SKK Migas: Pemprov Maluku siapkan SDM untuk rekrutmen Inpex Masela

Ambon (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku menyarankan Pemerintah Daerah Maluku menyiapkan sumber daya manusia (SDM) bersertifikat untuk rekrutmen karyawan perusahaan pengelola hulu migas Blok Masela, Inpex Masela.

"Nanti 2021, 2022, 2023 mulai dilakukan rekrutmen tenaga-tenaga handal, ini harus disikapi dengan baik," kata Pjs Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku Galih W. Agusetiawan dalam diskusi panel pada Musyawarah Besar Ikatan Alumni Universitas Pattimura (Ikapatti) di Ambon, Kamis.

Diskusi panel tersebut membahas peluang dan tantangan membangun SDM Maluku terkait pengembangan Blok Masela, dan Ikapatti sebagai pusat pengembangan SDM.

Selain Galih W. Agusetiawan, sejumlah tokoh akademisi dan pemangku kepentingan dihadirkan sebagai pembicara, di antaranya Rektor Universitas Pattimura Prof M.J. Saptenno, Anggota DPR RI Mercy Barends, Kepala Bappeda Maluku Anton Lailossa.

Menurut Galih target proyek Inpex Masela seharusnya sudah mencapai persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tapi tertunda karena pandemi COVID-19.

Dalam tiga tahun ke depan Inpex Masela akan melakukan rekrutmen tenaga kerja, karena itu Maluku perlu menyiapkan SDM yang tak hanya handal tapi juga bersertifikat sesuai dengan standar-standar kerja kegiatan hulu migas yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Tenaga ahli yang sudah ada di Maluku, tapi belum bersertifikat ini yang harus dikejar, karena Kementeriaan ESDM mensyarakatkan azas keselamatan kerja sebab kegiatan minyak dan gas bahayanya adalah meledaknya fasilitas," ujar Galih.

Dikatakannya lagi, industri hulu migas sudah terbukti sebagai lokomotif pendorong perekonomian hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Maluku.

Berdasarkan pengelolaan hulu migas di Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditemukan pada masa kolonial Hindia-Belanda, Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten lainnya mendapatkan keuntungan dari Dana Bagi Hasil (DBH) kurang lebih 44,5 persen.