Ambon, 13/3 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengarahkan para peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang diselenggarakan di pulau Manipa, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada 15-16 Maret 2017 agar tidur di rumah rakyat.
"Saya mengarahkan para peserta berbaur dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui secara pasti kebutuhan sesungguhnya di pulau Manipa agar bisa menyusun program pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial yang tepat sasaran," katanya, di Ambon, Senin.
Gubernur mengemukakan, tidur di rumah rakyat itu secara tidak langsung juga memberdayakan mereka dengan memanfaatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk kebutuhan selama dua hari di sana.
"Khan para peserta dari masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan SPPD, makanya dengan tinggal dirumah rakyat bisa memberdayakan mereka untuk makan siang maupun malam serta kebutuhan lain sehingga bila kembali dari pulau Manipa ada uang berputar di sana," katanya.
Gubernur mengakui, Rakerda di pulau Manipa juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kepemimpinannya dengan Wagub, Zeth Sahuburua yang dipercayakan memimpin Maluku sejak 10 Maret 2014.
"Jadi perlu dievaluasi realisasi dari program - program prioritas yang dilaksanakan maupun menyusun kegiatan strategis ke depan dengan menyaksikan kebutuhan masyarakat secara langsung agar tepat sasaran dan berhasil guna," ujarnya.
Dia merujuk Rakerda Pemprov Maluku sudah digelar di luar kota Ambon sebanyak empat kali, semata - mata untuk mendapatkan data riil tentang kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta mempertimbangkan masalah kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak hanya dirancang di belakang meja.
"Jadi ini (Rakerda) tidak sekedar untuk jalan-jalan. Jangan ada yang masa bodoh. Ini penting untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi riil di daerah," kata Bobby mengutip penegasan Gubernur Said.
Rakerda sudah dilaksanakan Maluku Tenggara, kabupaten Buru, kabupaten Buru Selatan dan kabupaten Maluku Bara Daya (MBD).
Diprogramkan Rakerda akan diselenggarakan di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kepulauan Aru sehingga menjangkau sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku.
Karena itu, Kadis, Kepala Badan maupun Kepala Biro yang hadir tolong mencatat program pembangunan yang perlu segera ditangani, terutama mendesak dibutuhkan masyarakat agar segera direalisasi.
Gubernur maupun SKPD melihat dan mendengar langsung kondisi di lapangan sehingga ini dinilai strategis dalam menyusun dan menjawab kebutuhan masyarakat agar realisasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial tepat sasaran, berdayaguna serta optimal.
"SKPD teknis dikoordinasi Bappeda Maluku telah menginventarisasi masalah di suatu daerah, makanya diputuskan Raker di situ agar dengan kehadiran pemangku kepentingan di sana, maka langsung memutuskan program penanganan," tegas Gubernur.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Saya mengarahkan para peserta berbaur dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui secara pasti kebutuhan sesungguhnya di pulau Manipa agar bisa menyusun program pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial yang tepat sasaran," katanya, di Ambon, Senin.
Gubernur mengemukakan, tidur di rumah rakyat itu secara tidak langsung juga memberdayakan mereka dengan memanfaatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk kebutuhan selama dua hari di sana.
"Khan para peserta dari masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan SPPD, makanya dengan tinggal dirumah rakyat bisa memberdayakan mereka untuk makan siang maupun malam serta kebutuhan lain sehingga bila kembali dari pulau Manipa ada uang berputar di sana," katanya.
Gubernur mengakui, Rakerda di pulau Manipa juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kepemimpinannya dengan Wagub, Zeth Sahuburua yang dipercayakan memimpin Maluku sejak 10 Maret 2014.
"Jadi perlu dievaluasi realisasi dari program - program prioritas yang dilaksanakan maupun menyusun kegiatan strategis ke depan dengan menyaksikan kebutuhan masyarakat secara langsung agar tepat sasaran dan berhasil guna," ujarnya.
Dia merujuk Rakerda Pemprov Maluku sudah digelar di luar kota Ambon sebanyak empat kali, semata - mata untuk mendapatkan data riil tentang kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta mempertimbangkan masalah kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak hanya dirancang di belakang meja.
"Jadi ini (Rakerda) tidak sekedar untuk jalan-jalan. Jangan ada yang masa bodoh. Ini penting untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi riil di daerah," kata Bobby mengutip penegasan Gubernur Said.
Rakerda sudah dilaksanakan Maluku Tenggara, kabupaten Buru, kabupaten Buru Selatan dan kabupaten Maluku Bara Daya (MBD).
Diprogramkan Rakerda akan diselenggarakan di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kepulauan Aru sehingga menjangkau sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku.
Karena itu, Kadis, Kepala Badan maupun Kepala Biro yang hadir tolong mencatat program pembangunan yang perlu segera ditangani, terutama mendesak dibutuhkan masyarakat agar segera direalisasi.
Gubernur maupun SKPD melihat dan mendengar langsung kondisi di lapangan sehingga ini dinilai strategis dalam menyusun dan menjawab kebutuhan masyarakat agar realisasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial tepat sasaran, berdayaguna serta optimal.
"SKPD teknis dikoordinasi Bappeda Maluku telah menginventarisasi masalah di suatu daerah, makanya diputuskan Raker di situ agar dengan kehadiran pemangku kepentingan di sana, maka langsung memutuskan program penanganan," tegas Gubernur.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017