Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menargetkan swasembada telur melalui program pengembangan ayam petelur dan ayam daging dalam mendukung sektor ekonomi di daerah itu.
"Saat ini, Pemprov Malut targetkan dalam tahun 2025 ini siapkan infrastruktur yang memadai, agar di tahun 2026 ditargetkan menuju swasembada telur agar masyarakat di Malut bisa membeli telur dengan harga Rp1.500 per butir," kata Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos saat dihubungi di Ternate, Minggu.
Harga telur di Malut saat ini berkisar Rp2.000 hingga Rp2.500 per butir dan biasanya didatangkan dari Surabaya menggunakan kapal laut.
Untuk itu, kata Sherly, Pemprov Malut menargetkan swasembada telur dengan bekerjasama dengan Universitas Khairun bersama swasta untuk menyiapkan program pembibitan ayam petelur.
Sedangkan untuk pakan, menurut dia, pemprov bekerjasama dengan swasta untuk menyediakan 2.000 hektare (ha) lahan jagung yang dijadikan sebagai pakan ayam petelur.
Kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan RPJMD 2025–2029 yang mengusung lima agenda besar, yaitu transformasi digital, pemerataan pendidikan, manajemen talenta ASN, penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan produktivitas pertanian sangat penting, kata Sherly, menegaskan.
Ia juga menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan, terutama dalam konteks pengembangan wilayah kepulauan. Oleh karena itu, peran aktif Polda Maluku Utara dalam menjaga kondusivitas wilayah sangat strategis dan diharapkan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan daerah.
Sementara itu, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Malut Willy Indra Yunan mengatakan sertifikat kesehatan dari daerah asal diperlukan untuk memastikan komoditas telur maupun hewan ternak dilalulintaskan dalam kondisi sehat.
"Tindakan tegas ini menunjukkan komitmen Karantina Maluku Utara dalam menjaga keamanan pangan dan mencegah penyebaran penyakit hewan antarwilayah. Diharapkan dengan adanya tindakan ini pengguna jasa karantina maupun masyarakat dapat lebih tertib administrasi," ujar dia.
