Ternate, 11/2 (Antara Maluku) - Ratusan Prajurit, PNS dan Persit Kodim 1501/Ternate, Maluku Utara (Malut) mengikuti penyuluhan mengenai netralitas TNI dalam Pilkada serta pelanggaran berat berupa asusila, disersi, dan narkoba.
"Pemateri memberikan penyuluhan yang intinya memberikan pengetahuan hukum kepada para Prajurit, PNS dan Persit, agar memberikan dampak yang positif bagi karakter setiap prajurit," kata Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Abd Razak Rangkuti di Ternate, Sabtu.
Dandim mengatakan, tim penyuluh yang terdiri dari Kapten Chk Wahyudi dan Lettu Chk Ayik Triandi dari Kumdam memberikan materi tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Penyuluhan diharapkan dapat mendorong prajurit menghindari kegiatan maupun aktivitas melanggar hukum.
Dalam kesempatan itu, para prajurit menanyakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari, termasuk netralitas TNI dalam Pilkada.
Dandim Abdul Razak Rangkuti mengungkapkan, kegiatan tersebut selain memberikan penyuluhan juga dapat menambah pengetahuan hukum khususnya bagi prajurit, agar mereka tidak ragu-ragu bertindak untuk menegakkan hukum yang berlaku.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Pemateri memberikan penyuluhan yang intinya memberikan pengetahuan hukum kepada para Prajurit, PNS dan Persit, agar memberikan dampak yang positif bagi karakter setiap prajurit," kata Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Abd Razak Rangkuti di Ternate, Sabtu.
Dandim mengatakan, tim penyuluh yang terdiri dari Kapten Chk Wahyudi dan Lettu Chk Ayik Triandi dari Kumdam memberikan materi tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Penyuluhan diharapkan dapat mendorong prajurit menghindari kegiatan maupun aktivitas melanggar hukum.
Dalam kesempatan itu, para prajurit menanyakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari, termasuk netralitas TNI dalam Pilkada.
Dandim Abdul Razak Rangkuti mengungkapkan, kegiatan tersebut selain memberikan penyuluhan juga dapat menambah pengetahuan hukum khususnya bagi prajurit, agar mereka tidak ragu-ragu bertindak untuk menegakkan hukum yang berlaku.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017