Ambon, 26/1 (Antara Maluku) - Dinas Pendidikan Kota Ambon fokus pada peningkatan mutu guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, bersamaan alih kewenangan sekolah lanjutan tingkat SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemprov Maluku.
"Terhitung mulai tahun 2017 kewenangan guru SMA dan SMK dibawah pemprov, sehingga kita fokus untuk meningkatkan mutu guru SD dan SMP," kata Kepala dinas pendidikan setempat, Benny Kainaman, di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya fokus menyelengarakan program yang berhubungan dengan pendidikan nasional seperti peningkatan kompetensi guru, agar mutu guru di Ambon semakin meningkat.
Masalah yang terjadi saat ini, guru di kota Ambon dari kompetensi dan daya saing masih rendah, terbukti dari tes ujian kompetensi guru (UKG) tahun 2012 dan 2013 provinsi Maluku menempati urutan ke 32 dari 33 provinsi di Indonesia.
Hasil analisa lanjutnya ternyata masih terdapat kekurangan SDM guru, sehingga harus dibuat berbagai program peningkatan kualitas guru dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme guru di kota Ambon.
"Salah satunya dengan memahami esensi dari Peraturan Menteri PAN-RB tentang jabatan fungsional guru dan angka kredit. Saya optimis mutu guru akan semakin membaik karena saat ini kita hanya menangani guru SD dan SMP," ujarnya.
Benny menjelaskan, sebanyak 1.418 Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan hasil inventarisasi Personel, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) telah dialihkan ke Pemprov Maluku. Proses pengalihan guru pegawai dan pengawas berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Dari 1.418 ASN terbagi menjadi guru SMA sebanyak 880 orang, SMK 387 orang, pegawai SMA 79, SMK 53 orang, pengawas SMA 12 orang dan pengawas SMK tujuh orang.
"Kedudukan guru, pegawai dan pengawas SMA dan SMK akan diserahkan untuk dikelola oleh Provinsi Maluku, sehingga kedepan kita hanya mengelola SD dan SMP, sedangkan manajemen, sarana dan prasarana maupun aset yang bergerak dan tak bergerak akan diserahkan kepada provinsi untuk dikelola termasuk 1.418 tenaga," katanya.
Diakuinya, pegawai Dinas Pendidikan bukan hanya guru tetapi staf tata usaha dan pengawas yang selama ini bernaung di kota Ambon juga akan dialihkan ke Provinsi Maluku.
Jumlah sekolah SMA swasta dan negeri di Kota Ambon sebanyak 33 sekolah, sedangkan SMK 13.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Terhitung mulai tahun 2017 kewenangan guru SMA dan SMK dibawah pemprov, sehingga kita fokus untuk meningkatkan mutu guru SD dan SMP," kata Kepala dinas pendidikan setempat, Benny Kainaman, di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya fokus menyelengarakan program yang berhubungan dengan pendidikan nasional seperti peningkatan kompetensi guru, agar mutu guru di Ambon semakin meningkat.
Masalah yang terjadi saat ini, guru di kota Ambon dari kompetensi dan daya saing masih rendah, terbukti dari tes ujian kompetensi guru (UKG) tahun 2012 dan 2013 provinsi Maluku menempati urutan ke 32 dari 33 provinsi di Indonesia.
Hasil analisa lanjutnya ternyata masih terdapat kekurangan SDM guru, sehingga harus dibuat berbagai program peningkatan kualitas guru dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme guru di kota Ambon.
"Salah satunya dengan memahami esensi dari Peraturan Menteri PAN-RB tentang jabatan fungsional guru dan angka kredit. Saya optimis mutu guru akan semakin membaik karena saat ini kita hanya menangani guru SD dan SMP," ujarnya.
Benny menjelaskan, sebanyak 1.418 Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan hasil inventarisasi Personel, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) telah dialihkan ke Pemprov Maluku. Proses pengalihan guru pegawai dan pengawas berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Dari 1.418 ASN terbagi menjadi guru SMA sebanyak 880 orang, SMK 387 orang, pegawai SMA 79, SMK 53 orang, pengawas SMA 12 orang dan pengawas SMK tujuh orang.
"Kedudukan guru, pegawai dan pengawas SMA dan SMK akan diserahkan untuk dikelola oleh Provinsi Maluku, sehingga kedepan kita hanya mengelola SD dan SMP, sedangkan manajemen, sarana dan prasarana maupun aset yang bergerak dan tak bergerak akan diserahkan kepada provinsi untuk dikelola termasuk 1.418 tenaga," katanya.
Diakuinya, pegawai Dinas Pendidikan bukan hanya guru tetapi staf tata usaha dan pengawas yang selama ini bernaung di kota Ambon juga akan dialihkan ke Provinsi Maluku.
Jumlah sekolah SMA swasta dan negeri di Kota Ambon sebanyak 33 sekolah, sedangkan SMK 13.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017