Ambon, 22/3 (Antara Maluku) - Pembangunan gedung SMA Negeri 12 Ambon yang menggunakan sumber dana APBN 2017 bisa terealisasi jika ada kebijakan Pemprov Maluku dalam menyiapkan lahan tukar guling dengan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Maluku.
"Karena sumber dananya dari APBN maka pemprov perlu menyiapkan lahan untuk tukar guling dengan Kanwil Kemenag agar sekolah tersebut bisa dibangun," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku, Saadiyah Uluputty di Ambon, Rabu.
Sehubungan dengan itu, komisi akan mengundang Sekretaris Daerah Maluku bersama Kanwil Kemenag dan Dinas Pendidikan provinsi untuk membahas persoalan eks bangunan dan lahan milik Kanwil Kemenag yang saat dipakai pihak SMA Negeri 12 Ambon.
Menurut Saadiyah, untuk penyelesaian lahan tersebut ada dua pilihan, yakni tukar giling (ruslag) atau hibah, tetapi yang paling cepat penyelesaiannya adalah tukar guling.
Hibah lahan sangat rumit karena memakan waktu panjang, sementara sumber dana untuk rencana membangun SMA Negeri 12 Ambon dari APBN harus dimanfaatkan agar tidak dipanding akibat persoalan lahan.
"Usai agenda pengawasan DPRD, kami segera mungkin akan mengundang Sekda dan pihak terkait untuk membahas persoalan ini," katanya.
Kepala SMA Negeri 12 Ambon, F. Pentury mengatakan, bangunan sekolah tersebut adalah eks kantor kanwil kemenang yang pernah terbakar dalam konflik kemanusiaan 1999 silam.
"Struktur bangunannya juga labil dan sering mengalami keguguran tetapi belum bisa dibangun yang baru karena lahannya milik pihak Kanwil Kemenag Maluku," ujar Pentury.
Sebenarnya dari Kanwil Kemenang tidak ada keberatan lagi dan tinggal kebijakan pemprov, Dinas Pendidikan, serta pihak kanwil bertemu untuk melihat dan menyelesaikan status tanah ini dan proses pengalihannya bisa berjalan.
SMA Negeri 12 Ambon merupaka sekolah rekonsiliasi yang didirikan pascakonflik kemanusiaan 1999 dan saat ini jumlah muridnya mencapai 713 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Karena sumber dananya dari APBN maka pemprov perlu menyiapkan lahan untuk tukar guling dengan Kanwil Kemenag agar sekolah tersebut bisa dibangun," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku, Saadiyah Uluputty di Ambon, Rabu.
Sehubungan dengan itu, komisi akan mengundang Sekretaris Daerah Maluku bersama Kanwil Kemenag dan Dinas Pendidikan provinsi untuk membahas persoalan eks bangunan dan lahan milik Kanwil Kemenag yang saat dipakai pihak SMA Negeri 12 Ambon.
Menurut Saadiyah, untuk penyelesaian lahan tersebut ada dua pilihan, yakni tukar giling (ruslag) atau hibah, tetapi yang paling cepat penyelesaiannya adalah tukar guling.
Hibah lahan sangat rumit karena memakan waktu panjang, sementara sumber dana untuk rencana membangun SMA Negeri 12 Ambon dari APBN harus dimanfaatkan agar tidak dipanding akibat persoalan lahan.
"Usai agenda pengawasan DPRD, kami segera mungkin akan mengundang Sekda dan pihak terkait untuk membahas persoalan ini," katanya.
Kepala SMA Negeri 12 Ambon, F. Pentury mengatakan, bangunan sekolah tersebut adalah eks kantor kanwil kemenang yang pernah terbakar dalam konflik kemanusiaan 1999 silam.
"Struktur bangunannya juga labil dan sering mengalami keguguran tetapi belum bisa dibangun yang baru karena lahannya milik pihak Kanwil Kemenag Maluku," ujar Pentury.
Sebenarnya dari Kanwil Kemenang tidak ada keberatan lagi dan tinggal kebijakan pemprov, Dinas Pendidikan, serta pihak kanwil bertemu untuk melihat dan menyelesaikan status tanah ini dan proses pengalihannya bisa berjalan.
SMA Negeri 12 Ambon merupaka sekolah rekonsiliasi yang didirikan pascakonflik kemanusiaan 1999 dan saat ini jumlah muridnya mencapai 713 orang.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017