Ambon, 18/7 (Antara Maluku) - Pembangun bandar udara (bandara) di kecamatan Gorom, kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akan membuka keterisolasian daerah dan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan jasa transportasi udara, kata seorang legislator Maluku.
"Saya selaku perwakilan masyarakat SBT, khususnya Gorom dan sekitarnya, mendukung program ini karena bisa mengangkat daerah itu serta membuka keterisolasian. Jadi, saya selama masih legislatif akan mengawalnya," kata anggota komisi C DPRD Maluku, Ridwan Elys, di Ambon, Selasa.
Masyarakat di kecamatan Geser, Gorom, Kesui, dan Kataloka selama ini sangat kesulitan bila ingin bepergian ke Bula, ibu kota kabupaten SBT maupun ke Ambon, ibu kota Provinsi Maluku.
Karena daerah itu terdiri dari pulau-pulau sangat jauh dan yang bisa diandalkan warga hanyalah jalur perhubungan laut dengan jumlah kapal penumpang yang relatif terbatas.
Sehingga Dinas Perhubungan Maluku sejak tahun anggaran 2016 telah melakukan studi kalayakan pembangunan bandara.
"Ketua komisi C, Efendy Latuconsina bersama seluruh anggota melakukan rapat kerja dengan pihak Dishub pada 18 Juni 2017 dan menanyakan perkembangan rencana induk pembangunan bandara di Gorom," ujar Ridwan.
Pihak Dishub menjelaskan soal perlunya pemerintah kabupaten SBT harus menyiapkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secepatnya.
Kemudian proses pembebasan lahan bandara akan ditangani Pemkab SBT, termasuk membuka akses jalan menuju bandara dimaksud.
Untuk sekarang ini yang perlu disiapkan itu beberapa hal tadi, kemudian akan diikuti dengan pelaksanaan studi Amdal sebelum pembangunannya dimulai.
"Jadi soal target pengerjaannya kapan dimulai, itu tergantung hasil studi Amdal. Namun, diperkirakan rencana induk pembangunannya pada 2017 dan paling lambat 2019 sudah bisa dilakukan proses pembangunan bandara," tandas Ridwan.
Komisi C DPRD Maluku juga sudah pernah menemui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan rencana ini saat melakukan agenda penyampaian aspirasi.
Kabid Perhubungan Udara Dishub Maluku, Bachtiar Syahdan mengatakan, telah melakukan survei lapangan sejak tahun anggaran 2016 dan sekarang sedang menyiapkan rencana induk pembangunan Bandara Gorom.
"Mantan Kasubdid Perhubungan Udara Dishub, John Rante bersama stafnya sudah melakukan kegiatan ini sejak 2016 dan ada tiga tempat yang masuk kategori studi kelayakan. Sekarang sudah ditetapkan satu lokasi di daerah pesisir pantai, di mana dua desa yang disurvei adalah Kondor serta Kataloka," ujar Bachtiar.
Sehingga daerah yang dianggap paling layak untuk membangun bandara adalah desa Kataloka.
"Yang terpenting masyarakat nantinya bisa bersedia menghibahkan lahannya kepada Pemkab SBT untuk dibebaskan," katanya.
Dalam rapat kerja dengan komisi C, John Rante juga mengakui kalau wilayah pesisir yang dianggap layak membangun bandara Gorom ini sangat tepat dan memenuhi syarat.
Karena Kemenhub saat ini menginginkan pembangunan sebuah bandara minimal memiliki landasan pacu sepanjang 1.400 meter, dan lokasi Kataloka dinilai layak.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Saya selaku perwakilan masyarakat SBT, khususnya Gorom dan sekitarnya, mendukung program ini karena bisa mengangkat daerah itu serta membuka keterisolasian. Jadi, saya selama masih legislatif akan mengawalnya," kata anggota komisi C DPRD Maluku, Ridwan Elys, di Ambon, Selasa.
Masyarakat di kecamatan Geser, Gorom, Kesui, dan Kataloka selama ini sangat kesulitan bila ingin bepergian ke Bula, ibu kota kabupaten SBT maupun ke Ambon, ibu kota Provinsi Maluku.
Karena daerah itu terdiri dari pulau-pulau sangat jauh dan yang bisa diandalkan warga hanyalah jalur perhubungan laut dengan jumlah kapal penumpang yang relatif terbatas.
Sehingga Dinas Perhubungan Maluku sejak tahun anggaran 2016 telah melakukan studi kalayakan pembangunan bandara.
"Ketua komisi C, Efendy Latuconsina bersama seluruh anggota melakukan rapat kerja dengan pihak Dishub pada 18 Juni 2017 dan menanyakan perkembangan rencana induk pembangunan bandara di Gorom," ujar Ridwan.
Pihak Dishub menjelaskan soal perlunya pemerintah kabupaten SBT harus menyiapkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secepatnya.
Kemudian proses pembebasan lahan bandara akan ditangani Pemkab SBT, termasuk membuka akses jalan menuju bandara dimaksud.
Untuk sekarang ini yang perlu disiapkan itu beberapa hal tadi, kemudian akan diikuti dengan pelaksanaan studi Amdal sebelum pembangunannya dimulai.
"Jadi soal target pengerjaannya kapan dimulai, itu tergantung hasil studi Amdal. Namun, diperkirakan rencana induk pembangunannya pada 2017 dan paling lambat 2019 sudah bisa dilakukan proses pembangunan bandara," tandas Ridwan.
Komisi C DPRD Maluku juga sudah pernah menemui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan rencana ini saat melakukan agenda penyampaian aspirasi.
Kabid Perhubungan Udara Dishub Maluku, Bachtiar Syahdan mengatakan, telah melakukan survei lapangan sejak tahun anggaran 2016 dan sekarang sedang menyiapkan rencana induk pembangunan Bandara Gorom.
"Mantan Kasubdid Perhubungan Udara Dishub, John Rante bersama stafnya sudah melakukan kegiatan ini sejak 2016 dan ada tiga tempat yang masuk kategori studi kelayakan. Sekarang sudah ditetapkan satu lokasi di daerah pesisir pantai, di mana dua desa yang disurvei adalah Kondor serta Kataloka," ujar Bachtiar.
Sehingga daerah yang dianggap paling layak untuk membangun bandara adalah desa Kataloka.
"Yang terpenting masyarakat nantinya bisa bersedia menghibahkan lahannya kepada Pemkab SBT untuk dibebaskan," katanya.
Dalam rapat kerja dengan komisi C, John Rante juga mengakui kalau wilayah pesisir yang dianggap layak membangun bandara Gorom ini sangat tepat dan memenuhi syarat.
Karena Kemenhub saat ini menginginkan pembangunan sebuah bandara minimal memiliki landasan pacu sepanjang 1.400 meter, dan lokasi Kataloka dinilai layak.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017