Ternate, 26/12 (Antara Maluku) - DPRD Kota Ternate, Maluku Utara memandang lelang jabatan di Pemkot setempat harus menjaring para pejabat yang berkompeten, memiliki integritas dan jujur dalam mengisi formasi yang dibutuhkan.
"Lelang jabatan tersebut harus sesuai prosedur sehingga pejabat yang lolos nanti kompetensinya tidak diragukan sehingga memiliki SKPD yang profesional dan menguasai bidang dipimpinnya," kata anggota DPRD Kota Ternate, Yamin Rusly, di Ternate, Senin.
Dia mengemukakan, jika merujuk pada Permen PAN RB No. 13 tahun 2014 dikatakan bahwa pengisian jabatan pimpinan tertinggi Pratama harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif di jajaran PNS.
"Setiap PNS mempunyai peluang yang sama menduduki jabatan pimpinan tertinggi pratama, sehingga pada prinsipnya DPRD mengapresiasi langkah Pemkot Ternate dengan membuka lowongan pengisian formasi SKPD melalui media massa," ujar Yamin.
Dia mengatakan hal itu, terkait dengan masih sepi pendaftaran calon pejabat eselon II yang mendudukui jabatan Kepala SKPD tercatat 10 formasi jabatan tinggi pratama yang dilelang belum seorang pun yang mendaftar.
Bahkan, dari data di panitia seleksi (Pansel) tercatat 10 orang pejabat yang sudah mengambil formulir, ternyata hingga hari ketiga, belum seorang pun yang memasukan berkas. Ini menunjukkan masih ada keragu-raguan dikalangan para pejabat tersebut.
Menurut Yamin, selain kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, maka seleksi jabatan pimpinan tertinggi pratama juga harus melihat rekam jejak calon maupun integritas yang bersangkutan karena dibutuhkan dalam menata birokrasi yang profesional.
"Jadi mekanisme tersebut harus dilakukan sungguh-sungguh serta transparan kepada publik sehingga lelang jabatan menelorkan para pejabat yang berkompeten, memiliki integritas dan jujur dalam mengisi jabatan yang ada serta bukan karena kedekatan dengan Wali Kota," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Lelang jabatan tersebut harus sesuai prosedur sehingga pejabat yang lolos nanti kompetensinya tidak diragukan sehingga memiliki SKPD yang profesional dan menguasai bidang dipimpinnya," kata anggota DPRD Kota Ternate, Yamin Rusly, di Ternate, Senin.
Dia mengemukakan, jika merujuk pada Permen PAN RB No. 13 tahun 2014 dikatakan bahwa pengisian jabatan pimpinan tertinggi Pratama harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif di jajaran PNS.
"Setiap PNS mempunyai peluang yang sama menduduki jabatan pimpinan tertinggi pratama, sehingga pada prinsipnya DPRD mengapresiasi langkah Pemkot Ternate dengan membuka lowongan pengisian formasi SKPD melalui media massa," ujar Yamin.
Dia mengatakan hal itu, terkait dengan masih sepi pendaftaran calon pejabat eselon II yang mendudukui jabatan Kepala SKPD tercatat 10 formasi jabatan tinggi pratama yang dilelang belum seorang pun yang mendaftar.
Bahkan, dari data di panitia seleksi (Pansel) tercatat 10 orang pejabat yang sudah mengambil formulir, ternyata hingga hari ketiga, belum seorang pun yang memasukan berkas. Ini menunjukkan masih ada keragu-raguan dikalangan para pejabat tersebut.
Menurut Yamin, selain kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, maka seleksi jabatan pimpinan tertinggi pratama juga harus melihat rekam jejak calon maupun integritas yang bersangkutan karena dibutuhkan dalam menata birokrasi yang profesional.
"Jadi mekanisme tersebut harus dilakukan sungguh-sungguh serta transparan kepada publik sehingga lelang jabatan menelorkan para pejabat yang berkompeten, memiliki integritas dan jujur dalam mengisi jabatan yang ada serta bukan karena kedekatan dengan Wali Kota," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016