Ternate, 19/5 (Antara Maluku) - Otoritas Bandara Gamarmalamo Galela, Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) berharap pemkab setempat segera membebaskan lahan untuk perluasan bandara tersebut.
"Kami sudah masukkan proposal di masa kepemimpinan Hein Namotemo minta Pemda Halmahera Utara bebaskan lahan sebesar 8.5 hektare," kata Solihin Entje, Kasub Seksi Teknis Operasi Keamanan Dan Pelayanan Darurat, Bandara Gamarmalamo Galela dihubungi dari Ternate, Kamis.
Menurutnya, pembebasan lahan tersebut untuk membangun kantor dan perluasan landasan pacu, yang direncanakan diperpanjang menjadi 750 meter dari ujung landasan arah utara, kemudian ditambah wilayah steril 750 meter sehingga menjadi 1.500 meter.
Pembebasan lahan termasuk ganti rugi terhadap lahan warga di sekitar lokasi bandar udara itu menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan aturan perundangan.
"Kewenangan pembebasan lahan dan pengendalian lingkungan sepenuhnya merupakan haknya pemkab dan kami hanya memasukkan proposal," katanya.
Dia menambahkan, jika sudah dilakukan pembebasan lahan maka proyek perpanjangan landasan pacu ini akan dibangun oleh Kemenhub.
Perpanjangan landasan pacu dan lahan steril sangat penting, karena lahan kebun warga sangat dekat dengan areal bandara sehingga menggangu penerbangan, bahkan untuk pendaratan saja musti satu arah meski anginnya berlawanan.
"Pohon kelapa warga sudah tumbuh tinggi di dekat areal landasan pacu arah utara sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat melakukan serangkaian kunjungan kerja di Malut awal Mei 2017 berjanji akan membangun bandara yang representatif di Pulau Halmahera.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kami sudah masukkan proposal di masa kepemimpinan Hein Namotemo minta Pemda Halmahera Utara bebaskan lahan sebesar 8.5 hektare," kata Solihin Entje, Kasub Seksi Teknis Operasi Keamanan Dan Pelayanan Darurat, Bandara Gamarmalamo Galela dihubungi dari Ternate, Kamis.
Menurutnya, pembebasan lahan tersebut untuk membangun kantor dan perluasan landasan pacu, yang direncanakan diperpanjang menjadi 750 meter dari ujung landasan arah utara, kemudian ditambah wilayah steril 750 meter sehingga menjadi 1.500 meter.
Pembebasan lahan termasuk ganti rugi terhadap lahan warga di sekitar lokasi bandar udara itu menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan aturan perundangan.
"Kewenangan pembebasan lahan dan pengendalian lingkungan sepenuhnya merupakan haknya pemkab dan kami hanya memasukkan proposal," katanya.
Dia menambahkan, jika sudah dilakukan pembebasan lahan maka proyek perpanjangan landasan pacu ini akan dibangun oleh Kemenhub.
Perpanjangan landasan pacu dan lahan steril sangat penting, karena lahan kebun warga sangat dekat dengan areal bandara sehingga menggangu penerbangan, bahkan untuk pendaratan saja musti satu arah meski anginnya berlawanan.
"Pohon kelapa warga sudah tumbuh tinggi di dekat areal landasan pacu arah utara sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat melakukan serangkaian kunjungan kerja di Malut awal Mei 2017 berjanji akan membangun bandara yang representatif di Pulau Halmahera.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017