dan pengabdian masyarakat," ujarnya.
Selain itu, ada juga MOU dengan Ombudsman tentang pelayanan publik, kemudian penandatanganan MOU dengan komnas HAM tentang penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM.
Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua pada jamuan makan malam dengan Menteri Hukum dan HAM RI Yassonna H Laoly di kediamannya di Ambon, Jumat (18/11) malam meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka Kantor Imigrasi di Saumlaki, Barat, guna mendukung kerja sama antara daerah setempat dengan Darwin, Australia.
"Saya meminta kalau boleh dalam waktu dekat ini membuka Kantor Imigrasi di Saumlaki guna ditingkatkan dalam rangka melayani wisatawan yang berkunjung langsung ke daerah itu," ujarnya.
Ia menjelaskan pentingnya pembukaan Kantor Imigrasi di Saumlaki karena pada Desember akan dibuka hubungan antara Darwin dan Saumlaki.
"Pihak mereka sudah bersedia tetapi mereka minta perlu ada Kantor Imigrasi di Saumlaki. Karena itu, saya minta secara resmi kepada Bapak Menteri, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan atas nama rakyat Maluku," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016