Ambon, 26/2 (Antara Maluku) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan ketidakadilan di dalam masyarakat juga disebabkan oleh kesenjangan sosial.
"Ketidakadilan juga disebabkan karena kesenjangan. Banyak hal yang telah dilakukan, memberikan kesehatan, klinik murah, dan lain-lain. Tapi itu tidak cukup untuk menutupi ketidakadilan. Harus ada langkah bersama untuk melakukan penegakan keadilan," kata JK dalam pidatonya pada penutupan Tanwir Muhammadiyah, di Ambon, Minggu.
Ia mengatakan ketidakadilan dalam konteks kedaulatan adalah masalah penting yang terjadi di seluruh dunia, bahkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat juga mempersoalkan antara satu persen menguasai 90 persen.
Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, meskipun telah menetapkan keadilan sosial sebagai falsafah bangsa yang tertuang dalam sila kelima Pancasila.
Indonesia, kata JK, sejak merdeka pada 1945, telah mengalami sedikitnya 15 kali konflik besar, 10 di antaranya disebabkan oleh ketidakadilan politik, ekonomi dan lainnya.
"Saya setuju dengan banyak pembicaraan, seperti Buya, bahwa Pancasila bukanlah hal yang tidak kita laksanakan, hanya sila kelima yang paling sulit dan paling telat kita laksanakan," katanya.
Menurut JK, untuk mewujudkan keadilan dan negara yang berkemajuan, selain kerja keras, yang dibutuhkan adalah semangat maju dan bekerja dengan penuh motivasi.
Semangat untuk bersama-sama maju juga dapat dilengkapi dengan pendidikan, kejujuran, dan juga dakwah yang baik.
Terkait itu, JK mengapresiasi Muhammadiyah yang telah mengangkat berbagai isu kemajuan bangsa dalam Tanwir yang digelar di Ambon, pada 24 - 26 Februari 2017.
"Kita semua harus bekerja keras untuk mendorong inovasi dan melibatkan ilmu dalam kerja. Keadilan dapat diciptakan dengan dukungan pemerintah, kita perlu afirmasi. Tanwir sebagai pedoman untuk mewujdukan keadilan. Muhammadiyah harus senantiasa membina masyarakat dan semangat untuk umat agar bisa maju bersama-sama," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Ketidakadilan juga disebabkan karena kesenjangan. Banyak hal yang telah dilakukan, memberikan kesehatan, klinik murah, dan lain-lain. Tapi itu tidak cukup untuk menutupi ketidakadilan. Harus ada langkah bersama untuk melakukan penegakan keadilan," kata JK dalam pidatonya pada penutupan Tanwir Muhammadiyah, di Ambon, Minggu.
Ia mengatakan ketidakadilan dalam konteks kedaulatan adalah masalah penting yang terjadi di seluruh dunia, bahkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat juga mempersoalkan antara satu persen menguasai 90 persen.
Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, meskipun telah menetapkan keadilan sosial sebagai falsafah bangsa yang tertuang dalam sila kelima Pancasila.
Indonesia, kata JK, sejak merdeka pada 1945, telah mengalami sedikitnya 15 kali konflik besar, 10 di antaranya disebabkan oleh ketidakadilan politik, ekonomi dan lainnya.
"Saya setuju dengan banyak pembicaraan, seperti Buya, bahwa Pancasila bukanlah hal yang tidak kita laksanakan, hanya sila kelima yang paling sulit dan paling telat kita laksanakan," katanya.
Menurut JK, untuk mewujudkan keadilan dan negara yang berkemajuan, selain kerja keras, yang dibutuhkan adalah semangat maju dan bekerja dengan penuh motivasi.
Semangat untuk bersama-sama maju juga dapat dilengkapi dengan pendidikan, kejujuran, dan juga dakwah yang baik.
Terkait itu, JK mengapresiasi Muhammadiyah yang telah mengangkat berbagai isu kemajuan bangsa dalam Tanwir yang digelar di Ambon, pada 24 - 26 Februari 2017.
"Kita semua harus bekerja keras untuk mendorong inovasi dan melibatkan ilmu dalam kerja. Keadilan dapat diciptakan dengan dukungan pemerintah, kita perlu afirmasi. Tanwir sebagai pedoman untuk mewujdukan keadilan. Muhammadiyah harus senantiasa membina masyarakat dan semangat untuk umat agar bisa maju bersama-sama," ucapnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017