Purwokerto (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr. Slamet Rosyadi mengatakan keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS ke Tanah Air sudah tepat.
"Keputusan pemerintah sudah tepat guna menjaga stabilitas nasional," katanya di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu.
Menurut dia, pemerintah tentu sudah mencermati dan melakukan kajian mendalam terkait hal tersebut.
"Pemerintah tentu sudah mengkaji secara seksama dan sudah memilah-milah hal tersebut, dan keputusan yang diambil secara tegas ini sudah tepat guna memberikan rasa aman kepada masyarakat," katanya.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam apabila ada rencana memulangkan anak-anak dari WNI yang terindikasi pernah terlibat jaringan ISIS.
"Menurut saya tidak mudah untuk memulangkan anak-anak tersebut. Terutama jika mereka tidak diizinkan oleh orang tua mereka, maka pemerintah akan kesulitan," katanya.
Dengan demikian, kata dia, upaya yang paling rasional adalah memulangkan anak-anak yang memang sudah tidak memiliki orang tua sehingga mereka bisa kembali ke Tanah Air.
Seperti diwartakan sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS.
Mahfud, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2) menjelaskan keputusan tersebut karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman tindak terorisme.
Berdasarkan data yang dikemukakan Mahfud, terdapat 689 WNI yang merupakan teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter/FTF.
Namun, kata Mahfud, jika terdapat anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun yang termasuk teroris lintas batas itu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkannya.
"Dipertimbangkan setiap kasus. Apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak," ujarnya.
