Ternate, 23/7 (Antara Maluku) - Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) Muhammad Natsir Thaib mengatakan, pembangunan rel kereta api di Pulau Halmahera belum layak, karena sekitar 80 persen kondisi di pulau itu berbukit-bukit.
"Pembangunan rel kereta api harus di lahan yang datar. Selain itu, di wilayah Halmahera belum banyak pusat-pusat produksi yang akan diangkut dengan transportasi kereta api," katanya di Ternate, Minggu.
Wagub juga mengatakan Pemprov saat ini berupaya mendatangkan berbagai transportasi laut yang memadai, dan lebih bermanfaat dibandingkan pembangunan rel kereta api.
"Kondisi Pulau Halmahera berbeda dari Pulau Jawa dan Sumatera. Pembangunan rel kereta di dua pulau itu pasti lebih murah dibandingkan di Halmahera yang berbukit-bukit dan bergunung," katanya.
Menurut dia, Malut justru lebih membutuhkan pembangunan transportasi laut, karena Malut merupakan wilayah kepulauan dan masyarakat setempat lebih menyukai transportasi laut yang biayanya sangat murah.
"Jadi, yang harus didorong adalah penyediaan transportasi laut berupa kapal fery, yang sampai saat ini belum bisa menjangkua seluruh pulau yang ada di Malut," katanya.
Selain itu, masyarakat Malut terkenal sangat pelaut sangat cocok kalau transportasi laut menjadi prioritas utama dalam mendorong perekonomian masyarakat, jika dibandingkan dengan rencana pembangunan rel kereta api untuk membantu aktivitas transportasi darat bagi masyarakat khususnya di Pulau Halmahera.
Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi upaya pemerintah pusat untuk membangun sejumlah pelabuhan yang representatif, sehingga bisa disinggahi kapal-kapal besar di berbagai pelosok di Pulau Halmahera.
Dimana, sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Mei 2017 lalu telah meresmikan Fasilitas Pelabuhan Tapaleo, Pelabuhan Wayabula dan Pelabuhan Bicoli yang dipusatkan di Pelabuhan Laut Tapaleo, Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah.
Bahkan, pemerintah pusat akan meningkatkan frekuensi kapal dimana saat ini hanya dua minggu sekali kapal yang berlabuh di Tapaleo.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Pembangunan rel kereta api harus di lahan yang datar. Selain itu, di wilayah Halmahera belum banyak pusat-pusat produksi yang akan diangkut dengan transportasi kereta api," katanya di Ternate, Minggu.
Wagub juga mengatakan Pemprov saat ini berupaya mendatangkan berbagai transportasi laut yang memadai, dan lebih bermanfaat dibandingkan pembangunan rel kereta api.
"Kondisi Pulau Halmahera berbeda dari Pulau Jawa dan Sumatera. Pembangunan rel kereta di dua pulau itu pasti lebih murah dibandingkan di Halmahera yang berbukit-bukit dan bergunung," katanya.
Menurut dia, Malut justru lebih membutuhkan pembangunan transportasi laut, karena Malut merupakan wilayah kepulauan dan masyarakat setempat lebih menyukai transportasi laut yang biayanya sangat murah.
"Jadi, yang harus didorong adalah penyediaan transportasi laut berupa kapal fery, yang sampai saat ini belum bisa menjangkua seluruh pulau yang ada di Malut," katanya.
Selain itu, masyarakat Malut terkenal sangat pelaut sangat cocok kalau transportasi laut menjadi prioritas utama dalam mendorong perekonomian masyarakat, jika dibandingkan dengan rencana pembangunan rel kereta api untuk membantu aktivitas transportasi darat bagi masyarakat khususnya di Pulau Halmahera.
Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi upaya pemerintah pusat untuk membangun sejumlah pelabuhan yang representatif, sehingga bisa disinggahi kapal-kapal besar di berbagai pelosok di Pulau Halmahera.
Dimana, sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Mei 2017 lalu telah meresmikan Fasilitas Pelabuhan Tapaleo, Pelabuhan Wayabula dan Pelabuhan Bicoli yang dipusatkan di Pelabuhan Laut Tapaleo, Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah.
Bahkan, pemerintah pusat akan meningkatkan frekuensi kapal dimana saat ini hanya dua minggu sekali kapal yang berlabuh di Tapaleo.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017