Ambon, 13/3 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengharapkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memperhitungkan luas laut daerah ini direalisasikan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2018.
"Saya mengharapkan pada tahun anggaran 2018 DAU sudah memperhitungkan luas laut Maluku sebagaimana pernyataan Presiden, Joko Widodo saat membuka Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017," kata Gubernur, di Ambon, Senin.
Dia mengakui, telah mengarahkan Kepala Bappeda Maluku, Anthonius Siholoho untuk berkoordinasi ke Kementerian Keuangan soal DAU memperhitungkan laut Maluku yang mencapai 92,4 persen dari luas wilayah daerah ini mencapai 705.645 KM2.
"Minimal bertemu Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo yang saat itu mendampingi Presiden Jokowi di Tanwir Muhammadiyah," ujar Gubernur.
Apalagi, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo saat itu menjanjikan setelah kembali di Jakarta akan memproses tambahan dana dengan juga memperhitungkan luas lautan.
"Jadi diharapkan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi sehingga DAU Maluku bertambah," katanya.
Gubernur tidak menginginkan untuk keempat kalinya mengeluhkan tentang ketidakadilan pembangunan di Maluku terkait penghitungan dan pembagian DAU yang hanya mempertimbangkan luas daratan sebagaimana dikeluhkan selama ini.
"Rasanya saya cukup tiga kali mengeluhkan itu kepada Presiden Jokowi karena memang strategis untuk membangun Maluku," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah tiga kali menerima keluhan dari Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Maluku Zetha Sahuburua tentang ketidakadilan pembangunan di daerah ini, terutama menyangkut penghitungan dan pembagian DAU.
"Saya mencatat sudah tiga kali Gubernur Maluku dan Wagub menyampaikan kepada saya tentang proses penghitungan dan alokasi DAU untuk Maluku yang tergolong kecil," kata Presiden saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017.
Presiden menegaskan, setiap kali bertemu Gubernur dan Wagub, selalu dikeluhkan geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan yang luas, tetapi perhitungan DAU selalu menggunakan pendekatan daratan, sehingga kebagian DAU kecil.
"Gubernur dan Wagub selalu menyampaikan pak kami ini wilayahnya kecil tetapi lautnya sangat luas, dan DAU selalu dihitung dari luas daratan, sehingga kami dapat DAU kecil. Mumpung ada Ketua DPR RI, maka sekalian saya sampaikan," ujarnya.
Presiden meminta Ketua DPR-RI, Setya Novanto untuk memperhatikan keluhan yang disampaikan Gubernur dan Wagub tersebut, sehingga alokasi anggaran pembangunan untuk daerah berkarakteristik kepulauan bisa bertambah besar dan mampu mempercepat pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Jokowi menegaskan, dalam dua minggu terakhir ini berkunjung ke Kota Ambon, ibu kota provinsi Maluku, karena kecintaannya terhadap masyarakat di daerah ini.
Kepala Negara juga menegaskan, pemerintah pusat saat ini sangat peduli terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Maluku, melalui pembiayaan sejumlah program prioritas yang telah direncanakan pemerintah daerah demi percepatan pembangunan.
Sebagai wujud perhatiannya terhadap Maluku, Presiden Jokowi menggelar Rapat Terbatas (Ratas) evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Maluku di Istana Negara, Jakarta pada 21 Februari 2017.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Saya mengharapkan pada tahun anggaran 2018 DAU sudah memperhitungkan luas laut Maluku sebagaimana pernyataan Presiden, Joko Widodo saat membuka Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017," kata Gubernur, di Ambon, Senin.
Dia mengakui, telah mengarahkan Kepala Bappeda Maluku, Anthonius Siholoho untuk berkoordinasi ke Kementerian Keuangan soal DAU memperhitungkan laut Maluku yang mencapai 92,4 persen dari luas wilayah daerah ini mencapai 705.645 KM2.
"Minimal bertemu Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo yang saat itu mendampingi Presiden Jokowi di Tanwir Muhammadiyah," ujar Gubernur.
Apalagi, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo saat itu menjanjikan setelah kembali di Jakarta akan memproses tambahan dana dengan juga memperhitungkan luas lautan.
"Jadi diharapkan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi sehingga DAU Maluku bertambah," katanya.
Gubernur tidak menginginkan untuk keempat kalinya mengeluhkan tentang ketidakadilan pembangunan di Maluku terkait penghitungan dan pembagian DAU yang hanya mempertimbangkan luas daratan sebagaimana dikeluhkan selama ini.
"Rasanya saya cukup tiga kali mengeluhkan itu kepada Presiden Jokowi karena memang strategis untuk membangun Maluku," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah tiga kali menerima keluhan dari Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Maluku Zetha Sahuburua tentang ketidakadilan pembangunan di daerah ini, terutama menyangkut penghitungan dan pembagian DAU.
"Saya mencatat sudah tiga kali Gubernur Maluku dan Wagub menyampaikan kepada saya tentang proses penghitungan dan alokasi DAU untuk Maluku yang tergolong kecil," kata Presiden saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017.
Presiden menegaskan, setiap kali bertemu Gubernur dan Wagub, selalu dikeluhkan geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan yang luas, tetapi perhitungan DAU selalu menggunakan pendekatan daratan, sehingga kebagian DAU kecil.
"Gubernur dan Wagub selalu menyampaikan pak kami ini wilayahnya kecil tetapi lautnya sangat luas, dan DAU selalu dihitung dari luas daratan, sehingga kami dapat DAU kecil. Mumpung ada Ketua DPR RI, maka sekalian saya sampaikan," ujarnya.
Presiden meminta Ketua DPR-RI, Setya Novanto untuk memperhatikan keluhan yang disampaikan Gubernur dan Wagub tersebut, sehingga alokasi anggaran pembangunan untuk daerah berkarakteristik kepulauan bisa bertambah besar dan mampu mempercepat pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Jokowi menegaskan, dalam dua minggu terakhir ini berkunjung ke Kota Ambon, ibu kota provinsi Maluku, karena kecintaannya terhadap masyarakat di daerah ini.
Kepala Negara juga menegaskan, pemerintah pusat saat ini sangat peduli terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Maluku, melalui pembiayaan sejumlah program prioritas yang telah direncanakan pemerintah daerah demi percepatan pembangunan.
Sebagai wujud perhatiannya terhadap Maluku, Presiden Jokowi menggelar Rapat Terbatas (Ratas) evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Maluku di Istana Negara, Jakarta pada 21 Februari 2017.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017