Saumlaki, 12/3 (Antara Maluku) - INPEX, perusahaan migas asal Jepang, mendukung penuh upaya pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk meningkatkan produksi rumput laut di daerah itu.
"Sejak 2011, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang kami namai investasi sosial atau social investment, INPEX mulai melakukan sejumlah program dan salah satunya adalah pengembangan budi daya rumput laut khususnya di kecamatan Tanimbar Selatan," kata Senior Manager Communication and Relations INPEX, Usman Slamet di Saumlaki, Minggu.
Menurut dia, INPEX melihat peluang untuk menjadikan rumput laut sebagai "prime mover" ekonomi lokal masih sangat terbuka lebar, dan program tersebut dilakukan agar masyarakat setempat mendapatkan teknik pengembangan rumput laut yang lebih bagus dan efisien, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar lagi.
Pengembangan budi daya rumput laut di MTB itu sejalan dengan program pemerintah yang sejak tahun 2015 melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan intervensinya dengan melaksanakan program pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) serta program Kementerian Desa.
Program pemerintah tersebut menjadikan MTB sebagai lokasi program Aquaculture Estate dengan rumput laut sebagai komoditas unggulan.
"Pada tahun 2016-2017 ini, agar semakin memantapkan program pengembangan rumput laut INPEX dan semakin bersinergi dengan pemerintah, maka kami memutuskan menggandeng salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ternama yakni Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, yang dikenal juga sebagai implementing partner program Kementrian Kelautan dan Perikanan," kata Usman.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) adalah penghasil rumput laut terbesar ketiga di provinsi Maluku, setelah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Potensi itu bisa lebih besar lagi jika sejumlah tantangan strategis dapat teratasi.
Berdasarkan data pemerintah, produksi kering rumput laut di MTB terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai 10.714 ton dengan nilai Rp96 miliar pada 2015. Produksi ini dihasilkan oleh sekitar 3.663 rumah tangga budi daya atau sekitar 7.232 orang.
Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain rendahnya penguasaan teknis budi daya, harga jual dan keterbatasan pada akses pasar rumput laut, masalah kelembagaan kelompok, rendahnya kesadaran dan budaya berkelompok, hingga belum berkembangnya kegiatan pengolahanproduk rumput laut yang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Abdi Suhufan mengatakan tujuan jangka pendek program rumput laut INPEX tahun ini adalah merevitalisasi aktivitas budi daya, yang sejak akhir tahun 2015 mengalami kelesuan karena adanya wabah penyakit ice-ice dan anjloknya harga jual.
Tujuan lainnya, memfasilitasi pembentukan lembaga ekonomi desa (BUMdes), menciptakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang pro terhadap isu pesisir, serta mendorong keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemkab MTB agar lebih aktif memberikan asistensi dan dukungan bagi pembangun desa yang bercirikan pesisir dan laut.
"Kita harapkan tujuan ini akan terus berkembang sehingga dapat makin membantu masyarakat Maluku Tenggara Barat mengatasi tantangan dalam pengembangan rumput laut," katanya.
Sementara itu, Puri Minari, Land Acquisition and Social Performance Manager INPEX, menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan adalah memfasilitasi pembentukan tiga kelompok budidaya rumput laut dengan anggota hingga 100 orang.
Selain itu, merancang pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Lermatang, yang menjadi BUMDes pertama di MTB.
Berikutnya, pengadaan bibit rumput laut, fasilitasi sarana dan prasarana pendukung budi daya, memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa seperti RPJMdes, RKPDes dan APBDes tahun anggaran 2017.
"Kami juga mengadakan kontrak pembelian rumput laut antara petani dan pembeli, serta mengonsepkan pengolahan dan pemasaran rumput laut oleh BUMdes atau BUMD dan diakhiri dengan panen perdana rumput laut," katanya.
