Ternate, 28/1 (Antara Maluku) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara menggandeng Kementeriam Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya.
"Kami telah menemui pihak Kemenkumham membahas sinergitas program dan kegiatan penanganan dan pengawasan penghuni Rutan dan Lapas karena kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang cukup tinggi," kata Kepala BNN Provinsi Malut Kombes Pol Richard M Nainggolan di Ternate, Minggu.
Menurut dia, kerjasama ini berupa pelaksanaan tes urine dan rehabilitasi bagi para pecandu di Lapas dan Rutan dan pemindahan tahanan di rutan milik BNNP ke Rutan kelas II B Ternate jika telah dilakukan penyidikan berhubung keterbatasan fasilitas dan prasarana pendukung lainnya di Rutan BNNP.
Dia menyatakan Provinsi Malut masuk dalam tingkat sedang untuk kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun kondisi geografis yang sulit menjadikan celah pintu masuk peredaran gelap narkoba, sementara lapas dan rutan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Bahkan, kata Richard, pertemuan ini juga membahas terkait tenaga kerja asing, yang kini banyak bekerja khususnya di bidang Pertambangan di Malut, dan menurut Kepala Kantor Imigrasi, pekerja tambang yang masuk di Malut terdata di Imigrasi.
"Untuk kegiatan Interdiksi (pencegatan dan pengawasan) khususnya di Bandara, BNNP tetap akan melibatkan pihak keimigrasian, pihak kami akan tetap berkoordinasi untuk kegiatan tersebut," kata Richard.
Pertemuan yang pertama dilaksanakan setelah menjabat Kepala BNNP ini menurut Richard sangat membantu BNN Provinsi Malut dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di provinsi seribu pulau ini.
BNN Provinsi Malut bersama Kemenkumham menindaklanjuti hasil Rakor Dilkumjakpol yang dilaksanakan Kanwil Kemenkuham Provinsi Malut pada Jumat, 27 Januari 2017 melakukan audiens dengan kepala BNNP Malut bersama para Kabid masing-masing bidang.
Pada pertemuan ini, Kakanwil Kemenkuham menyerahkan hasil Rakor Diklumjakpol yang dilaksanakan pada Desember 2016 lalu dan menyampaikan akan selalu berkoordinasi dengan BNNP dalam menindaklanjuti hasil Rakor tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kami telah menemui pihak Kemenkumham membahas sinergitas program dan kegiatan penanganan dan pengawasan penghuni Rutan dan Lapas karena kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang cukup tinggi," kata Kepala BNN Provinsi Malut Kombes Pol Richard M Nainggolan di Ternate, Minggu.
Menurut dia, kerjasama ini berupa pelaksanaan tes urine dan rehabilitasi bagi para pecandu di Lapas dan Rutan dan pemindahan tahanan di rutan milik BNNP ke Rutan kelas II B Ternate jika telah dilakukan penyidikan berhubung keterbatasan fasilitas dan prasarana pendukung lainnya di Rutan BNNP.
Dia menyatakan Provinsi Malut masuk dalam tingkat sedang untuk kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun kondisi geografis yang sulit menjadikan celah pintu masuk peredaran gelap narkoba, sementara lapas dan rutan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Bahkan, kata Richard, pertemuan ini juga membahas terkait tenaga kerja asing, yang kini banyak bekerja khususnya di bidang Pertambangan di Malut, dan menurut Kepala Kantor Imigrasi, pekerja tambang yang masuk di Malut terdata di Imigrasi.
"Untuk kegiatan Interdiksi (pencegatan dan pengawasan) khususnya di Bandara, BNNP tetap akan melibatkan pihak keimigrasian, pihak kami akan tetap berkoordinasi untuk kegiatan tersebut," kata Richard.
Pertemuan yang pertama dilaksanakan setelah menjabat Kepala BNNP ini menurut Richard sangat membantu BNN Provinsi Malut dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di provinsi seribu pulau ini.
BNN Provinsi Malut bersama Kemenkumham menindaklanjuti hasil Rakor Dilkumjakpol yang dilaksanakan Kanwil Kemenkuham Provinsi Malut pada Jumat, 27 Januari 2017 melakukan audiens dengan kepala BNNP Malut bersama para Kabid masing-masing bidang.
Pada pertemuan ini, Kakanwil Kemenkuham menyerahkan hasil Rakor Diklumjakpol yang dilaksanakan pada Desember 2016 lalu dan menyampaikan akan selalu berkoordinasi dengan BNNP dalam menindaklanjuti hasil Rakor tersebut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017