Ambon (ANTARA) - Polda Maluku bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku berkomitmen memperkuat pengawasan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan dengan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Doni Alfisyahrin dan Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku Ricky Dwi Biantoro, di Mapolda Maluku, di Ambon, Selasa.
"Tegakkan aturan, tetapi jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Sosialisasi kepada masyarakat harus diutamakan agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dengan baik," kata Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan.
Ia menegaskan bahwa sinergisitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemantauan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Maluku, khususnya dalam hal izin tinggal dan aktivitas ekonomi yang berpotensi melanggar aturan keimigrasian.
“Kami akan meningkatkan patroli dan razia bersama untuk memastikan tidak ada pelanggaran keimigrasian, termasuk dugaan perdagangan manusia dan penyalahgunaan izin tinggal,” ujarnya.
Kapolda Maluku juga menyatakan pihaknya terus mendukung Kanwil Imigrasi dan menyarankan agar dapat berkoordinasi dengan Direktorat Polairud Polda Maluku guna memperkuat sistem pengawasan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Doni Alfisyahrin menyampaikan bahwa dalam tiga pekan pertama bertugas di Maluku, pihaknya telah mengidentifikasi permasalahan terkait keberadaan anak buah kapal (ABK) asing dengan identitas ilegal.
Selain itu, pihaknya berencana membangun pos imigrasi di beberapa daerah strategis untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian karenat Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan jalur perairan yang luas dan rawan penyelundupan.
“Kami juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar turut serta dalam melaporkan keberadaan WNA yang mencurigakan di lingkungan mereka,” katanya.
Menurut dia, sinergisitas antara Polda Maluku, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap wilayah perbatasan, penegakan aturan keimigrasian, serta pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
"Dengan koordinasi yang baik antar instansi, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku," ucapnya.
