Ternate, 24/4 (Antara Maluku) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) berharap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serius melakukan pendataan pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun depan.
"Data pemilih selalu menjadi masalah, dan tidak lama lagi akan dilaksanakan pemilihan Gubernur," kata Ketua Bawaslu Malut, Sultan Alwan di Ternate, Senin.
Menurut dia, dalam beberapa kali Pilkada di Malut, data pemilih masih menjadi problem utama karena kurang valid. Karena batas waktu tahapan perbaikan tidak banyak, hal itu menyulitkan KPU maupun Bawaslu.
"Pengalaman selama ini, Bawaslu maupun Panwaslu termasuk KPU selalu menemukan data pemilih tidak valid, dan itu jelas mencederai proses demokrasi karena ada warga yang tidak mendapatkan hak memilih," katanya.
Ia menegaskan, data pemilih yang tidak valid juga merupakan potensi kecurangan, dan karena itu peran pemerintah daerah dalam pengelolaan data atau DP4 sangat besar untuk memastikan Pilkada berlangsung jujur dan adil.
"Di sinilah letak pentingnya Disdukcapil melakukan pendataan pemilih itu secara serius. Pemerintah daerah juga diharapkan melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan KPU mengenai data tersebut secara lebih awal, sehingga setelah menjadi DPT tidak lagi menuai masalah," kata Sutan Alwan.
"Kami sungguh berharap Pilkada provinsi tahun 2018 akan berlangung jujur dan adil sertal lancar dan damai," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Data pemilih selalu menjadi masalah, dan tidak lama lagi akan dilaksanakan pemilihan Gubernur," kata Ketua Bawaslu Malut, Sultan Alwan di Ternate, Senin.
Menurut dia, dalam beberapa kali Pilkada di Malut, data pemilih masih menjadi problem utama karena kurang valid. Karena batas waktu tahapan perbaikan tidak banyak, hal itu menyulitkan KPU maupun Bawaslu.
"Pengalaman selama ini, Bawaslu maupun Panwaslu termasuk KPU selalu menemukan data pemilih tidak valid, dan itu jelas mencederai proses demokrasi karena ada warga yang tidak mendapatkan hak memilih," katanya.
Ia menegaskan, data pemilih yang tidak valid juga merupakan potensi kecurangan, dan karena itu peran pemerintah daerah dalam pengelolaan data atau DP4 sangat besar untuk memastikan Pilkada berlangsung jujur dan adil.
"Di sinilah letak pentingnya Disdukcapil melakukan pendataan pemilih itu secara serius. Pemerintah daerah juga diharapkan melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan KPU mengenai data tersebut secara lebih awal, sehingga setelah menjadi DPT tidak lagi menuai masalah," kata Sutan Alwan.
"Kami sungguh berharap Pilkada provinsi tahun 2018 akan berlangung jujur dan adil sertal lancar dan damai," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017