Ambon, 3/6 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku, Said Assagaff menyatakan, kabupaten Buru Selatan karena Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulissa, belum melaporkan adanya warga salah satu dusun di kabupaten itu yang diduga terlibat organisasi ISIS.
"Bupati Bursel belum melaporkan indikasi tersebut. Hanya saja, langkah antisipasi telah dilakukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku," katanya, dikonfirmasi, Sabtu.
Ia merujuk, Wagub Maluku, Zeth Sahuburua telah menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Ambon pada 30 Mei 2017 secara tertutup melibatkan unsur Polri, TNI, tokoh agama maupun masyarakat guna membahas keterlibatan semua pihak dalam upaya memberantas terorisme, menyusul kehadiran ISIS di Marawi, Mindanao, Filipina.
"Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi aman. Hanya saja, kita tetap harus memikirkan masukan-masukan dalam rangka menjaga keamanan di Maluku. Untuk itu perlu adanya masukan dari berbagai instansi guna penanggulangan dan langkah-langkah apa yang diambil dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme," ujar Gubernur.
Karena itu, semua komponen bangsa di Maluku harus berupaya mencegah terorisme dan radikalisme, antara lain melalui Binter TNI, Unsur Binmas Polri dan Kesbangpol.
"Pemerintah Indonesia yang fokus pada percepatan pembangunan dan persaingan kawasan, maka potensi terorisme harus diminimalisasi agar tidak merugikan kepentingan nasional," tandas Gubernur.
Kapolda Maluku, Irjen Pol Deden Juhara menegaskan telah menyelidiki adanya indikasi oknum warga di kabupaten Bursel yang diduga terlibat organisasi ISIS.
"Itu sedang dalam proses penyelidkan oleh Polres Buru, makanya kita akan memantau perkembangannya," katanya.
Namun, Kapolda mengakui sejauh ini belum ada laporan resmi terkait dugaan dimaksud.
"Memang belum ada laporan resmi ke Polda Maluku, tetapi sudah ada langkah antisipasinya yang dilakukan aparat kepolisian, termasuk langkah penyelidikan yang sementara dilaksanakan Polres Buru," tandas Kapolda.
Sedangkan, Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Richard Tatuh mengimbau setiap kepala daerah yang mencurigai ada oknum warganya yang diduga terlibat atau menggabungkan diri dengan ISIS sebaiknya melaporkannya kepada aparat keamanan.
"Bila ada indikasi seperti itu, sebaiknya dilaporkan ke Polres atau Polsek dan aparat TNI untuk langkah antisipasinya agar warga tidak terganggu," katanya.
Kemudian tidak perlu disebarluaskan ke publik agar masyarakat tidak menjadi bingung dan biarlah aparat keamanan yang menanganinya.
Sebelumnya Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa menyatakan akan berkoordinasi dengan Forkopimda setempat untuk membahas persoalan tersebut dan menyelidiki lebih lanjut dugaan keterlibatan oknum warga pada salah satu dusun di kabupaten tersebut.
Langkah tegas Bupati ini dimaksudkan agar organisasi yang menjadi musuh bersama masyarakat dunia ini tidak boleh tumbuh dan berkembang di wilayah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Bupati Bursel belum melaporkan indikasi tersebut. Hanya saja, langkah antisipasi telah dilakukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku," katanya, dikonfirmasi, Sabtu.
Ia merujuk, Wagub Maluku, Zeth Sahuburua telah menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Ambon pada 30 Mei 2017 secara tertutup melibatkan unsur Polri, TNI, tokoh agama maupun masyarakat guna membahas keterlibatan semua pihak dalam upaya memberantas terorisme, menyusul kehadiran ISIS di Marawi, Mindanao, Filipina.
"Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi aman. Hanya saja, kita tetap harus memikirkan masukan-masukan dalam rangka menjaga keamanan di Maluku. Untuk itu perlu adanya masukan dari berbagai instansi guna penanggulangan dan langkah-langkah apa yang diambil dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme," ujar Gubernur.
Karena itu, semua komponen bangsa di Maluku harus berupaya mencegah terorisme dan radikalisme, antara lain melalui Binter TNI, Unsur Binmas Polri dan Kesbangpol.
"Pemerintah Indonesia yang fokus pada percepatan pembangunan dan persaingan kawasan, maka potensi terorisme harus diminimalisasi agar tidak merugikan kepentingan nasional," tandas Gubernur.
Kapolda Maluku, Irjen Pol Deden Juhara menegaskan telah menyelidiki adanya indikasi oknum warga di kabupaten Bursel yang diduga terlibat organisasi ISIS.
"Itu sedang dalam proses penyelidkan oleh Polres Buru, makanya kita akan memantau perkembangannya," katanya.
Namun, Kapolda mengakui sejauh ini belum ada laporan resmi terkait dugaan dimaksud.
"Memang belum ada laporan resmi ke Polda Maluku, tetapi sudah ada langkah antisipasinya yang dilakukan aparat kepolisian, termasuk langkah penyelidikan yang sementara dilaksanakan Polres Buru," tandas Kapolda.
Sedangkan, Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Richard Tatuh mengimbau setiap kepala daerah yang mencurigai ada oknum warganya yang diduga terlibat atau menggabungkan diri dengan ISIS sebaiknya melaporkannya kepada aparat keamanan.
"Bila ada indikasi seperti itu, sebaiknya dilaporkan ke Polres atau Polsek dan aparat TNI untuk langkah antisipasinya agar warga tidak terganggu," katanya.
Kemudian tidak perlu disebarluaskan ke publik agar masyarakat tidak menjadi bingung dan biarlah aparat keamanan yang menanganinya.
Sebelumnya Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa menyatakan akan berkoordinasi dengan Forkopimda setempat untuk membahas persoalan tersebut dan menyelidiki lebih lanjut dugaan keterlibatan oknum warga pada salah satu dusun di kabupaten tersebut.
Langkah tegas Bupati ini dimaksudkan agar organisasi yang menjadi musuh bersama masyarakat dunia ini tidak boleh tumbuh dan berkembang di wilayah itu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017