Puri lebih menyatakan INPEX juga sangat terbantu dengan adanya hubungan dan sinergitas yang baik antara perusahaan itu dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, KKP, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta Dinas Perikanan MTB.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Sejak 2011, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang kami namai investasi sosial atau social investment, INPEX mulai melakukan sejumlah program dan salah satunya adalah pengembangan budi daya rumput laut khususnya di kecamatan Tanimbar Selatan," kata Senior Manager Communication and Relations INPEX, Usman Slamet di Saumlaki, Minggu.
Menurut dia, INPEX melihat peluang untuk menjadikan rumput laut sebagai "prime mover" ekonomi lokal masih sangat terbuka lebar, dan program tersebut dilakukan agar masyarakat setempat mendapatkan teknik pengembangan rumput laut yang lebih bagus dan efisien, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar lagi.
Pengembangan budi daya rumput laut di MTB itu sejalan dengan program pemerintah yang sejak tahun 2015 melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan intervensinya dengan melaksanakan program pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) serta program Kementerian Desa.
Program pemerintah tersebut menjadikan MTB sebagai lokasi program Aquaculture Estate dengan rumput laut sebagai komoditas unggulan.
"Pada tahun 2016-2017 ini, agar semakin memantapkan program pengembangan rumput laut INPEX dan semakin bersinergi dengan pemerintah, maka kami memutuskan menggandeng salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ternama yakni Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, yang dikenal juga sebagai implementing partner program Kementrian Kelautan dan Perikanan," kata Usman.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) adalah penghasil rumput laut terbesar ketiga di provinsi Maluku, setelah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Potensi itu bisa lebih besar lagi jika sejumlah tantangan strategis dapat teratasi.
Berdasarkan data pemerintah, produksi kering rumput laut di MTB terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai 10.714 ton dengan nilai Rp96 miliar pada 2015. Produksi ini dihasilkan oleh sekitar 3.663 rumah tangga budi daya atau sekitar 7.232 orang.
Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain rendahnya penguasaan teknis budi daya, harga jual dan keterbatasan pada akses pasar rumput laut, masalah kelembagaan kelompok, rendahnya kesadaran dan budaya berkelompok, hingga belum berkembangnya kegiatan pengolahanproduk rumput laut yang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Abdi Suhufan mengatakan tujuan jangka pendek program rumput laut INPEX tahun ini adalah merevitalisasi aktivitas budi daya, yang sejak akhir tahun 2015 mengalami kelesuan karena adanya wabah penyakit ice-ice dan anjloknya harga jual.
Tujuan lainnya, memfasilitasi pembentukan lembaga ekonomi desa (BUMdes), menciptakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang pro terhadap isu pesisir, serta mendorong keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemkab MTB agar lebih aktif memberikan asistensi dan dukungan bagi pembangun desa yang bercirikan pesisir dan laut.
"Kita harapkan tujuan ini akan terus berkembang sehingga dapat makin membantu masyarakat Maluku Tenggara Barat mengatasi tantangan dalam pengembangan rumput laut," katanya.
Sementara itu, Puri Minari, Land Acquisition and Social Performance Manager INPEX, menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan adalah memfasilitasi pembentukan tiga kelompok budidaya rumput laut dengan anggota hingga 100 orang.
Selain itu, merancang pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Lermatang, yang menjadi BUMDes pertama di MTB.
Berikutnya, pengadaan bibit rumput laut, fasilitasi sarana dan prasarana pendukung budi daya, memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa seperti RPJMdes, RKPDes dan APBDes tahun anggaran 2017.
"Kami juga mengadakan kontrak pembelian rumput laut antara petani dan pembeli, serta mengonsepkan pengolahan dan pemasaran rumput laut oleh BUMdes atau BUMD dan diakhiri dengan panen perdana rumput laut," katanya.
Puri lebih menyatakan INPEX juga sangat terbantu dengan adanya hubungan dan sinergitas yang baik antara perusahaan itu dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, KKP, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta Dinas Perikanan MTB.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017