Ternate, 30/1 (Antara Maluku) - DPRD Maluku Utara (Malut) meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk memprioritaskan Kabupaten Pulau Morotai dalam program pembangunan dan revitalisasi pasar di wilayah perbatasan dan terdepan itu.
"Pasar di Kabupaten Pulau Morotai sangat terbatas, bahkan banyak wilayah kecamatan di daerah itu yang belum memiliki pasar, sehingga masyarakat jika ingin membeli kebutuhan pokok terpaksa hanya mengandalkan kios yang ada di wilayah mereka," kata Anggota Komisi III DPRD Malut Irfan Umasugi di Ternate, Senin.
Kementerian Koperasi dan UKM pada 2017 ini memprogramkan pembangunan dan revitalisasi pasar di daerah perbatasan dan terdepan, untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah atau dalam memasarkan berbagai komoditasnya.
Menurut Irfan Umasugi, terbatasnya pasar di Kabupaten Pulau Morotai terutama di wilayah kecamatan dan pelosok, tidak hanya menyulitkan masyarakat setempat dalam membeli kebutuhan pokok, tetapi juga ketika mereka akan menjual hasil pertanian atau hasil tangkapan ikan.
Masyarakat di wilayah itu terpaksa menjual komoditas pertanian atau hasil tangkapan ikan kepada tengkulak dengan harga yang sangat murah, karena kalau menjualnya ke pasar yang letaknya sangat jauh dari wilayah mereka, membutuhkan biaya angkut yang sangat mahal.
Irfan Umasugi mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM sebaiknya tidak hanya membangun atau merevitalisasi pasar di daerah perbatasan dan terluar, seperti di Kabupaten Pulau Morotai, tetapi juga harus membantu pendirian koperasi di setiap pasar itu.
Koperasi itu harus diarahkan sebagai agen distributor kebutuhan pokok sehingga harga kebutuhan di pasar itu dapat dikendalikan sekaligus bisa mencegah adanya permainan harga yang biasanya dilakukan para pedagang misalnya saat lebaran Idul Fitri atau Natal.
"Koperasi tersebut juga dimanfaatkan untuk menampung hasil pertanian masyarakat setempat untuk selanjutnya dijual kepada para pengusaha pengumpul, karena khusus di Morotai yang selama ini banyak berperan adalah para tengkulak karena koperasi seperti itu belum ada," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Pasar di Kabupaten Pulau Morotai sangat terbatas, bahkan banyak wilayah kecamatan di daerah itu yang belum memiliki pasar, sehingga masyarakat jika ingin membeli kebutuhan pokok terpaksa hanya mengandalkan kios yang ada di wilayah mereka," kata Anggota Komisi III DPRD Malut Irfan Umasugi di Ternate, Senin.
Kementerian Koperasi dan UKM pada 2017 ini memprogramkan pembangunan dan revitalisasi pasar di daerah perbatasan dan terdepan, untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah atau dalam memasarkan berbagai komoditasnya.
Menurut Irfan Umasugi, terbatasnya pasar di Kabupaten Pulau Morotai terutama di wilayah kecamatan dan pelosok, tidak hanya menyulitkan masyarakat setempat dalam membeli kebutuhan pokok, tetapi juga ketika mereka akan menjual hasil pertanian atau hasil tangkapan ikan.
Masyarakat di wilayah itu terpaksa menjual komoditas pertanian atau hasil tangkapan ikan kepada tengkulak dengan harga yang sangat murah, karena kalau menjualnya ke pasar yang letaknya sangat jauh dari wilayah mereka, membutuhkan biaya angkut yang sangat mahal.
Irfan Umasugi mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM sebaiknya tidak hanya membangun atau merevitalisasi pasar di daerah perbatasan dan terluar, seperti di Kabupaten Pulau Morotai, tetapi juga harus membantu pendirian koperasi di setiap pasar itu.
Koperasi itu harus diarahkan sebagai agen distributor kebutuhan pokok sehingga harga kebutuhan di pasar itu dapat dikendalikan sekaligus bisa mencegah adanya permainan harga yang biasanya dilakukan para pedagang misalnya saat lebaran Idul Fitri atau Natal.
"Koperasi tersebut juga dimanfaatkan untuk menampung hasil pertanian masyarakat setempat untuk selanjutnya dijual kepada para pengusaha pengumpul, karena khusus di Morotai yang selama ini banyak berperan adalah para tengkulak karena koperasi seperti itu belum ada," katanya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017