Ambon, 10/2 (Antara Maluku) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon melakukan penandatangan kesepakatan bersama tentang pengembangan model desa sejahtera mandiri.
Penandatangan MoU dilakukan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan rektor UKIM Ambon Corneles Alyona di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah menargetkan sebanyak 5.000 desa sejahtera mandiri di Indonesia tahun 2019. 5.000 desa sejahtera mandiri tersebut merupakan tugas sejumlah kementerian dan lembaga diantaranya kementerian kesehatan, pendidikan, dan Kemensos.
"Sejak dicanangkan kami mendapat target 100 desa, di tahun 2017 ini kami menambah lagi 20 desa sehingga total 120 desa sejahtera dan mandiri harus terwujud," katanya.
Menurut Khofifah, mewujudkan program tersebut pihaknya membangun kerjasama dengan sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia. Saat ini kerjasama telah dilakukan dengan 16 PT yakni Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon.
"UKIM merupakan PT ke 16 yang melakukan kerjasama pengembangan desa sejahtera mandiri, kami berharap akan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri," ujarnya.
Kerja sama dengan perguruan tinggi diimplementasikan saat mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sehingga dapat menyentuh langsung ke masyarakat dan kedepan pemerataan pembangunan tercapai.
"Nantinya mahasiswa melakukan berbagai program kegiatan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Hal ini sangat penting, mengingat mereka tidak sekadar membangun desa dan menjadikannya mandiri namun turut membangun negeri," tandasnya.
Khofifah mengatakan, mahasiswa juga dapat ikut membantu pemerintah melakukan penyisiran terhadap masyarakat miskin di desa tempatnya KKN. Dengan demikian, tidak ada masyarakat miskin yang tercecer yang tidak memperoleh bantuan sosial sebagaimana amanat nawacita.
Pihaknya berharap peleksanaan KKN difokuskan pada satu desa dan dilaksanakan secara terus menerus, minimal dua sampai tiga tahun hingga desa tersebut menjadi desa mandiri dan berdaya .
Penyisiran lanjutnya dilakukan secara berkala akan semakin mempercepat penanganan kemiskinan di daerah tersebut. Jika ada ada rumah warga yang tidak layak huni dilakukan program Rutilahu, atau jika ada lansia miskin dan penyandang disabilitas akan diberikan bantuan.
Ia menambahkan, desa menjadi sasaran utama karena angka kemiskinan di desa dua kali lipat lebih tinggi daripada di kota. Aksesibilitas terhadap layanan publik pun sangat minim.
"Prosentase penduduk miskin di desa mencapai 13,96 persen, sementara di Kota hanya 7,73 persen. Saya berharap langkah kerjasama yang dilakukan oleh UKIM bisa diikuti oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia," kata Khofifah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Penandatangan MoU dilakukan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan rektor UKIM Ambon Corneles Alyona di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah menargetkan sebanyak 5.000 desa sejahtera mandiri di Indonesia tahun 2019. 5.000 desa sejahtera mandiri tersebut merupakan tugas sejumlah kementerian dan lembaga diantaranya kementerian kesehatan, pendidikan, dan Kemensos.
"Sejak dicanangkan kami mendapat target 100 desa, di tahun 2017 ini kami menambah lagi 20 desa sehingga total 120 desa sejahtera dan mandiri harus terwujud," katanya.
Menurut Khofifah, mewujudkan program tersebut pihaknya membangun kerjasama dengan sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia. Saat ini kerjasama telah dilakukan dengan 16 PT yakni Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon.
"UKIM merupakan PT ke 16 yang melakukan kerjasama pengembangan desa sejahtera mandiri, kami berharap akan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri," ujarnya.
Kerja sama dengan perguruan tinggi diimplementasikan saat mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sehingga dapat menyentuh langsung ke masyarakat dan kedepan pemerataan pembangunan tercapai.
"Nantinya mahasiswa melakukan berbagai program kegiatan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Hal ini sangat penting, mengingat mereka tidak sekadar membangun desa dan menjadikannya mandiri namun turut membangun negeri," tandasnya.
Khofifah mengatakan, mahasiswa juga dapat ikut membantu pemerintah melakukan penyisiran terhadap masyarakat miskin di desa tempatnya KKN. Dengan demikian, tidak ada masyarakat miskin yang tercecer yang tidak memperoleh bantuan sosial sebagaimana amanat nawacita.
Pihaknya berharap peleksanaan KKN difokuskan pada satu desa dan dilaksanakan secara terus menerus, minimal dua sampai tiga tahun hingga desa tersebut menjadi desa mandiri dan berdaya .
Penyisiran lanjutnya dilakukan secara berkala akan semakin mempercepat penanganan kemiskinan di daerah tersebut. Jika ada ada rumah warga yang tidak layak huni dilakukan program Rutilahu, atau jika ada lansia miskin dan penyandang disabilitas akan diberikan bantuan.
Ia menambahkan, desa menjadi sasaran utama karena angka kemiskinan di desa dua kali lipat lebih tinggi daripada di kota. Aksesibilitas terhadap layanan publik pun sangat minim.
"Prosentase penduduk miskin di desa mencapai 13,96 persen, sementara di Kota hanya 7,73 persen. Saya berharap langkah kerjasama yang dilakukan oleh UKIM bisa diikuti oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia," kata Khofifah.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017